Ikuti Kami

Beranda » BERITA » BPJPH RI Akan Bangun Kantor Cabang, Plt Karo Pemkesra: Ini Sangat Relevan dengan Visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur

BPJPH RI Akan Bangun Kantor Cabang, Plt Karo Pemkesra: Ini Sangat Relevan dengan Visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur

Intuisi.id, Mamuju – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana menerima audiensi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI, Rabu (14/1/2026), bertempat di Ruang Sekretaris Daerah Lantai 2 Kantor Gubernur Sulawesi Barat. Dalam audiensi tersebut, Sekretaris Daerah didampingi oleh Plt. Kepala Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil.

Audiensi ini membahas rencana pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Jaminan Produk Halal (JPH) di Provinsi Sulawesi Barat, sebagai tindak lanjut kebijakan nasional dan rekomendasi Komisi VIII DPR RI serta Kementerian PAN dan RB. Pembentukan UPT ini diharapkan dapat mempercepat dan mendekatkan layanan sertifikasi halal kepada masyarakat dan pelaku usaha di daerah.

Sekretaris Daerah menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendukung penguatan kelembagaan layanan halal yang sejalan dengan Panca Daya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, khususnya pada pilar penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi kerakyatan.

Dalam pertemuan tersebut, BPJPH memaparkan sejumlah persyaratan pembentukan UPT, di antaranya kebutuhan surat rekomendasi Gubernur serta kesiapan sarana dan prasarana berupa lahan dan gedung operasional. Kehadiran UPT Layanan JPH dinilai strategis dalam mendukung pelaku UMKM agar lebih mudah mengakses sertifikasi halal dan meningkatkan daya saing produk lokal.

Di akhir kegiatan, Plt. Karo Pemkesra Murdanil menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendukung penguatan layanan jaminan produk halal.

“Pembentukan UPT Layanan Jaminan Produk Halal ini sangat relevan dengan arah pembangunan Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. Selain memperkuat pelayanan publik, kehadiran UPT ini juga mendorong peningkatan kualitas produk UMKM dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Murdanil.

Audiensi ditutup dengan komitmen untuk terus memperkuat koordinasi antara BPJPH dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat guna mempercepat pembentukan UPT Layanan JPH sebagai bagian dari implementasi Panca Daya Sulawesi Barat. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • BPKPD Sulbar Jadi Magnet Pembelajaran Keuangan, DPRD Sumbar Bawa Tim Bahas Strategi PAD Air Permukaan

    BPKPD Sulbar Jadi Magnet Pembelajaran Keuangan, DPRD Sumbar Bawa Tim Bahas Strategi PAD Air Permukaan

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali menjadi rujukan pembelajaran keuangan daerah. Kali ini, BPKPD Sulbar menerima kunjungan kerja dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kamis 6 November 2025. Kunjungan tersebut bertujuan untuk membahas strategi optimalisasi Pendapatan Asli […]

  • Bahas Perpanjangan SIPB, DPMPTSP Sulbar Terima Kunjungan ESDM

    Bahas Perpanjangan SIPB, DPMPTSP Sulbar Terima Kunjungan ESDM

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat, Kain Lotong Sembe, didampingi Irfan AT selaku Penata Perizinan Ahli Madya, menerima kunjungan Sekretaris Dinas serta Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Minerba) dari Dinas ESDM, Jumat, 27 Maret 2026. Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Kepala DPMPTSP Sulbar tersebut […]

  • Mulayana Kritisi dan Dukung RPJPD 2025-2045

    Mulayana Kritisi dan Dukung RPJPD 2025-2045

    • 0Komentar

    Kutai Timur, Intuisi.id – Anggota DPRD Kutai Timur dari Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP), Mulyana, menyampaikan pandangan kritis sekaligus apresiasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kutim 2025-2045. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-22 yang membahas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD Kutim terkait RPJPD tersebut. RPJPD 2025-2045 […]

  • Gubernur Sulbar Suhardi Duka Apresiasi Transformasi Polri: Dulu Dikritik, Kini Makin Profesional

    Gubernur Sulbar Suhardi Duka Apresiasi Transformasi Polri: Dulu Dikritik, Kini Makin Profesional

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79 yang digelar oleh Polda Sulbar pada Selasa, 1 Juni 2025. Acara ini menjadi momen penting bagi institusi Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Sulawesi Barat. Puncak perayaan HUT Bhayangkara ke-79 berlangsung di Anjungan Pantai Manakarra, Mamuju, dan dilanjutkan dengan acara […]

  • Pemkesra Sulbar Ikuti Rakor Penerapan Standar Pelayanan Minimal

    Pemkesra Sulbar Ikuti Rakor Penerapan Standar Pelayanan Minimal

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat Muh. Dhany Sadry bersama Tim mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (6/11/2025) dilaksanakan secara hybrid serta […]

  • Perkuat Kapasitas SDM, BPBD Sulbar Matangkan Pra Persiapan Administrasi Inpassing JF Analis Kebencanaan

    Perkuat Kapasitas SDM, BPBD Sulbar Matangkan Pra Persiapan Administrasi Inpassing JF Analis Kebencanaan

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan pra persiapan administrasi inpassing Jabatan Fungsional (JF) Analis Kebencanaan sebagai langkah tindak lanjut terhadap Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 7 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Kebencanaan. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Rabu 15 April 2026,  sebagai […]

expand_less