INTUISI.ID, Mamuju – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Barat, Muhammad Idris, menghadiri rapat paripurna DPRD Sulbar pada Selasa, 27 Agustus 2024, yang membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBD Perubahan (RAPBDP) 2024.
Dalam kesempatan tersebut, Idris memberikan apresiasi atas perhatian yang diberikan oleh para anggota dewan terhadap isu-isu yang dinilai penting bagi kesejahteraan masyarakat.
Muhammad Idris menyatakan bahwa pihaknya telah mendengarkan berbagai pandangan dari fraksi-fraksi di DPRD Sulbar, yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar.
“Tadi ini kita mendengar pandangan dari para fraksi di DPRD Sulbar mengenai rancangan APBD Perubahan tahun 2024 yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif,” ujar Idris.
Salah satu poin utama yang disoroti oleh fraksi-fraksi DPRD adalah penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Muhammad Idris mengakui bahwa hal ini memang memerlukan penjelasan lebih rinci yang akan disampaikan pada paripurna selanjutnya.
“Tadi kita sudah mendengarkan beberapa poin terutama yang ditekankan adalah hampir semua fraksi berbicara mengenai penurunan target pendapatan, dan tentu ini butuh penjelasan pada paripurna yang insyaallah akan diselenggarakan hari ini juga,” jelasnya.
Lebih lanjut, Idris memberikan apresiasi kepada DPRD Sulbar yang secara umum menunjukkan kepedulian terhadap hal-hal yang substansial, terutama yang berkaitan dengan keberpihakan kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya dukungan terhadap sektor-sektor strategis seperti UMKM dan perikanan, yang dianggap memiliki potensi besar untuk mendukung perekonomian daerah.
“Kita apresiasi karena hampir semua fraksi juga memberi perhatian kepada hal-hal yang substansial. Misalnya bagaimana keberpihakan kepada masyarakat, khususnya di dalam peningkatan daya dukung di sektor-sektor strategis seperti UMKM dan juga sektor strategis lainnya yang seharusnya bisa didorong, misalnya di perikanan dan seterusnya,” tutup Idris.
Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dalam proses pembahasan RAPBDP 2024, dengan harapan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat Sulawesi Barat.
