INTUISI.ID, Mamuju– Dalam Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023 yang berlangsung di Kantor DPRD Sulbar pada Rabu, 8 Mei 2024.
Pj Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, mengajukan solusi untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui pokok-pokok pikiran (pokir) tematik.
Prof. Zudan menjelaskan bahwa saat ini 73% APBD Sulbar masih bergantung pada APBN, dan kemandirian fiskal daerah belum sepenuhnya memadai.
Oleh karena itu, ia mengusulkan penggunaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan pokir tematik untuk menangani permasalahan yang mendesak dan urgent.
“Apakah bapak ibu bersedia, misalnya di Mamasa, dibuat pokir tematik yang dirumuskan oleh DPRD Sulbar sendiri. Ini memerlukan pemikiran bersama dengan niat yang sama,” ungkap Prof. Zudan.
Ia menyebutkan bahwa pokir tematik dapat membuat program yang dijalankan lebih terarah dan terukur, serta diharapkan dapat mengatasi berbagai isu mendesak, seperti infrastruktur dan risiko bencana.
Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim, menyambut baik usulan tersebut. Menurutnya, pokir tematik merupakan gagasan yang dapat memperjelas isu-isu pembangunan di daerah dan mengukur capaian anggaran fiskal dari tahun ke tahun.
“Pokir tematik ini adalah gagasan yang akan membantu pembangunan di semua kabupaten di Sulbar dan memastikan isu pembangunan dapat ditangani dengan lebih nyata,” kata Rahim.
Dia menambahkan bahwa DPRD Sulbar akan membahas dan menilai apakah pokir tematik dapat diimplementasikan dengan baik.
“Kami juga akan mencari opsi-opsi lain yang mungkin lebih realistis, sembari memastikan bahwa semua keputusan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Rahim menegaskan pentingnya kajian mendalam sebelum implementasi, untuk memastikan bahwa pokir tematik benar-benar memberikan perhatian yang dibutuhkan masyarakat.
“Kami akan melakukan kajian bersama untuk menentukan opsi yang paling realistis dan bermanfaat bagi masyarakat,” tutupnya.
(Advertorial)
