Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Sebelum Diluncurkan Pemprov, Bapperida Sulbar Sudah Terapkan Dispensasi ASN Antar Anak Sekolah

Sebelum Diluncurkan Pemprov, Bapperida Sulbar Sudah Terapkan Dispensasi ASN Antar Anak Sekolah

Intuisi.id, Mamuju – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Amujib, menegaskan bahwa implementasi visi pembangunan Panca Daya harus dimulai dari lingkungan aparatur sipil negara (ASN) sebelum diterapkan secara luas kepada masyarakat.

Menurut Amujib, Bapperida Sulbar telah lebih dahulu menerapkan kebijakan yang sejalan dengan Gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah (GAMAS) bahkan sebelum program tersebut resmi diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Sejak awal memimpin Bapperida, Amujib melakukan pendataan terhadap kondisi pegawai untuk memastikan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing ASN.

“Sejak awal kami melakukan pendataan terhadap pegawai yang termasuk ibu hamil dan menyusui, memiliki anak usia sekolah, serta yang sedang merawat orang tua di rumah. Berdasarkan data tersebut, kami memberikan dispensasi kehadiran apel pagi, termasuk bagi pegawai yang mengantarkan anaknya ke sekolah,” ujar Amujib.

Pendataan tersebut mencakup empat kelompok pegawai, yakni ibu hamil, ibu menyusui, ASN yang memiliki anak usia sekolah, serta pegawai yang merawat orang tua di rumah. Berdasarkan hasil pendataan itu, Bapperida menerapkan pola kerja yang lebih fleksibel sebagai bentuk dukungan terhadap keseimbangan antara tugas kedinasan dan tanggung jawab keluarga.

Tak hanya memberikan dispensasi bagi ASN yang mengantar anak ke sekolah, Bapperida juga memberikan kelonggaran waktu bagi pegawai hamil maupun menyusui agar dapat memenuhi kebutuhan kesehatan diri dan keluarganya sebelum memulai aktivitas di kantor.

Amujib menilai kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang ramah keluarga sekaligus mendukung percepatan penurunan angka stunting di Sulawesi Barat.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan sumber daya manusia harus diawali dari lingkungan birokrasi. ASN, kata dia, harus lebih dahulu merasakan manfaat kebijakan yang mendorong terciptanya keluarga sehat sebelum menjadi pelaksana program di tengah masyarakat.

“Sebelum melakukan intervensi kepada masyarakat Sulawesi Barat, implementasi nyata Panca Daya yang menjadi visi pembangunan Bapak Gubernur Suhardi Duka harus dimulai dari lingkungan ASN. Kita harus mampu menuntaskan persoalan di lingkungan kita sendiri terlebih dahulu jika ingin menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, kehadiran ayah dalam proses pengasuhan anak, perhatian terhadap ibu hamil dan menyusui, serta dukungan bagi pegawai yang memiliki kondisi khusus bukan sekadar bentuk kepedulian institusi, melainkan investasi jangka panjang dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia.

Melalui kebijakan tersebut, Bapperida Sulbar berharap dapat menjadi contoh implementasi nilai-nilai Panca Daya di lingkungan pemerintahan, sehingga budaya kerja yang berorientasi pada keluarga, kesehatan, dan kesejahteraan ASN dapat mendukung terwujudnya Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Antisipasi Potensi Bencana, Dinsos P3A dan PMD Sulbar Cek Kesiapan Logistik di Gudang Provinsi

    Antisipasi Potensi Bencana, Dinsos P3A dan PMD Sulbar Cek Kesiapan Logistik di Gudang Provinsi

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Kepala Dinas Sosial P3A dan PMD Provinsi Sulawesi Barat, Darmawati, bersama Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) dan Rehabilitasi Sosial (Rehsos), Surdin, serta sejumlah personel Taruna Siaga Bencana (Tagana), melakukan pengecekan langsung ketersediaan bufferstock logistik bencana di Gudang Logistik Bencana Provinsi Sulawesi Barat, Selasa, 17 Februari 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai […]

  • DPRD Samarinda Minta Aparat Tindak Tegas Pelaku Doxing

    DPRD Samarinda Minta Aparat Tindak Tegas Pelaku Doxing

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, SAMARINDA – Fenomena penyebaran informasi pribadi atau doxing yang marak terjadi di media digital kini menjadi perhatian serius DPRD Kota Samarinda. Ketua Komisi I, Samri Shaputra, menyatakan kekhawatirannya karena praktik ini sudah menyasar tidak hanya pejabat publik, tetapi juga warga biasa. “Doxing adalah bentuk pelanggaran privasi sekaligus tindakan intimidasi yang berbahaya. Dampaknya bisa membuat […]

  • Raperda Ekonomi Kreatif Samarinda Masuki Tahap Final, DPRD Tegaskan Dukungan Fasilitasi Usaha dan Perlindungan HAKI

    Raperda Ekonomi Kreatif Samarinda Masuki Tahap Final, DPRD Tegaskan Dukungan Fasilitasi Usaha dan Perlindungan HAKI

    • 0Komentar

    INTUISI.ID – Upaya memperkuat sektor ekonomi kreatif di Kota Samarinda memasuki babak akhir. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif kini berada pada tahap finalisasi dan harmonisasi, menandai keseriusan DPRD Kota Samarinda dalam menghadirkan regulasi yang berpihak pada pelaku industri kreatif. Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengungkapkan bahwa Raperda tersebut […]

  • Polresta Mamuju Ungkap 3 Lokasi Penambangan Emas Ilegal Sita 3 Unit Excavator dan Belasan Mesin Pompa

    Polresta Mamuju Ungkap 3 Lokasi Penambangan Emas Ilegal Sita 3 Unit Excavator dan Belasan Mesin Pompa

    • 0Komentar

    Mamuju – Polresta Mamuju mengungkap adanya aktivitas penambangan emas tanpa izin (ilegal) yang berlangsung di tiga lokasi berbeda di Dusun Batuisi, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju. Dalam keterangannya, hari senin, (27/4) Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ferdyan Indra Fahmi menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan hasil penyelidikan intensif terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang meresahkan masyarakat serta berpotensi […]

  • Program Zero Blank Spot: 15 Titik Internet di Majene Terpasang, Bagian dari Rp31,1 Miliar Bantuan Pemprov

    Program Zero Blank Spot: 15 Titik Internet di Majene Terpasang, Bagian dari Rp31,1 Miliar Bantuan Pemprov

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Majene – Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menyalurkan bantuan Pemerintah Provinsi senilai Rp31.195.709.154 kepada Pemerintah Kabupaten Majene untuk tahun anggaran 2025. Bantuan lintas sektor ini diserahkan secara simbolis usai Gubernur menyaksikan Lomba Segitiga Perahu Sandeq dalam rangka Festival Sandeq Teluk Mandar 2025 di Pantai Labuang, Majene, Minggu, 14 September 2025. Salah satu bantuan yang diserahkan […]

  • Blankspot Sulbar Terus Menyusut, KominfoSS Intens Koordinasi ke Pusat

    Blankspot Sulbar Terus Menyusut, KominfoSS Intens Koordinasi ke Pusat

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Area blankspot di Provinsi Sulawesi Barat terus menunjukkan tren penurunan seiring langkah intensif yang dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KominfoSS) Sulbar bersama pemerintah pusat dan operator telekomunikasi. Upaya ini menjadi bagian dari percepatan pemerataan akses jaringan 4G hingga ke wilayah terpencil. KominfoSS Sulbar merujuk data Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) […]

expand_less