Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Dinkes Bontang: Balita Tak Rutin ke Posyandu Berisiko Tak Terdeteksi Stunting

Dinkes Bontang: Balita Tak Rutin ke Posyandu Berisiko Tak Terdeteksi Stunting

Intuisi.id Rendahnya tingkat kehadiran orang tua dalam membawa balita ke Posyandu di Kota Bontang masih menjadi tantangan serius dalam upaya deteksi dini stunting. Dinas Kesehatan (Dinkes) mencatat partisipasi masyarakat baru berada di kisaran 75 hingga 80 persen.

Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin setiap bulan. Akibatnya, sebagian balita berisiko tidak terpantau sejak dini jika mengalami gangguan pertumbuhan.

Kepala Dinkes Bontang, Bahtiar Mabe, mengatakan masih adanya balita yang tidak rutin datang ke Posyandu membuat proses deteksi dini stunting berjalan kurang maksimal.

Ia menegaskan, tanpa pemeriksaan berkala, pemerintah sulit mengetahui lebih awal perubahan kondisi kesehatan anak.

“Kalau orang tua tidak membawa anaknya ke Posyandu, kita tidak bisa mengetahui perkembangan mereka. Akibatnya, kita juga tidak bisa melakukan intervensi sejak dini jika ada indikasi stunting,” ujarnya, Senin (13/4/2026).

Menurutnya, stunting tidak selalu muncul sejak lahir. Dalam banyak kasus, bayi lahir dengan kondisi normal namun mengalami gangguan pertumbuhan pada fase berikutnya.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut seringkali terlambat disadari apabila tidak ada pemantauan rutin setiap bulan.

“Mungkin saat lahir tidak stunting, tapi di tengah jalan pertumbuhannya terganggu. Kalau tidak rutin di pantau, ini sering terlambat diketahui,” jelasnya.

Dengan tingkat kehadiran yang belum optimal, sekitar 20 persen balita di Bontang berpotensi tidak masuk dalam pengawasan rutin. Hal ini membuat Dinkes harus menambah upaya melalui program Operasi Timbang dengan sistem jemput bola ke rumah warga.

Meski demikian, Bahtiar menekankan bahwa keberhasilan penanganan stunting sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Tanpa keterlibatan aktif orang tua, upaya deteksi dini akan tetap terbatas.

“Kalau masyarakat rutin datang ke Posyandu, semuanya akan lebih mudah. Kita bisa pantau dan tangani lebih cepat,” katanya, Rabu (15/4/2026).

Ia menghimbau orang tua untuk tidak mengabaikan jadwal penimbangan bulanan sebagai langkah dasar dalam memastikan tumbuh kembang anak tetap terpantau.

“Ini demi masa depan anak-anak kita. Rutin ke Posyandu adalah langkah paling dasar untuk mencegah stunting,” pungkasnya. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Pemprov Sulbar Pastikan Pasokan Pangan Cukup

    Pemprov Sulbar Pastikan Pasokan Pangan Cukup

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat , Suhardi Duka, memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (13/3/2025). Mengangkat tema “Sinergi Penguatan Perekonomian melalui Ketahanan Pangan untuk Sulbar yang Maju dan Sejahtera,” . Rapat ini dihadiri oleh Ketua DPRD Sulbar Amalia Aras, […]

  • Bapperida Sulbar Dorong Pemanfaatan DT-SEN untuk Wujudkan Pembangunan Berbasis Data dan Tepat Sasaran

    Bapperida Sulbar Dorong Pemanfaatan DT-SEN untuk Wujudkan Pembangunan Berbasis Data dan Tepat Sasaran

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola pembangunan berbasis data yang akurat dan terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah ditempuh adalah optimalisasi pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) sebagai fondasi perencanaan dan pengawasan pembangunan yang presisi, berkeadilan, dan berbasis […]

  • Rakortekrenbang Nasional, Kesbangpol Sulbar Terlibat Penyusunan Peta Jalan Pancasila Daerah

    Rakortekrenbang Nasional, Kesbangpol Sulbar Terlibat Penyusunan Peta Jalan Pancasila Daerah

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Rapat Verifikasi Usulan Matriks Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2026–2030 dan Desk PIP dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah (Rakortekrenbang) Tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat (6/3/2026). Rapat tersebut diikuti jajaran […]

  • Komitmen dalam Pendidikan dan Keberagaman,, Bontang Raih Predikat Kota Cerdas Berkarakter 2024

    Komitmen dalam Pendidikan dan Keberagaman,, Bontang Raih Predikat Kota Cerdas Berkarakter 2024

    • 0Komentar

    INTUISI.ID – Prestasi gemilang kembali diraih oleh Pemerintah Kota Bontang di kancah nasional. Kota Bontang dinobatkan sebagai “Pemerintah Kabupaten/Kota Cerdas Berkarakter” dalam ajang bergengsi Anugerah Apresiasi Cerdas Berkarakter 2024 yang digelar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Penghargaan ini diberikan pada acara puncak yang berlangsung di Plaza Insan Berprestasi, Kantor Kemendikbudristek, Jakarta, Senin, […]

  • SDK Janjikan Rp80 Miliar untuk Pembangunan Kalumpang-Seko Jika Terpilih

    SDK Janjikan Rp80 Miliar untuk Pembangunan Kalumpang-Seko Jika Terpilih

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Calon Gubernur Sulawesi Barat nomor urut 3, Dr. H. Suhardi Duka (SDK), bersama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju nomor urut 1, Dr. H. Sitti Sutinah Suhardi dan Yuki Permana (TINA-YUKI), menggelar kampanye terbatas di Desa Karama, Kecamatan Kalumpang, pada Kamis, 24 Oktober 2024. Kehadiran mereka disambut riang oleh warga dari […]

  • Sosialisasi Bantuan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa, Gubernur Sulbar Sisipkan Pesan Moral Anti Korupsi

    Sosialisasi Bantuan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa, Gubernur Sulbar Sisipkan Pesan Moral Anti Korupsi

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Gubernur Sulbar, Suhardi Duka memberikan penegasan kepada para kepala desa agar menggunakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa secara benar, teransparan dan akuntabel demi kesejahteraan warganya. Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tambahan penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi Desa tahun Anggaran 2025. Kegiatan […]

expand_less