Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Sinkronisasi Data Jaminan Sosial, Dinsos Sulbar Ikuti Rekonsiliasi Peserta BPJS PBPU

Sinkronisasi Data Jaminan Sosial, Dinsos Sulbar Ikuti Rekonsiliasi Peserta BPJS PBPU

Intuisi.id, Mamuju – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menghadiri kegiatan rekonsiliasi data peserta BPJS Kesehatan segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Cabang Mamuju, Jumat 5 Desember 2025.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat validasi data, meningkatkan akurasi status kepesertaan, serta memastikan seluruh peserta PBPU yang menjadi tanggungan Pemprov Sulbar terdaftar secara tepat sasaran. Pertemuan tersebut diikuti oleh perwakilan BPJS Kesehatan, BPKAD, dan jajaran perangkat daerah terkait.

Dinsos Sulbar hadir untuk memastikan bahwa data kepesertaan yang menjadi bagian dari program jaminan sosial daerah dapat terkelola dengan baik dan selaras dengan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan perlindungan kesehatan.

Dalam pelaksanaan rekonsiliasi, BPJS Kesehatan Mamuju memaparkan perkembangan kepesertaan PBPU, termasuk data peserta aktif, peserta yang perlu pemutakhiran informasi, serta peserta yang sudah tidak memenuhi kriteria pembiayaan pemerintah daerah.

Melalui proses pencocokan dan penelitian data secara bersama, diharapkan Pemprov Sulbar dapat mengoptimalkan alokasi anggaran kesehatan dan memastikan layanan jaminan kesehatan terus berjalan efektif untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, terkait pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial.

Kepala Dinas Sosial Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur, yang diwakilili Kepala Bidang Linjamsos, Surdin, menegaskan komitmen Dinsos Sulbar dalam mendukung sinkronisasi data jaminan sosial

“Rekonsiliasi data ini sangat penting agar bantuan jaminan kesehatan dari pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Dinsos Sulbar berkomitmen memperkuat koordinasi dengan BPJS Kesehatan dan perangkat daerah lainnya untuk memastikan tidak ada warga rentan yang terlewat dari perlindungan kesehatan.” ujar Surdin

“Kami berharap hasil rekonsiliasi hari ini dapat meningkatkan akurasi data dan membantu pemerintah provinsi dalam pengambilan keputusan yang tepat, terutama terkait pembiayaan peserta PBPU yang menjadi tanggungan daerah.” tambahnya. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Kafilah Enam Kabupaten Mulai Registrasi MTQ XI Sulbar, Pertarungan di 12 Cabang Segera Dimulai

    Kafilah Enam Kabupaten Mulai Registrasi MTQ XI Sulbar, Pertarungan di 12 Cabang Segera Dimulai

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Sebelum benar-benar bertanding, seluruh kafilah dari enam kabupaten di Sulawesi Barat lebih dulu melewati proses registrasi untuk Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XI tingkat Provinsi Sulbar 2026, yang dipusatkan di Masjid Raya Suada Mamuju, Minggu (28/6/2026). Proses ini meliputi pemeriksaan dokumen administrasi, verifikasi identitas peserta, validasi data, hingga pengecekan kelengkapan persyaratan sesuai petunjuk teknis […]

  • DPRD Sulbar Gelar Turnamen Bola Voli Antar OPD Menyambut HUT RI ke-79

    DPRD Sulbar Gelar Turnamen Bola Voli Antar OPD Menyambut HUT RI ke-79

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79, Sekretaris DPRD Sulawesi Barat, H. Muhammad Hamzih, resmi membuka turnamen cabang olahraga bola voli antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Acara ini berlangsung di lapangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Kamis 15 Agustus 2024. Kegiatan ini dihadiri […]

  • Jelang HBKN, Pemprov Gencarkan Berbagai Kegiatan dalam Mengendalikan Inflasi

    Jelang HBKN, Pemprov Gencarkan Berbagai Kegiatan dalam Mengendalikan Inflasi

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Wakil Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa daerah dengan tingkat inflasi tinggi harus mengambil langkah pengendalian yang lebih intensif dan terukur. Dalam rapat pengendalian inflasi nasional, ia meminta seluruh pemerintah daerah memperkuat stabilisasi harga, memastikan kecukupan pasokan pangan, serta melakukan intervensi cepat terhadap komoditas yang berpotensi memicu kenaikan harga. Wamendagri juga menekankan pentingnya […]

  • DPMPTSP Sulbar Koordinasi dengan Inspektorat Bahas Penanganan Pengaduan Perizinan dan Investasi

    DPMPTSP Sulbar Koordinasi dengan Inspektorat Bahas Penanganan Pengaduan Perizinan dan Investasi

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Penata Perizinan Ahli Muda, Siti Marlina, melakukan koordinasi di Kantor Inspektorat Sulbar, Kamis 30 Oktober 2025. Koordinasi bertujuan untuk menindaklanjuti berbagai laporan dan pengaduan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan investasi di lingkungan DPMPTSP Sulbar. Dalam pertemuan tersebut, dibahas […]

  • Zulfikar Suhardi Dorong Kewirausahaan Pariwisata Berbasis Kelokalan di Majene

    Zulfikar Suhardi Dorong Kewirausahaan Pariwisata Berbasis Kelokalan di Majene

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Majene – Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Muh. Zulfikar Suhardi, mendorong penguatan kewirausahaan pariwisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Hal itu disampaikan saat dirinya membuka secara resmi kegiatan “Strategi Pengembangan Kewirausahaan Industri Pariwisata Berbasis Kelokalan” yang digelar Selasa (23/9/2025). Kegiatan ini bertujuan menggali potensi pariwisata daerah sekaligus menyusun road map pengembangan […]

  • Air Tak Mengalir Sepekan di Pasar Rawa Indah, Pemkot Akui Bontang Kekurangan Air

    Air Tak Mengalir Sepekan di Pasar Rawa Indah, Pemkot Akui Bontang Kekurangan Air

    • 0Komentar

    Intuisi.id – Keluhan pedagang terkait tidak mengalirnya air bersih selama sepekan di Pasar Rawa Indah mendapat tanggapan dari Pemerintah Kota Bontang. Kondisi tersebut diakui berkaitan dengan keterbatasan air bawah tanah yang kini dialami daerah. Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengatakan bahwa ketersediaan air bawah tanah di Bontang saat ini memang mengalami kekurangan, sehingga berdampak […]

expand_less