Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Sri Puji Desak Pemerintah guna Perkuat Pengawasan Pernikahan Siri

Sri Puji Desak Pemerintah guna Perkuat Pengawasan Pernikahan Siri

INTUISI.ID, SAMARINDA – Pernikahan siri kembali menjadi sorotan di Kota Samarinda, dengan melihat dampak yang mendalam terhadap keselamatan dan kesejahteraan perempuan dan anak yang ada diberbagai wilayah Kota Tepian.

Hal itu ditanggapi pula oleh, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, yang menegaskan bahwa pernikahan siri kerap menjadi akar berbagai persoalan, mulai dari pernikahan anak hingga kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan.

“Banyak kasus yang kami tangani berawal dari pernikahan siri, terutama yang berdampak pada perempuan dan anak. Regulasi sebenarnya sudah ada, seperti perda tentang ketahanan keluarga, tetapi implementasi dan pengawasannya masih perlu diperkuat,” ujarnya.

Puji sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 3.000 kasus isbat nikah yang masih tertunda di Pengadilan Agama Samarinda. Sebagian besar pasangan yang mengajukan isbat nikah adalah mereka yang menikah di usia muda dan mengalami kesulitan dalam memperoleh dokumen resmi, seperti akta kelahiran bagi anak-anak mereka.

Politisi perempuan yang duduk di parlemen Samarinda ini menyebut bahwa dampak jangka panjang pernikahan siri dapat berpotensi meningkatkan angka kemiskinan akibat status hukum yang tidak jelas, terutama dalam hal hak waris dan tunjangan ekonomi bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan semacam ini.

Selain itu, ia juga menyoroti peran penghulu liar yang semakin marak dalam praktik pernikahan siri. Menurutnya, jika pembuatan peraturan daerah (perda) khusus terkait nikah siri sulit diwujudkan, maka langkah alternatif yang dapat dilakukan adalah memperketat pengawasan terhadap praktik ini.

“Jika perda khusus sulit diwujudkan, maka setidaknya harus ada pengawasan yang lebih ketat terhadap pernikahan yang tidak tercatat secara resmi. Jangan sampai perempuan dan anak menjadi korban,” kata Puji dengan tegas.

Lebih lanjut, Puji menilai tanpa pencatatan resmi, perempuan dan anak menjadi pihak yang paling dirugikan, terutama dalam kasus perceraian yang tidak memiliki kejelasan hukum. Akibatnya, banyak anak yang akhirnya terlantar dan menghadapi kesulitan ekonomi.

Pihaknya mendorong seluruh perangkat daerah, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta instansi terkait, untuk lebih aktif dalam menangani permasalahan ini.

“Hal ini menjadi tanggung jawab semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, hingga lembaga keagamaan, harus ikut serta dalam mencari solusi agar pernikahan siri tidak lagi menjadi pemicu masalah sosial di Samarinda,” tandas Puji. (Him/Adv/DPRDSamarinda)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Buka Puasa Bersama PWSB, Wali Kota Salurkan Sembako ke 25 Warga

    Buka Puasa Bersama PWSB, Wali Kota Salurkan Sembako ke 25 Warga

    • 0Komentar

    Intuisi.id – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menggelar kegiatan buka puasa bersama Persatuan Wargi Sunda Bontang (PWSB) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Senin (16/3/2026). Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah daerah dengan masyarakat, khususnya komunitas warga Sunda yang bermukim di Bontang. Dalam kesempatan tersebut, wali kota juga menyerahkan bantuan sembako kepada 25 warga PWSB […]

  • Sinkronisasi Data Jaminan Sosial, Dinsos Sulbar Ikuti Rekonsiliasi Peserta BPJS PBPU

    Sinkronisasi Data Jaminan Sosial, Dinsos Sulbar Ikuti Rekonsiliasi Peserta BPJS PBPU

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menghadiri kegiatan rekonsiliasi data peserta BPJS Kesehatan segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Cabang Mamuju, Jumat 5 Desember 2025. Kegiatan ini bertujuan memperkuat validasi data, meningkatkan akurasi status kepesertaan, serta memastikan seluruh peserta PBPU yang menjadi tanggungan Pemprov Sulbar terdaftar secara tepat […]

  • Bapperida Sulbar Tegaskan Peran Strategis dalam Penguatan Standar Pelayanan Kemendagri

    Bapperida Sulbar Tegaskan Peran Strategis dalam Penguatan Standar Pelayanan Kemendagri

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat kembali menegaskan posisinya sebagai institusi perencanaan yang aktif dan responsif dalam mendorong peningkatan kualitas layanan pemerintahan, khususnya dalam aspek administrasi dan konsultasi kebijakan daerah. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Bapperida Sulbar dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Fasilitasi Layanan Administrasi […]

  • DLHK Sulbar Gelar Rakor Pemeriksaan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk TPA Malabo di Mamasa

    DLHK Sulbar Gelar Rakor Pemeriksaan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk TPA Malabo di Mamasa

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi pemeriksaan dokumen pengelolaan lingkungan hidup untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Malabo, yang berlokasi di Kecamatan Tandukkalua, Kabupaten Mamasa, pada Selasa (14/4). Kegiatan ini juga sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan, […]

  • Anniversary ke-8 Matic Owner Community Bontang, Basri: HUT Selanjutnya Lebih Meriah

    Anniversary ke-8 Matic Owner Community Bontang, Basri: HUT Selanjutnya Lebih Meriah

    • 0Komentar

    INTUISI.ID – Ratusan motor dengan berbagai modifikasi unik dan memukau memenuhi pelataran pusat UMKM di Jalan AM Parikeait, Bontang Baru, dengan tema The Endless of Brotherhood yang digagas oleh Matic Owner Community Bontang (MOCB). Gelaran ini sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-8 komunitas tersebut. Ketua Panitia, Suwardoyo, mengungkapkan bahwa antusiasme peserta jauh melampaui ekspektasi awal. […]

  • Rapat Bersama Sekda Sulbar, DKPPKB Fokus Tingkatkan Kualitas Layanan dan SPBE

    Rapat Bersama Sekda Sulbar, DKPPKB Fokus Tingkatkan Kualitas Layanan dan SPBE

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat mempercepat perbaikan layanan publik dengan fokus pada peningkatan kinerja organisasi dan inovasi pelayanan. Langkah ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dibawa Kepemimpinan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. […]

expand_less