INTUISI.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai bagian dari percepatan swasembada pangan.
Hal ini sejalan dengan program prioritas Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya ketersediaan SDM unggul dalam mendukung ketahanan pangan.
Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, Mitthar, dengan Dekan Fakultas Vokasi Unhas, Muhammad Restu, di Ruang Senat Lantai II Gedung Rektorat Unhas, Makassar, Senin (18/11/2024).
Penandatanganan tersebut turut disaksikan oleh Penjabat Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas Muhammad Ruslin, serta sejumlah pejabat dari Pemprov Sulbar, kepala sekolah SMA/SMK, dan Pjs. Bupati di Sulbar.
Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menekankan pentingnya pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dalam pengelolaan daerah. Ia berharap kolaborasi ini dapat mempercepat produksi pangan dengan metode yang lebih terstruktur dan ilmiah.
“Sulbar memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Dengan dukungan akademisi, kita optimis swasembada pangan dapat tercapai lebih cepat. Dalam tiga tahun ke depan, dengan SDM yang unggul, kita bisa wujudkan kedaulatan pangan di Sulbar,” ujar Bahtiar.
Bahtiar juga menyoroti pentingnya kecepatan eksekusi program dan pelatihan berbasis vokasi.
“Kami membutuhkan bimbingan dari fakultas vokasi untuk mendukung percepatan ini. Dalam enam bulan ke depan, kami berharap hasil konkret dari kerja sama ini,” tambahnya.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas, Muhammad Ruslin, menegaskan komitmen Unhas dalam mendukung program Pemprov Sulbar.
Ia menyebutkan bahwa kolaborasi ini akan dimulai dengan agenda pelatihan yang dirancang sesuai kebutuhan masyarakat dan sektor pertanian di Sulbar.
“Kami langsung merespons inisiatif ini karena ini adalah bagian dari implementasi program presiden. Dalam tiga bulan ke depan, kami akan menyelesaikan desain program yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Kolaborasi ini adalah langkah konkret untuk mendukung ketahanan pangan nasional,” ungkap Ruslin.
(*)
