Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Biro Hukum Setda Sulbar Dukung Penuh Monitoring Pelaksanaan Pergub Pakaian Dinas ASN

Biro Hukum Setda Sulbar Dukung Penuh Monitoring Pelaksanaan Pergub Pakaian Dinas ASN

Intuisi.id, Mamuju – Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan Tim Monitoring dari Biro Organisasi Setda Sulbar dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sulbar, Kamis (15/01/2026). Kunjungan ini terkait pelaksanaan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Tim diterima oleh Kepala Bagian (Kabag) Bantuan Hukum dan HAM, Nuryani, bersama Kabag Perundang-undangan Kabupaten/Kota, Afrisal, dan jajaran staf Biro Hukum. Adapun Tim Monitoring yang hadir yakni dari Biro Organisasi, Subuki dan Baharuddin, BKPSDM Sulbar oleh Hasmawati Hasan. Pertemuan berlangsung di ruang rapat Biro Hukum Setda Sulbar.

Monitoring tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya evaluasi dan pengawasan terhadap implementasi Pergub tentang Pakaian Dinas ASN, agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yang sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM).

Tim Monitoring tersebut melakukan pemantauan serta pengumpulan data terkait kepatuhan ASN Biro Hukum terhadap regulasi, penerapan aturan, termasuk kesesuaian jenis pakaian dinas, atribut dan waktu penggunaan.

Kabag Bantuan Hukum dan HAM, Nuryani, menyampaikan bahwa hari ini (Kamis 15 Januari red.) ASN Biro Hukum belum semua mematuhi aturan pakain dinas ini, dan mengharapkan agar ke depan seluruh ASN Biro Hukum kompak untuk dapat menggunakan pakaian dinas sesuai ketentuan.

“Melalui kegiatan monitoring ini, diharapkan terjalin sinergi dan koordinasi yang semakin baik antar perangkat daerah untuk memastikan setiap produk hukum daerah dapat diimplementasikan secara efektif dan konsisten,” kata Nuryani.

Ia menambahkan, sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin, profesionalisme, serta keseragaman penampilan ASN di lingkungan Pemprov Sulbar.

Biro Hukum menyambut baik pelaksanaan monitoring tersebut dan mendukung penuh langkah-langkah evaluatif yang dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib administrasi dan berlandaskan hukum. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • BPBD Sulbar-Kabupaten Bahas IRB 2025, Kalaksa Yasir Fattah Dorong Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi Kurangi Risiko Bencana

    BPBD Sulbar-Kabupaten Bahas IRB 2025, Kalaksa Yasir Fattah Dorong Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi Kurangi Risiko Bencana

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat melalui Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menggelar rapat koordinasi secara daring (Zoom) bersama BPBD kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat, Selasa 03 Maret 2026. Kegiatan ini dipusatkan di Ruang Pusdalops BPBD Sulbar. Rapat koordinasi membahas tingginya Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2025. Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa nilai IRB […]

  • DKPPKB Sulbar dan DPRD Kolaborasi Perluas Cek Kesehatan Gratis, Sasar Masyarakat Desa dan Terpencil

    DKPPKB Sulbar dan DPRD Kolaborasi Perluas Cek Kesehatan Gratis, Sasar Masyarakat Desa dan Terpencil

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat mengapresiasi dukungan DPRD Sulbar dalam memperluas layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi masyarakat. Apresiasi tersebut disampaikan atas inisiatif Anggota Komisi IV DPRD Sulbar yang berencana mengintegrasikan kegiatan reses dengan pelayanan skrining kesehatan di lapangan. Ini juga merupakan satu dari empat Quick […]

  • Pembayaran Retribusi Berbasis QRIS, Langkah BPKPD Tingkatkan PAD

    Pembayaran Retribusi Berbasis QRIS, Langkah BPKPD Tingkatkan PAD

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamauju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat bersama Bank Sulselbar melakukan penyerahan Barcode QRIS Retribusi Jasa Pengujian Mutu Komoditi Biji Kopi dan Biji Kakao pada Laboratorium Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Barat, Rabu 17 September 2025. Langkah ini merupakan bentuk kolaborasi strategis dalam menyiapkan kanal […]

  • PT Intan Pariwara Dukung Sulbar Cerdas dengan Donasi 670 Buku untuk Perpusip Sulbar

    PT Intan Pariwara Dukung Sulbar Cerdas dengan Donasi 670 Buku untuk Perpusip Sulbar

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Pemprov Sulbar menerima bantuan buku dari Penerbit PT Intan Pariwara, Klaten, Jawa Tengah. Bantuan sebanyak 670 eksemplar dengan 76 judul buku tersebut diserahkan langsung oleh perwakilan PT Intan Pariwara kepada Gubernur Sulbar Suhardi Duka di ruang kerjanya, Rabu, 27 Agustus 2025. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Perpusip) Provinsi Sulbar, Mustari Mula, menyampaikan […]

  • Sutinah Suhardi Paparkan Capaian dan Janji Pembangunan di Kampanye Terbatas Desa Tadui

    Sutinah Suhardi Paparkan Capaian dan Janji Pembangunan di Kampanye Terbatas Desa Tadui

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Ratusan warga Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, memadati kampanye terbatas Calon Bupati Mamuju nomor urut 1, Sitti Sutinah Suhardi, Senin, 7 Oktober 2024. Kampanye petahana Calon Bupati Mamuju itu didampingi oleh sejumlah tokoh partai pengusung, di antaranya Febrianto Wijaya, Yuslifar Yunus Djafar, Irfan Topporang, Hasbi, M. Nur, Muhammad Reza, dan Sekretaris Koalisi Tina-Yuki, […]

  • DPRD Samarinda Rancang Perda Kendalikan Ritel Modern Demi Jaga UMKM

    DPRD Samarinda Rancang Perda Kendalikan Ritel Modern Demi Jaga UMKM

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, SAMARINDA – Menyikapi pesatnya ekspansi ritel modern di Kota Samarinda yang dikhawatirkan menekan ruang usaha pelaku UMKM, DPRD setempat melalui Komisi I mulai menyiapkan regulasi pengendalian. Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Aris Mulyanata, mengungkapkan pihaknya tengah menyusun rancangan peraturan daerah (Ranperda) untuk membatasi dominasi ritel besar agar tidak mematikan usaha masyarakat kecil. “Kami ingin […]

expand_less