Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Biro Hukum Setda Sulbar Beri Masukan pada Harmonisasi Dua Ranperbup Kabupaten Polewali Mandar

Biro Hukum Setda Sulbar Beri Masukan pada Harmonisasi Dua Ranperbup Kabupaten Polewali Mandar

Intuisi.id, Mamuju – Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) diwakili Analis Hukum Seniwati dan Rina, menghadiri rapat pembahasan Harmonisasi dua Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Polewali Mandar, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulbar, Selasa 27 Januari 2026.

Rapat pembahasan ini dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Jhon Batara dan dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Polman, Kabag. Organisasi Setda Kabupaten Polman beserta Jajarannya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kabid Desa serta Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Polman serta Analis Hukum dari Biro Hukum, dan para Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kanwil Kemenkum Sulbar.

Rapat harmonisasi tersebut membahas dua Ranperbup, yakni Ranperbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, serta Ranperbup tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026, yang disampaikan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Kanwil Kemenkum Sulbar.

Dalam rapat tersebut, Tim Analis Hukum dari Biro Hukum memberikan masukan teknis dan yuridis guna memastikan Ranperbup yang disusun tidak bertentangan dengan regulasi nasional, serta mampu menjadi landasan hukum yang kuat dan efektif dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, sesuai dengan komitmen yang sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM).

“Bahwa proses untuk fasilitasi nantinya bisa dilakukan dengan melampirkan rekomendasi dari Biro Organisasi Setda Sulbar,” ujar Seniwati.

Sementara itu, Rina menyampaikan, untuk tindak lanjut rancangan ini disarankan untuk menunggu Peraturan Menteri Keuangan Terbaru.

Melalui kegiatan harmonisasi ini, diharapkan Ranperbup Kabupaten Polewali Mandar dapat disempurnakan secara komprehensif, sehingga siap ditetapkan dan diimplementasikan untuk mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, serta berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pemerataan pembangunan desa pada Tahun Anggaran 2026. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Pemkot Bontang Larang Total Promosi Rokok, DPM-PTSP Tegaskan Tak Ada Toleransi

    Pemkot Bontang Larang Total Promosi Rokok, DPM-PTSP Tegaskan Tak Ada Toleransi

    • 0Komentar

    INTUISI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang resmi melarang seluruh bentuk promosi dan iklan produk rokok di wilayahnya. Larangan tersebut mencakup seluruh media promosi seperti baliho, reklame, hingga tiang iklan, termasuk yang sebelumnya sempat terpasang di kawasan Jalan Pattimura. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi langsung Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, yang berkomitmen menjadikan Bontang […]

  • Momen Haru Ulang Tahun ke-74 Wagub Sulbar, SDK Beri Ucapan Khusus

    Momen Haru Ulang Tahun ke-74 Wagub Sulbar, SDK Beri Ucapan Khusus

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Dalam momen spesial ulang tahun Wakil Gubernur Salim S Mengga, Gubernur Sulbar, Suhardi Duka menyampaikan ucapan selamat yang genap berusia 74 tahun. Ucapan tersebut disampaikan dalam sebuah acara sederhana yang digelar di rujab Wakil Gubernur, Minggu 24 Agustus 2025 Kedatangan Gubernur Suhardi Duka ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi dan ungkapan rasa hormat atas […]

  • Sekprov Tanggapi Pandangan Fraksi: Kritik DPRD Jadi Refleksi Berharga bagi Pemprov Sulbar

    Sekprov Tanggapi Pandangan Fraksi: Kritik DPRD Jadi Refleksi Berharga bagi Pemprov Sulbar

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Barat, Junda Maulana, mewakili Gubernur Suhardi Duka menghadiri rapat paripurna pandangan fraksi-fraksi DPRD Sulbar terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (30/6/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi dan dihadiri seluruh anggota DPRD serta kepala OPD di lingkungan Pemprov Sulbar. Junda mengapresiasi seluruh masukan dan […]

  • Kadin Bontang Apresiasi Program Kredit Nol Persen UMKM

    Kadin Bontang Apresiasi Program Kredit Nol Persen UMKM

    • 0Komentar

    INTUISI.ID – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bontang, Amriadi, memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas peluncuran Program Kredit Usaha Mikro nol persen yang digagas Pemkot Bontang. Menurutnya, inisiatif ini merupakan solusi yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya sektor UMKM. “Program ini sangat membantu pelaku UMKM untuk mendapatkan akses modal tanpa bunga, sehingga […]

  • Tutup Festival Sandeq Teluk Mandar 2025, Gubernur SDK: Tahun Depan Kita Lebih Meriahkan Lagi

    Tutup Festival Sandeq Teluk Mandar 2025, Gubernur SDK: Tahun Depan Kita Lebih Meriahkan Lagi

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Majene – Gubernur Sulbar Suhardi Duka menutup festival Sandeq Teluk Mandar 2025 di Kabupaten Majene, Minggu 14 September 2025. Hadir juga Bupati Majene Andi Sukri Tammalele, Wakil DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Ketua Komisi 1 DPRD Sulbar Syamsul Samad, Anggota DPRD Sulbar Sukri Umar, Wakil Bupati Majene dan pimpinan OPD. Lomba Sandeq segitiga ini dilaksanakan […]

  • Sinergi Kominfo Sulbar dan BAKTI Komdigi Mantapkan Program Penanganan Blankspot

    Sinergi Kominfo Sulbar dan BAKTI Komdigi Mantapkan Program Penanganan Blankspot

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo) terus memantapkan langkah menuju Sulbar Zero Blankspot. Salah satunya dengan menjalin sinergi bersama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Komidigi dalam program penanganan daerah blankspot dan lemah sinyal di daerah. Hal ini menjadi topik pembahasan dalam rapat terbatas oleh Diskominfo […]

expand_less