Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Biro Hukum Setda Sulbar Dukung Penuh Monitoring Pelaksanaan Pergub Pakaian Dinas ASN

Biro Hukum Setda Sulbar Dukung Penuh Monitoring Pelaksanaan Pergub Pakaian Dinas ASN

Intuisi.id, Mamuju – Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan Tim Monitoring dari Biro Organisasi Setda Sulbar dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sulbar, Kamis (15/01/2026). Kunjungan ini terkait pelaksanaan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Tim diterima oleh Kepala Bagian (Kabag) Bantuan Hukum dan HAM, Nuryani, bersama Kabag Perundang-undangan Kabupaten/Kota, Afrisal, dan jajaran staf Biro Hukum. Adapun Tim Monitoring yang hadir yakni dari Biro Organisasi, Subuki dan Baharuddin, BKPSDM Sulbar oleh Hasmawati Hasan. Pertemuan berlangsung di ruang rapat Biro Hukum Setda Sulbar.

Monitoring tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya evaluasi dan pengawasan terhadap implementasi Pergub tentang Pakaian Dinas ASN, agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yang sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM).

Tim Monitoring tersebut melakukan pemantauan serta pengumpulan data terkait kepatuhan ASN Biro Hukum terhadap regulasi, penerapan aturan, termasuk kesesuaian jenis pakaian dinas, atribut dan waktu penggunaan.

Kabag Bantuan Hukum dan HAM, Nuryani, menyampaikan bahwa hari ini (Kamis 15 Januari red.) ASN Biro Hukum belum semua mematuhi aturan pakain dinas ini, dan mengharapkan agar ke depan seluruh ASN Biro Hukum kompak untuk dapat menggunakan pakaian dinas sesuai ketentuan.

“Melalui kegiatan monitoring ini, diharapkan terjalin sinergi dan koordinasi yang semakin baik antar perangkat daerah untuk memastikan setiap produk hukum daerah dapat diimplementasikan secara efektif dan konsisten,” kata Nuryani.

Ia menambahkan, sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin, profesionalisme, serta keseragaman penampilan ASN di lingkungan Pemprov Sulbar.

Biro Hukum menyambut baik pelaksanaan monitoring tersebut dan mendukung penuh langkah-langkah evaluatif yang dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib administrasi dan berlandaskan hukum. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Lindungi Aset Daerah, BPKPD dan Kanwil BPN Bahas Percepatan Sertipikasi Tanah Pemprov

    Lindungi Aset Daerah, BPKPD dan Kanwil BPN Bahas Percepatan Sertipikasi Tanah Pemprov

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus melakukan pembenahan dan penataan terhadap aset-aset milik Pemprov Sulbar. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah percepatan proses sertipikasi tanah sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian hukum atas aset daerah. Dalam rangka itu, Kepala Bidang Barang Milik Daerah (BMD) BPKPD […]

  • Tak Sekadar Bansos, Dinsos P3A dan PMD Sulbar Dorong Perajin Tenun Lebih Mandiri

    Tak Sekadar Bansos, Dinsos P3A dan PMD Sulbar Dorong Perajin Tenun Lebih Mandiri

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Upaya mendorong UMKM lokal terus dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Salah satunya lewat koordinasi antara Dinas Sosial, P3A dan PMD Sulbar dengan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) Sulbar, terkait proposal bantuan sosial untuk usaha tenun Sekomandi. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mendukung visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, bersama […]

  • Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar. (Foto : Him)

    Anhar: Perencanaan Infrastruktur Perlu Perhatikan Drainase

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, SAMARINDA – Kritik pedas disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, terkait perencanaan infrastruktur di Kota Samarinda yang belum mencapai standar yang diharapkan, sehingga memerlukan perbaikan dan peningkatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dirinya menyoroti banyaknya proyek jalan yang dibangun tanpa dilengkapi dengan sistem drainase yang memadai, sehingga mempercepat kerusakan jalan dan menambah beban […]

  • Dorong Pertumbuhan Pertanian, SDK-JSM Targetkan Mamasa Jadi Sentra Kopi Sulbar

    Dorong Pertumbuhan Pertanian, SDK-JSM Targetkan Mamasa Jadi Sentra Kopi Sulbar

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamasa – Pasangan calon gubernur-wakil gubernur Sulawesi Barat nomor urut 3, Suhardi Duka dan Jendral (Purn.) Salim S. Mengga (SDK-JSM), berkomitmen menjadikan Kabupaten Mamasa sebagai pusat penghasil kopi berkualitas di Sulawesi Barat. Hal ini disampaikan oleh calon gubernur SDK saat kampanye terbatas bersama JSM di Desa Parondo Bulawang, Kecamatan Tandu Kalua, Kabupaten Mamasa. SDK […]

  • Peringati Hari Santri Nasional, DPMPTSP Bontang : Tanamkan Nilai Keikhlasan dalam Pelayanan Publik

    Peringati Hari Santri Nasional, DPMPTSP Bontang : Tanamkan Nilai Keikhlasan dalam Pelayanan Publik

    • 0Komentar

    INTUISI.ID – Suasana penuh khidmat menyelimuti halaman Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang, Rabu (22/10/2025). Ratusan peserta tampak khusyuk mengikuti upacara peringatan Hari Santri Nasional (HSN) yang dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris. Peringatan HSN tahun ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan menjadi momentum bagi jajaran […]

  • Bahas Ranperda Pajak dan Retribusi, BPKPD Sulbar Jadi Rujukan DPRD Polman

    Bahas Ranperda Pajak dan Retribusi, BPKPD Sulbar Jadi Rujukan DPRD Polman

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman), pada Senin, 10 November 2025. Kunjungan ini dalam rangka konsultasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Kedatangan Pansus […]

expand_less