APBD 2027 Sulbar Bidik Pertumbuhan Ekonomi 6,20 Persen, Kemiskinan 8,82 Persen

Intuisi.id, Mamuju – Pemprov Sulawesi Barat memasang sejumlah target pembangunan pada 2027, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga penurunan angka kemiskinan. Target tersebut menjadi bagian dari rancangan APBD 2027 yang mulai dibahas bersama DPRD Sulbar.

Sekprov Sulbar Junda Maulana, mewakili Gubernur Suhardi Duka, menyampaikan penjelasan pemerintah terhadap Ranperda APBD Sulbar tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Sulbar, Selasa (6/10/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi dan dihadiri anggota DPRD serta pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sulbar.

Junda mengatakan, Pemprov Sulbar menetapkan sejumlah target indikator makro pembangunan 2027 dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan fiskal daerah.

“Pemprov Sulbar telah menetapkan target dan sasaran indikator makro pembangunan tahun 2027 yang optimis, terukur dan tetap realistis,” kata Junda.

Menurutnya, target tersebut bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan. Capaian indikator makro akan sangat bergantung pada kebijakan pemerintah dalam mengelola pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Untuk 2027, pertumbuhan ekonomi Sulbar ditargetkan mencapai 6,20 persen. Sementara tingkat kemiskinan diarahkan turun menjadi 8,82 persen dan pertumbuhan investasi diproyeksikan mencapai 9,50 persen.

“Target-target indikator makro bukan hanya sekadar angka saja, namun komitmen bersama yang harus diwujudkan melalui kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah,” ujarnya.

Dari sisi anggaran, Junda menjelaskan Ranperda APBD 2027 disusun berdasarkan besaran pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah dituangkan dalam KUA-PPAS.

Ia menyebut pendapatan daerah ditargetkan mencapai sekitar Rp1,9 triliun, dengan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp738 miliar lebih. Sementara pendapatan lain-lain yang sah ditargetkan sekitar Rp4 miliar lebih.

Untuk belanja daerah, pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp1 triliun atau meningkat sekitar 0,30 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Junda mengatakan penyusunan APBD 2027 tidak terlepas dari kondisi fiskal daerah yang masih menghadapi keterbatasan dan efisiensi anggaran.

“Kondisi ini tidak dinafikan dengan kemampuan fiskal daerah yang mengalami efisiensi seperti tahun ini yang juga dialami seluruh daerah di Indonesia,” jelasnya.

Karena itu, pemerintah menekankan pentingnya memastikan setiap belanja daerah memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat.

Ranperda APBD 2027 selanjutnya diserahkan kepada DPRD Sulbar untuk dibahas pada tahapan berikutnya sesuai mekanisme pembentukan APBD.

“Pemprov Sulbar terus berkomitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat agar penggunaan anggaran tepat sasaran,” tandas Junda. (*)