Alfin Minta Disdamkartan Lengkapi Fasilitas Pos Damkar Bontang Kuala

INTUISI.id – Komisi C DPRD Kota Bontang meminta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) memastikan kesiapan sarana dan operasional pos pemadam kebakaran baru di kawasan Bontang Kuala, termasuk memperkuat mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau.

Pembahasan tersebut mengemuka dalam rapat kerja program kegiatan tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Sekretariat DPRD Kota Bontang, Senin (11/5/2026). Rapat dipimpin Ketua Komisi C DPRD Kota Bontang, Alfin Rausan Fikry.

Dalam rapat itu, Alfin menegaskan pembangunan pos damkar di Bontang Kuala tidak boleh berhenti hanya pada penyelesaian fisik bangunan, tetapi harus benar-benar difungsikan untuk mendukung pelayanan masyarakat.

“Jangan sampai posko yang sudah dibangun malah tidak digunakan dan akhirnya terbengkalai,” ujarnya.

Ia juga meminta Disdamkartan memastikan seluruh perlengkapan pendukung tersedia secara memadai, mulai dari alat pemadam hingga fasilitas operasional lainnya.

“Kalau bisa poskonya memiliki alat pemadam yang lengkap,” katanya.

Selain kesiapan pos damkar baru, Komisi C DPRD turut menyoroti pentingnya penguatan mitigasi bencana di kawasan pesisir dan pulau di Kota Bontang. Menurut Alfin, risiko kebakaran dan bencana lainnya dapat terjadi di wilayah mana saja sehingga diperlukan kesiapsiagaan sejak dini.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Disdamkartan Kota Bontang, Amiluddin, menjelaskan seluruh wilayah pulau di Bontang saat ini telah memiliki petugas serta peralatan dasar pemadam kebakaran.

Ia menyebut Pulau Malahing, Tihi-Tihi, dan Gusung masing-masing telah dilengkapi lima unit alat pemadam api ringan (APAR) dan satu unit multipump.

Menurutnya, fasilitas tersebut terbukti membantu proses penanganan kebakaran di Pulau Malahing beberapa waktu lalu sehingga api dapat segera dikendalikan dan tidak meluas.

“Kalau tidak ada alat itu mungkin bisa lebih parah,” ungkapnya.

Terkait operasional pos damkar di Bontang Kuala, Amiluddin memastikan bangunan tersebut tidak akan menjadi aset mangkrak. Meski demikian, pihaknya masih menghadapi keterbatasan anggaran operasional, termasuk kebutuhan listrik dan air.

Untuk sementara, Disdamkartan akan memaksimalkan personel serta perlengkapan yang ada, sekaligus melibatkan masyarakat setempat dalam membantu penjagaan pos.

Selain sebagai pos pelayanan kebakaran, kawasan tersebut juga direncanakan menjadi lokasi edukasi kebencanaan bagi anak-anak.

“Kami hampir setiap hari memberikan edukasi untuk anak TK. Nantinya bisa diarahkan ke mako atau ke pos Bontang Kuala,” katanya.

Sementara itu, guna mendukung koordinasi petugas di kawasan pulau, komunikasi saat ini masih mengandalkan telepon seluler karena jaringan radio belum mampu menjangkau seluruh wilayah pesisir Kota Bontang. (AJ)