Bapperida Sulbar Perkuat Sinergi Lintas Sektor untuk Pelestarian Mangrove

Intuisi.id, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong penguatan kelembagaan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan ekosistem mangrove secara berkelanjutan di Sulawesi Barat.

Kegiatan ini juga sejalan dengan visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka Misi ke-4 yakni membangun infrastruktur, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Sulawesi Barat Periode 2025–2028 yang digelar di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju, Senin (11/5/2026).

Kegiatan tersebut membahas sejumlah agenda penting, mulai dari Rencana Aksi KKMD Tahun 2026, dukungan data kegiatan tahun 2025, hingga revisi Surat Keputusan kelembagaan sesuai nomenklatur terbaru.

Rapat kerja dihadiri berbagai unsur pemerintah provinsi, instansi vertikal, akademisi, dan pemangku kepentingan pengelolaan mangrove. Diantaranya Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Bapperida Sulbar, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Pengelolaan DAS Karama, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Kantor Wilayah BPN, Universitas Sulawesi Barat, hingga Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) se-Sulawesi Barat.

Mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Drs. Amujib, M.M., Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Sulbar, H. Arjanto, ST., MT., memaparkan materi terkait “Indeks Efektivitas Kelembagaan KKMD Provinsi Sulawesi Barat”.

Dalam pemaparannya, Arjanto menjelaskan bahwa pengelolaan mangrove membutuhkan kelembagaan yang kuat, terstruktur, dan kolaboratif. Menurutnya, KKMD memiliki peran penting sebagai wadah koordinasi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove daerah.

“Penguatan kelembagaan menjadi kunci agar pengelolaan mangrove dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan,” ujar Arjanto.

Ia menjelaskan, penilaian indeks efektivitas KKMD dilakukan melalui lima pilar utama, yakni kebijakan, kapasitas, aksi dan pelaporan, pendanaan, serta kemitraan. Penilaian tersebut digunakan untuk mengukur sejauh mana fungsi kelembagaan berjalan sesuai mandat sekaligus memetakan tantangan dan kebutuhan penguatan ke depan.

Berdasarkan hasil asesmen tahun 2025, KKMD Sulawesi Barat memperoleh nilai 44 dengan kategori “Efektif”. Capaian tersebut menunjukkan bahwa fondasi kelembagaan dan operasional KKMD telah berjalan cukup baik, terutama dari aspek legalitas, koordinasi lintas sektor, dan rutinitas pelaporan kegiatan.

Meski demikian, sejumlah tantangan masih perlu mendapat perhatian, di antaranya keterbatasan dukungan pendanaan daerah, optimalisasi dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (RPPEM), penguatan produk pengetahuan lokal, hingga perluasan jejaring kemitraan dengan sektor swasta dan filantropi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Bapperida Sulbar mendorong percepatan penguatan regulasi daerah, peningkatan dukungan APBD, pengembangan skema pendanaan alternatif melalui program CSR dan blue carbon, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal dalam penyusunan kajian dan publikasi pengelolaan mangrove.

Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menegaskan bahwa penguatan kelembagaan KKMD menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan pembangunan daerah dan kelestarian lingkungan hidup.

“Pengelolaan mangrove tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi lintas sektor dan penguatan kelembagaan agar upaya pelestarian lingkungan dapat berjalan seiring dengan pembangunan daerah,” kata Amujib.

Menurutnya, Bapperida Sulbar memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan perencanaan lintas sektor, memastikan pengelolaan mangrove terintegrasi dalam dokumen pembangunan daerah, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dan sektor swasta.

Melalui penguatan kelembagaan KKMD, diharapkan pengelolaan mangrove di Sulawesi Barat semakin efektif serta mampu memberikan manfaat ekologis dan ekonomi bagi masyarakat pesisir secara berkelanjutan. (*)