Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Biro Pemkesra Sulbar Tinjau Perubahan Nama Rupabumi dan Penambahan Pulau Baru di Mamuju

Biro Pemkesra Sulbar Tinjau Perubahan Nama Rupabumi dan Penambahan Pulau Baru di Mamuju

Intuisi.id, Mamuju –  Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat menghadiri Rapat Koordinasi Penelaahan Perubahan Nama Rupabumi Unsur Pulau yang dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom. Rapat ini dilaksanakan guna membahas usulan perubahan nama rupabumi serta penelaahan terhadap aspek teknis dan administrasi di wilayah Sulawesi Barat, termasuk adanya laporan penambahan satu pulau baru di wilayah Kabupaten Mamuju, Senin 20 April 2026.

Dalam forum koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat diberikan kesempatan luas untuk menyampaikan penjelasan, klarifikasi, serta dukungan data yang diperlukan guna sinkronisasi penamaan unsur rupabumi. Proses telaah ini menjadi krusial untuk memastikan legalitas dan ketepatan data geografis daerah sesuai dengan standar nasional yang berlaku.

Kepala Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, memberikan tanggapan terpisah mengenai agenda strategis ini. Murdanil menyatakan bahwa penataan nama rupabumi merupakan langkah penting dalam menjaga kedaulatan informasi geospasial dan ketertiban administrasi wilayah.

Menurutnya, penelaahan ini bukan sekadar urusan teknis penamaan, melainkan juga menyangkut identitas daerah dan perlindungan aset wilayah kedaulatan Sulawesi Barat, terutama dengan adanya temuan satu pulau baru di Kabupaten Mamuju yang memerlukan legalitas penamaan secara resmi.

Sejalan dengan visi pembangunan daerah, Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, senantiasa menekankan pentingnya akurasi data wilayah sebagai fondasi perencanaan pembangunan yang efektif.

Suhardi Duka dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa setiap jengkal wilayah Sulawesi Barat, termasuk pulau-pulau kecil, harus terdata dengan baik agar program pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengelolaan sumber daya alam dapat tepat sasaran serta memiliki payung hukum yang kuat.

Melalui hasil rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh dokumen administrasi mengenai perubahan nama rupabumi dan pencatatan pulau baru tersebut dapat segera dirampungkan. Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta menjaga dan mengenali nama-nama rupabumi di lingkungannya sebagai bagian dari upaya mencintai dan menjaga kekayaan tanah mandat Sulawesi Barat. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Kadis ESDM Sulbar: Pejabat Fungsional Adalah Pilar Teknis Penguatan Layanan Energi dan Mineral

    Kadis ESDM Sulbar: Pejabat Fungsional Adalah Pilar Teknis Penguatan Layanan Energi dan Mineral

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju — Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Bujaeramy Hassan, menegaskan pentingnya kehadiran dan penguatan jabatan fungsional di lingkungan Dinas ESDM sebagai bagian dari transformasi birokrasi yang lebih adaptif, responsif, dan berbasis keahlian. Pernyataan tersebut disampaikan usai pelantikan pejabat fungsional oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), di Kantor Gubernur […]

  • Perkuat Kewaspadaan Campak, Tim Surveilans DKPPKB Sulbar Lakukan Penyelidikan Epidemiologi di Pasangkayu

    Perkuat Kewaspadaan Campak, Tim Surveilans DKPPKB Sulbar Lakukan Penyelidikan Epidemiologi di Pasangkayu

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Tim Surveilans Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan penemuan kasus dan identifikasi faktor risiko melalui penyelidikan epidemiologi di Kabupaten Pasangkayu selama tiga hari, mulai 4 hingga 6 Maret 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kewaspadaan dini melalui penguatan sistem surveilans kesehatan serta respons cepat […]

  • Komisi IV DPRD Sulbar Kunjungi Dinas Sosial Sulsel Terkait Pengelolaan KUBE

    Komisi IV DPRD Sulbar Kunjungi Dinas Sosial Sulsel Terkait Pengelolaan KUBE

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Makassar – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat melakukan kunjungan kerja untuk konsultasi mengenai pengelolaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang diberikan kepada para pelaku usaha. Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV, Dr. Marigun Rasyid, bersama Anggota Komisi IV, Arif Daeng Mattemmu, Senin 2 September 2024. Rombongan DPRD Sulbar diterima […]

  • Gubernur Suhardi Duka: Kunci SDM Unggul dan Berkarakter Ada di Tangan Guru

    Gubernur Suhardi Duka: Kunci SDM Unggul dan Berkarakter Ada di Tangan Guru

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Gubernur Sulbar Suhardi Duka menegaskan bahwa keberhasilan misi ketiga Panca Daya, yaitu membangun sumber daya manusia (SDM) unggul dan berkarakter, bergantung pada kualitas dan ketulusan para guru. Hal itu disampaikan Suhardi Duka dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembelajaran Mendalam dan Strategi Implementasi Program Sulbar Mandaras yang dirangkaikan dengan pengukuhan Ibunda Guru dan […]

  • Dorong Pelaku Usaha, Pemkot Bontang Luncurkan UMKM Nol Persen

    Dorong Pelaku Usaha, Pemkot Bontang Luncurkan UMKM Nol Persen

    • 0Komentar

    INTUISI.ID – Pemerintah Kota Bontang resmi meluncurkan Program Kredit Usaha Mikro 0 persen bertajuk “Bontang Kreatif” pada Sabtu (21/09/2024). Acara peresmian dilakukan oleh Walikota Basri Rase, didampingi Wakil Walikota Najirah dan sejumlah pejabat daerah serta perwakilan Bank Kaltimtara dan OJK Kaltimtara. Dalam acara tersebut, Pemkot Bontang menyuntikkan penyertaan modal sebesar Rp 25 miliar kepada Bank […]

  • Tak Mau Lagi Andalkan Asumsi, Bapperida Sulbar Perkuat Basis Data Pembangunan

    Tak Mau Lagi Andalkan Asumsi, Bapperida Sulbar Perkuat Basis Data Pembangunan

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) mulai membenahi sistem pengelolaan data pembangunan. Salah satunya dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank Data yang baru. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar berbasis data yang akurat, bukan sekadar asumsi. Menariknya, inisiatif ini lahir […]

expand_less