Ikuti Kami

Beranda » BERITA » SDK Beri Peringatan Keras ke Pejabat, Galakkan Perang Melawan Kemiskinan Ekstrem di Sulbar

SDK Beri Peringatan Keras ke Pejabat, Galakkan Perang Melawan Kemiskinan Ekstrem di Sulbar

INTUISI.ID, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) memperingatkan kepada jajaran pemerintahan provinsi dan kabupaten soal penanganan kemiskinan.

Hal itu disampaikan dalam Lokakarya Evaluasi dan Persiapan Implementasi Penanganan Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Ballroom Kantor Gubernur Pemprov Sulbar, Senin, 16 Juni 2025.

Di hadapan kepala OPD dan para pejabat kabupaten, SDK bicara lugas. Bukan sekadar ajakan, tapi peringatan yang tegas.

Gubernur Sulbar menyebut, para pejabat sudah menikmati banyak hal. Mulai dari gelar, jabatan, hingga status sosial.

Tapi semua itu, menurut SDK, justru jadi alasan utama mereka harus serius menyelesaikan persoalan kemiskinan.

“Jadi, satu daerah yang tidak menurun angka kemiskinannya, maka semua Kepala Dinas, pejabat eselon 3 bisa menanggung beban dosa karena adanya pembiaran. Jadi kita semua harus hati-hati,” ucap SDK.

Bagi SDK, kemiskinan bukan sekadar angka statistik. Tapi persoalan serius yang harus segera ditangani.

Meski disampaikan dengan gaya santai, isi pesannya tak bisa dianggap enteng.

Sejak menjabat gubernur, SDK sudah menetapkan target menurunkan angka kemiskinan minimal 1 persen tiap tahun. Fokus utamanya adalah kemiskinan ekstrem.

SDK juga mengingatkan agar tak ada pihak yang bermain-main dengan anggaran penanganan kemiskinan. Semua harus terukur, jelas, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Ia bahkan mewanti-wanti soal hukuman yang berat bagi pelaku korupsi dana kemiskinan.

“Jadi jangan coba-coba ambil anggaran penanganan kemiskinan dan stunting karena dosanya besar sekali,” katanya sambil mengutip surat Al-Ma’un.

SDK juga mendorong kolaborasi lebih luas dalam penanganan kemiskinan. Ia ingin melibatkan semua pihak.

“Saya ingin menjalin hubungan kerja sama dengan semua pihak dalam rangka pementasan kemiskinan ini. Lembaga-lembaga donor termasuk Unicef dan lembaga-lembaga lain, LSM termasuk Baznas, yang punya tanggungjawab sama untuk melahirkan generasi yang cerdas” ujarnya. (ADV)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Pertahankan Prestasi, Sulbar Gelar Capacity Building TPID untuk Hadapi Tantangan Inflasi 2026

    Pertahankan Prestasi, Sulbar Gelar Capacity Building TPID untuk Hadapi Tantangan Inflasi 2026

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Sekretaris Daerah Sulbar Junda Maulana mengatakan, meski Sulbar termasuk provinsi bungsu, capaian kinerjanya di bidang Pengendalian Inflasi Daerah sudah diakui pusat dan cukup mensejajarkan dengan provinsi lain di Sulawesi. Baru-baru ini, Pemprov Sulbar di bawah komando Gubernur Sulbar Suhardi Duka meraih penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Berkinerja Terbaik 2025 untuk […]

  • Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim. (Foto : Ist)

    Abdul Rohim Sebut Pembangunan Harus Berorientasi pada Kesejahteraan Masyarakat

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) untuk memprioritaskan kesejahteraan masyarakat di periode kedua kepemimpinan Wali Kota Andi Harun. Dirinya menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar warga sebagai fondasi pembangunan merata dan berkelanjutan. Menurutnya, pembangunan yang berkelanjutan harus lebih menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar warga dan menciptakan dampak langsung […]

  • Pastikan Akuntabilitas Dana Pendidikan, Disdikbud Sulbar Gelar Rekonsiliasi BOSP di SMK Rangas Mamuju

    Pastikan Akuntabilitas Dana Pendidikan, Disdikbud Sulbar Gelar Rekonsiliasi BOSP di SMK Rangas Mamuju

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan rekonsiliasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SMK Rangas Mamuju, Rabu, 10 Desember. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah provinsi untuk memastikan pengelolaan dana operasional pendidikan berjalan transparan, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan. Sekretaris Disdikbud Sulbar, Saifuddin, menjelaskan bahwa rekonsiliasi dilakukan […]

  • Optimalkan Penerimaan Pajak, Bapenda Sulbar Dukung Sinkronisasi Aplikasi SKM Online

    Optimalkan Penerimaan Pajak, Bapenda Sulbar Dukung Sinkronisasi Aplikasi SKM Online

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti rapat koordinasi virtual terkait Permintaan Data Admin Level 1 dan Admin Level 2 Tim Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Online, Rabu 4 Februari 2026. Kegiatan ini digelar Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Setda Provinsi Sulawesi Barat via Zoom, diikuti oleh masing-masing pejabat […]

  • Efisiensi Anggaran, Pemkot Bontang Tunda Pembelian Mess di Jakarta

    Efisiensi Anggaran, Pemkot Bontang Tunda Pembelian Mess di Jakarta

    • 0Komentar

    Intuisi.id – Di tengah tekanan defisit anggaran 2026, Pemerintah Kota Bontang memilih langkah realistis dengan mengalihkan fokus dari belanja investasi besar ke efisiensi anggaran. Salah satu kebijakan yang diambil adalah membatalkan rencana pembelian mess di Jakarta senilai Rp8,5 miliar. Padahal, program tersebut sebelumnya dirancang sebagai strategi penghematan jangka panjang. Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyatakan bahwa […]

  • Semangat Panca Daya, PPPK Biro Hukum Sulbar Berbagi Sembako kepada Masyarakat

    Semangat Panca Daya, PPPK Biro Hukum Sulbar Berbagi Sembako kepada Masyarakat

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat membagikan paket sembako ke sejumlah titik, Jumat 13 Maret 2026 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat, Suhendra, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut lahir dari kebersamaan dan kepedulian para PPPK di lingkup Biro Hukum dengan menyasar warga yang kurang mampu. […]

expand_less