Ikuti Kami

Beranda » BERITA » DPRD Sulbar Bahas Solusi Kemandirian Fiskal Lewat Pokir Tematik dalam Rapat Paripurna

DPRD Sulbar Bahas Solusi Kemandirian Fiskal Lewat Pokir Tematik dalam Rapat Paripurna

INTUISI.ID, Mamuju– Dalam Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023 yang berlangsung di Kantor DPRD Sulbar pada Rabu, 8 Mei 2024.

Pj Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, mengajukan solusi untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui pokok-pokok pikiran (pokir) tematik.

Prof. Zudan menjelaskan bahwa saat ini 73% APBD Sulbar masih bergantung pada APBN, dan kemandirian fiskal daerah belum sepenuhnya memadai.

Oleh karena itu, ia mengusulkan penggunaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan pokir tematik untuk menangani permasalahan yang mendesak dan urgent.

“Apakah bapak ibu bersedia, misalnya di Mamasa, dibuat pokir tematik yang dirumuskan oleh DPRD Sulbar sendiri. Ini memerlukan pemikiran bersama dengan niat yang sama,” ungkap Prof. Zudan.

Ia menyebutkan bahwa pokir tematik dapat membuat program yang dijalankan lebih terarah dan terukur, serta diharapkan dapat mengatasi berbagai isu mendesak, seperti infrastruktur dan risiko bencana.

Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim, menyambut baik usulan tersebut. Menurutnya, pokir tematik merupakan gagasan yang dapat memperjelas isu-isu pembangunan di daerah dan mengukur capaian anggaran fiskal dari tahun ke tahun.

“Pokir tematik ini adalah gagasan yang akan membantu pembangunan di semua kabupaten di Sulbar dan memastikan isu pembangunan dapat ditangani dengan lebih nyata,” kata Rahim.

Dia menambahkan bahwa DPRD Sulbar akan membahas dan menilai apakah pokir tematik dapat diimplementasikan dengan baik.

“Kami juga akan mencari opsi-opsi lain yang mungkin lebih realistis, sembari memastikan bahwa semua keputusan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Rahim menegaskan pentingnya kajian mendalam sebelum implementasi, untuk memastikan bahwa pokir tematik benar-benar memberikan perhatian yang dibutuhkan masyarakat.

“Kami akan melakukan kajian bersama untuk menentukan opsi yang paling realistis dan bermanfaat bagi masyarakat,” tutupnya.

(Advertorial)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Diseminasi KFR 2025, Bapperida Sulbar Dorong Perencanaan Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan

    Diseminasi KFR 2025, Bapperida Sulbar Dorong Perencanaan Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dalam rangka memastikan arah kebijakan pembangunan daerah selaras dengan kebijakan fiskal nasional, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan III Tahun 2025 yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Mamuju, Hotel Matos […]

  • Penyesuaian Sistem Kerja Kesbangpol Sulbar Jelang Idul Fitri, Pelayanan Parpol Tetap Normal

    Penyesuaian Sistem Kerja Kesbangpol Sulbar Jelang Idul Fitri, Pelayanan Parpol Tetap Normal

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat tetap memastikan pelayanan publik berjalan normal meski pemerintah daerah tengah menerapkan penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara (ASN). Salah satu bentuk pelayanan tersebut terlihat saat Partai Nasional Demokrat (NasDem) menyerahkan proposal pencairan dana hibah partai politik tahun anggaran 2026 kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi […]

  • Pemprov dan BPH Migas Kerjasama, Pemkesra Sulbar Berikan dukungan Penuh sukse Jalankan Program

    Pemprov dan BPH Migas Kerjasama, Pemkesra Sulbar Berikan dukungan Penuh sukse Jalankan Program

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Jakarta – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama mengenai Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan dalam Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) kepada konsumen pengguna di Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan penandatanganan dilaksanakan di Jakarta pada […]

  • Taat Aturan, Pemprov Sulbar Siapkan 3 Solusi bagi Sekuriti yang Akan Dirumahkan

    Taat Aturan, Pemprov Sulbar Siapkan 3 Solusi bagi Sekuriti yang Akan Dirumahkan

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) berencana merumahkan sementara tenaga sekuriti yang bekerja di lingkup perkantoran Pemprov Sulbar. Keputusan ini diambil sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN Pasal 65 Ayat 3, yang melarang pengangkatan pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun […]

  • Perkuat Kolaborasi, Dinas ESDM Sulbar dan Pemkab Pasangkayu Bahas Percepatan BPBL 2026

    Perkuat Kolaborasi, Dinas ESDM Sulbar dan Pemkab Pasangkayu Bahas Percepatan BPBL 2026

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan kerja Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pasangkayu, Nuralam, Senin (13/4/2026). Kunjungan ini disambut Sekretaris Dinas ESDM Sulbar, Alexander Aruan Passau di ruang kerjanya. Pertemuan ini bertujuan menyampaikan usulan calon penerima Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari Kementerian […]

  • Tutup Pemeriksaan BPKP, BPKPD Sulbar Gelar Exit Meeting Analisis Fiskal Keuangan Daerah 2025

    Tutup Pemeriksaan BPKP, BPKPD Sulbar Gelar Exit Meeting Analisis Fiskal Keuangan Daerah 2025

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar exit meeting pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait Analisis Fiskal Keuangan Daerah Tahun 2025 pada Pemprov Sulbar. Kegiatan ini menandai berakhirnya rangkaian pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh tim BPKP. Exit meeting tersebut berlangsung di Ruang Kerja Sekretaris BPKPD […]

expand_less