Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Sinkronisasi Data Jaminan Sosial, Dinsos Sulbar Ikuti Rekonsiliasi Peserta BPJS PBPU

Sinkronisasi Data Jaminan Sosial, Dinsos Sulbar Ikuti Rekonsiliasi Peserta BPJS PBPU

Intuisi.id, Mamuju – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menghadiri kegiatan rekonsiliasi data peserta BPJS Kesehatan segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Cabang Mamuju, Jumat 5 Desember 2025.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat validasi data, meningkatkan akurasi status kepesertaan, serta memastikan seluruh peserta PBPU yang menjadi tanggungan Pemprov Sulbar terdaftar secara tepat sasaran. Pertemuan tersebut diikuti oleh perwakilan BPJS Kesehatan, BPKAD, dan jajaran perangkat daerah terkait.

Dinsos Sulbar hadir untuk memastikan bahwa data kepesertaan yang menjadi bagian dari program jaminan sosial daerah dapat terkelola dengan baik dan selaras dengan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan perlindungan kesehatan.

Dalam pelaksanaan rekonsiliasi, BPJS Kesehatan Mamuju memaparkan perkembangan kepesertaan PBPU, termasuk data peserta aktif, peserta yang perlu pemutakhiran informasi, serta peserta yang sudah tidak memenuhi kriteria pembiayaan pemerintah daerah.

Melalui proses pencocokan dan penelitian data secara bersama, diharapkan Pemprov Sulbar dapat mengoptimalkan alokasi anggaran kesehatan dan memastikan layanan jaminan kesehatan terus berjalan efektif untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, terkait pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial.

Kepala Dinas Sosial Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur, yang diwakilili Kepala Bidang Linjamsos, Surdin, menegaskan komitmen Dinsos Sulbar dalam mendukung sinkronisasi data jaminan sosial

“Rekonsiliasi data ini sangat penting agar bantuan jaminan kesehatan dari pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Dinsos Sulbar berkomitmen memperkuat koordinasi dengan BPJS Kesehatan dan perangkat daerah lainnya untuk memastikan tidak ada warga rentan yang terlewat dari perlindungan kesehatan.” ujar Surdin

“Kami berharap hasil rekonsiliasi hari ini dapat meningkatkan akurasi data dan membantu pemerintah provinsi dalam pengambilan keputusan yang tepat, terutama terkait pembiayaan peserta PBPU yang menjadi tanggungan daerah.” tambahnya. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Proses Seleksi Calon Pendamping Haji Daerah Sulbar untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2026 Resmi Dimulai

    Proses Seleksi Calon Pendamping Haji Daerah Sulbar untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2026 Resmi Dimulai

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Proses seleksi Calon Pendamping Haji Daerah (PHD) Provinsi Sulawesi Barat untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2026 resmi dimulai, Kamis (22/1/2026). Tahapan seleksi awal dilaksanakan di Asrama Haji Mamuju yang saat ini difungsikan sebagai kantor sementara Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sulawesi Barat. Seleksi tahap awal diawali dengan pelaksanaan tes Computer […]

  • Kinerja Membaik, Ekonomi Bontang Bangkit dan Kemiskinan Turun di 2025

    Kinerja Membaik, Ekonomi Bontang Bangkit dan Kemiskinan Turun di 2025

    • 0Komentar

    Intuisi.id – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, memaparkan capaian kinerja pembangunan daerah tahun 2025 dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II DPRD Kota Bontang Tahun 2026, Senin (30/03/2026). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Agus Haris, jajaran pimpinan DPRD, kepala OPD, unsur Forkopimda, serta instansi […]

  • Optimalisasi Penerapan Tanda Tangan Elektronik, DiskominfoSS Sulbar Dorong ASN PPPK PW Lakukan Pendaftaran Penerbitan TTE

    Optimalisasi Penerapan Tanda Tangan Elektronik, DiskominfoSS Sulbar Dorong ASN PPPK PW Lakukan Pendaftaran Penerbitan TTE

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu wujud nyata transformasi tersebut adalah penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) atau Sertifikat Elektronik dalam proses administrasi pemerintahan. TTE merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov […]

  • Kesbangpol Sulbar Perkuat Koordinasi Cegah Dini ATHG Jelang Idulfitri 1447 H

    Kesbangpol Sulbar Perkuat Koordinasi Cegah Dini ATHG Jelang Idulfitri 1447 H

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat, Darwis Damir, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kesbangpol Kabupaten Mamuju, Rabu (4/3/2026). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat kolaborasi antara Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten dalam melaksanakan tugas serta fungsi di bidang kewaspadaan dini. Darwis Damir mengatakan, koordinasi lintas tingkat […]

  • Seminar Harhubnas 2024, Pemprov Sulbar Berencana Bangun Pelabuhan Kontainer

    Seminar Harhubnas 2024, Pemprov Sulbar Berencana Bangun Pelabuhan Kontainer

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Bahtiar Baharuddin, menyampaikan komitmennya untuk mendorong pembangunan pelabuhan kontainer di Sulbar sebagai langkah serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar dalam mendukung pertumbuhan bersama Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal tersebut disampaikan Bahtiar saat menghadiri seminar Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2024, Kamis, 19 September 2024. Dengan tema “Transportasi Sulbar […]

  • Anggaran Program Perlindungan Sosial di Kutai Timur Harus Ditingkatkan

    Anggaran Program Perlindungan Sosial di Kutai Timur Harus Ditingkatkan

    • 0Komentar

    KUTAI TIMUR, Intuisi.id  – Yulianus Palangiran, anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, mengusulkan, anggaran program perlindungan sosial harus ditingkatkan. Hal ini karena masih banyaknya kalangan masyarakat rentan di berbagai kecamatan yang perlu perlindungan sosial. Yulianus menyatakan, pemerintah harus mengambil tindakan nyata untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu upaya yang perlu diambil yakni meningkatkan anggaran dan memperluas […]

expand_less