Ikuti Kami

Beranda » BERITA » BPKAD Perkuat Akuntanbilitasi : Jurnal Persediaan Pastikan Laporan Tanpa Celah

BPKAD Perkuat Akuntanbilitasi : Jurnal Persediaan Pastikan Laporan Tanpa Celah

Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kembali melaksanakan lanjutan rekonsiliasi laporan keuangan, dalam hal ini masih dalam tahapan proses jurnal persediaan perangkat daerah tahun anggaran 2025. Kegiatan ini diikuti oleh para pengurus barang bersama dengan bendahara pengeluaran, dan berlangsung di ruang rapat Bidang Akuntansi dan Pelaporan serta ruang rapat BPKAD Sulbar, Selasa (20/1/2026).

Rekonsiliasi ini menjadi langkah penting dalam memastikan kesesuaian data keuangan antara perangkat daerah dengan catatan BPKAD, sehingga laporan yang dihasilkan dapat lebih transparan, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang merata dan berkualitas.

Salah satu bendahara pengeluaran yang hadir menyampaikan tanggapannya terkait pelaksanaan rekonsiliasi ini.

“Rekonsiliasi ini sangat membantu kami dalam memastikan setiap transaksi tercatat dengan benar. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk menyamakan persepsi antara perangkat daerah dan BPKAD, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih rapi dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Kepala BPKAD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan pentingnya proses jurnal persediaan dalam rekonsiliasi laporan keuangan.

“Proses jurnal persediaan dilakukan untuk menjaga akurasi laporan keuangan daerah. Melalui pencatatan yang sistematis dan konsisten, kita dapat memastikan bahwa setiap transaksi terkait barang dan persediaan tercermin dengan benar dalam laporan,” ungkapnya.

Ia menegaskan, hal tersebut tidak hanya memperkuat transparansi, tetapi juga menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat semakin konsisten dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, demi mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Lumbung Sosial Pertama di Sulbar Diresmikan di Mamasa, PJ Bahtiar Sampaikan Terima Kasih Kepada Mensos

    Lumbung Sosial Pertama di Sulbar Diresmikan di Mamasa, PJ Bahtiar Sampaikan Terima Kasih Kepada Mensos

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamasa— Dalam rangka Bakti Sosial yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI, dua Lumbung Sosial didirikan di Kecamatan Nosu dan Bambang, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari puncak Bakti Sosial yang digelar di Gereja Toraja, disertai dengan pemeriksaan kesehatan gratis dan gerakan pangan murah pada Selasa, 24 September 2024. Acara ini dihadiri […]

  • Kejaksaan Tahan Kadis Dukcapil Sulbar, Gubernur SDK: Jabatan Akan Dilepas Jika Terdakwa

    Kejaksaan Tahan Kadis Dukcapil Sulbar, Gubernur SDK: Jabatan Akan Dilepas Jika Terdakwa

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Ilham Borahima, resmi ditahan Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, Kamis (18/12/2025). Penahanan dilakukan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan atau penggelapan pengadaan baju Linmas Pemilu dan Pilkada 2024. Dalam kasus tersebut, kerugian korban ditaksir mencapai Rp 1,6 miliar. Perkara […]

  • Antisipasi Rusak Berat, Kepala Dinas PUPR Sulbar Tinjau Langsung Jembatan Sungai Bonehau

    Antisipasi Rusak Berat, Kepala Dinas PUPR Sulbar Tinjau Langsung Jembatan Sungai Bonehau

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus menindaklanjuti peninjauan lapangan pada Jembatan Sungai Bonehau di ruas Jalan Bonehau–Kalumpang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju. Jembatan ini menggunakan konstruksi rangka baja dengan panjang bentang 100 meter dan lebar 5 meter, guna menjamin kekuatan struktur dan keselamatan pengguna […]

  • Dinsos Sulbar Mulai Lakukan Verifikasi Lapangan Calon Penerima Bantuan KUBE Tahap II di Kecamatan Mamuju

    Dinsos Sulbar Mulai Lakukan Verifikasi Lapangan Calon Penerima Bantuan KUBE Tahap II di Kecamatan Mamuju

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat mulai melaksanakan verifikasi lapangan terhadap calon penerima bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahap II di wilayah Kecamatan Mamuju. Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam memastikan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Dinas Sosial […]

  • Dinas Ketapang Sulbar Gelar Pasar Murah, Masyarakat Antusias

    Dinas Ketapang Sulbar Gelar Pasar Murah, Masyarakat Antusias

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya nyata untuk menstabilkan harga pangan serta membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan ini berlangsung di Lapangan Ahmad Kirang, Mamuju, Jumat 10 Oktober 2025. GPM ini dilaksanakan atas arahan langsung Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan […]

  • Inspektorat Sulbar Matangkan Draft Nota Kesepakatan dengan KPK

    Inspektorat Sulbar Matangkan Draft Nota Kesepakatan dengan KPK

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengikuti rapat internal secara daring melalui Zoom Meeting dalam rangka pembahasan Draft Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Rapat berlangsung, Jumat, 27 Maret 2026, dihadiri oleh Inspektur Pembantu Khusus Khairani bersama Tim […]

expand_less