Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Kadis Dukcapil Sulbar Ditahan, Gubernur Tunjuk Utari Sagena sebagai Plh

Kadis Dukcapil Sulbar Ditahan, Gubernur Tunjuk Utari Sagena sebagai Plh

Intuisi.id, Mamuju – Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menunjuk Utari Sagena yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Sulawesi Barat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Dukcapil Pemprov Sulbar.

Penunjukan tersebut dilakukan menyusul Kepala Dinas Dukcapil Sulbar, Muhammad Ilham Borahima, yang resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri Polewali Mandar pada Kamis, 18 Desember 2025.

Penahanan dilakukan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan atau penggelapan pengadaan baju Linmas untuk Pemilu dan Pilkada 2024.

Dalam perkara tersebut, kerugian korban ditaksir mencapai sekitar Rp1,6 miliar. Kasus ini bermula saat Muhammad Ilham Borahima masih menjabat sebagai Penjabat Bupati Polewali Mandar.

Untuk memastikan roda organisasi dan pelayanan administrasi kependudukan tetap berjalan optimal, Gubernur Suhardi Duka melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) penunjukan Pelaksana Harian Kepala Dinas Dukcapil kepada Utari Sagena di ruang kerja Sekda Sulbar, Senin, 22 Desember 2025.

Sekda Sulbar, Junda Maulana, menjelaskan bahwa penunjukan Plh dilakukan guna menjaga kesinambungan kinerja organisasi dan pelayanan publik di lingkungan Dinas Dukcapil Sulbar.

“Surat Keputusan Plh telah kami serahkan kepada Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menjaga kesinambungan kinerja di dinas tersebut. Kepala dinas saat ini berstatus tersangka dan sedang ditahan, sehingga tidak memungkinkan menjalankan tugas,” ujar Junda.

Ia menegaskan, penunjukan yang dilakukan saat ini adalah Pelaksana Harian (Plh), bukan Pelaksana Tugas (Plt). Plh hanya melaksanakan tugas-tugas rutin dan administratif di Dinas Dukcapil Sulbar hingga adanya persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait pemberhentian jabatan definitif.

“Setelah ada persetujuan teknis dari BKN dan pemberhentian jabatan secara resmi, barulah pemerintah daerah akan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) atau mengisi jabatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Penunjukan Plh ini diharapkan dapat menjaga stabilitas organisasi serta memastikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat Sulawesi Barat tetap berjalan tanpa hambatan. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Bapperida Sulbar Paparkan Strategi Pengelolaan Pajak Air Permukaan kepada DPRD dan TAPD Sumatera Barat

    Bapperida Sulbar Paparkan Strategi Pengelolaan Pajak Air Permukaan kepada DPRD dan TAPD Sumatera Barat

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Barat melakukan studi banding ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, khusus membahas strategi peningkatan Pajak Air Permukaan (PAP) di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Kamis, 6 November 2025. Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, menugaskan Sekretaris Bapperida, Darwis Damir, untuk mendampingi […]

  • Tegakkan Kedisiplinan ASN, BKD Sulbar Lakukan Sidak di Sejumlah OPD

    Tegakkan Kedisiplinan ASN, BKD Sulbar Lakukan Sidak di Sejumlah OPD

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai tindak lanjut arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat pada momentum Hari Kesadaran Nasional. Herdin Ismail menjelaskan, sidak tersebut merupakan bentuk konsistensi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menjalankan agenda pembangunan daerah, […]

  • Edukasi Humanis Jelang Ramadan, Kampanye Keselamatan Berkendara di Mamuju Libatkan DKPPKB Sulbar

    Edukasi Humanis Jelang Ramadan, Kampanye Keselamatan Berkendara di Mamuju Libatkan DKPPKB Sulbar

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat mendukung penuh kampanye keselamatan berlalu lintas yang digelar Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulawesi Barat di Mall Matos Mamuju, Rabu 18 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib berlalu lintas dan keselamatan di […]

  • Dinkes Sulbar Lakukan Visitasi Layanan Dialisis di RSUD Andi Depu Polewali Mandar

    Dinkes Sulbar Lakukan Visitasi Layanan Dialisis di RSUD Andi Depu Polewali Mandar

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Polman – Tim Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat bersama Tim Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan RI serta Tim Perhimpunan Nefrologi Indonesia (PERNEFRI) melakukan visitasi lapangan perizinan berusaha layanan dialisis di RSUD Andi Depu Polewali Mandar, Kamis, 18 September 2025. Kegiatan ini turut dihadiri Bupati Polewali Mandar, Samsul Mahmud. Hal ini juga menjadi harapan […]

  • Tingkatkan SDM Terampil, Pemprov Sulbar Jajaki Kerja Sama dengan Fakultas Vokasi Unhas

    Tingkatkan SDM Terampil, Pemprov Sulbar Jajaki Kerja Sama dengan Fakultas Vokasi Unhas

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat langkah strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kerja sama pendidikan vokasi. Atas izin dan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Tenaga Ahli Gubernur Bidang Kerjasama Antar Lembaga melakukan audiensi dengan Dekan Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Muhammad Restu, MP, di Kampus Unhas, Makassar, pada […]

  • Syahrir Hamdani Hadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Pembentukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

    Syahrir Hamdani Hadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Pembentukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sulawesi Barat, H. Syahrir Hamdani, menghadiri rapat monitoring dan evaluasi perangkat daerah terkait pembentukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini berlangsung di Aula Marasa Corner, kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 12 Agustus 2024. Rapat dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk […]

expand_less