INTUISI.ID, Mamuju – Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin, menyatakan dukungannya terhadap keputusan pemerintah pusat dan DPR terkait jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 yang tidak memiliki sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Pelantikan dijadwalkan berlangsung pada 6 Februari 2025.
Bahtiar mengungkapkan bahwa pelantikan yang lebih cepat merupakan langkah yang baik untuk mempercepat proses transisi pemerintahan di Sulbar.
“Saya menyambut baik keputusan pemerintah dan DPR untuk melaksanakan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih tanpa sengketa pada 6 Februari 2025. Lebih cepat lebih bagus, karena Sulbar sudah mengalami kekosongan gubernur definitif selama lebih dari 2,5 tahun,” ujar Bahtiar, Kamis (23/1/2025).
Menurut Bahtiar, masa transisi yang terlalu lama berdampak kurang baik pada praktik demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, setelah pelantikan, pihaknya akan langsung menyerahkan tugas kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Suhardi Duka (SDK) dan Johnnie Sangkai Mambu (JSM).
“Kami mendukung penuh SDK, yang merupakan mantan anggota Komisi IV DPR RI dan memiliki pengalaman dalam bidang ketahanan pangan nasional. Saya yakin beliau akan melanjutkan program-program yang telah berjalan dan mempercepat pelaksanaan swasembada pangan di Sulbar,” tambahnya.
Bahtiar juga mengungkapkan keyakinannya bahwa SDK-JSM akan mampu meningkatkan akselerasi pembangunan di Sulbar, khususnya dalam memanfaatkan sumber daya alam daerah untuk memperkuat sektor ketahanan pangan.
“Saya optimistis gubernur terpilih akan mengalokasikan proporsi anggaran yang lebih besar untuk ketahanan pangan dan menjadikan Sulbar sebagai lumbung pangan nasional, baik di sektor pertanian, hortikultura, perikanan, maupun peternakan,” katanya.
Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih diharapkan dapat membawa energi baru bagi pembangunan Sulbar, sekaligus menyelesaikan masa transisi pemerintahan yang telah berlangsung cukup lama. (ADV)
