Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Pemkot Bontang Berjuang Pertahankan TPP di Tengah Kebijakan Batas Belanja Pegawai 30 Persen

Pemkot Bontang Berjuang Pertahankan TPP di Tengah Kebijakan Batas Belanja Pegawai 30 Persen

Intuisi.id  – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang tengah menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di tengah kebijakan nasional terkait pembatasan belanja pegawai.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengungkapkan bahwa seluruh pemerintah daerah saat ini dihadapkan pada ketentuan dalam skema Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), yang menetapkan bahwa mulai 1 Januari 2027, total belanja pegawai tidak boleh melebihi 30 persen dari APBD.

“Permasalahan ini bukan hanya di Bontang, tapi hampir semua kabupaten/kota mengalami hal yang sama,” ujarnya kepada awak media, Selasa (21/4/2026).

Saat ini, posisi belanja pegawai di Pemkot Bontang disebut masih berada di kisaran 30 persen. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus berhati-hati dalam menjaga keseimbangan fiskal, terutama jika terjadi perubahan pada APBD.

Selain itu, Pemkot Bontang juga masih memperjuangkan sejumlah dana dari pemerintah pusat, termasuk dana kurang salur yang hingga kini belum sepenuhnya direalisasikan. Pemerintah daerah berharap posisi APBD tetap dapat bertahan di angka sekitar Rp1,9 triliun agar tidak berdampak pada kebijakan kesejahteraan pegawai.

“Dana kurang salur ini masih kita perjuangkan. Kita juga berharap APBD tetap stabil sehingga kesejahteraan pegawai, khususnya TPP, bisa tetap terjaga,” jelasnya.

Lebih lanjut, Neni menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada rencana untuk melakukan pengurangan TPP. Namun, ia menekankan pentingnya peningkatan kinerja aparatur sipil negara agar daerah tetap memiliki ruang fiskal yang sehat.

Menurutnya, peningkatan kinerja dan inovasi sangat diperlukan, termasuk dalam upaya menarik dana transfer pusat seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana bantuan lainnya.

“Kalau kinerja baik, prestasi juga baik, peluang untuk mendapatkan dana pusat masih terbuka,” tambahnya.

Ia juga menyinggung bahwa besaran TPP di Bontang saat ini relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain, dengan kisaran yang dapat mencapai Rp9 juta hingga Rp18 juta bagi sejumlah jabatan tertentu. Kondisi tersebut, menurutnya, merupakan hasil kemampuan fiskal daerah pada periode sebelumnya.

“Dulu kita mampu, sekarang kondisinya berbeda. Tapi sampai saat ini masih bisa dipertahankan di angka 1,9 triliun,” tutupnya. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Samsat Malam “Sambongi”: Cara Kreatif UPTD Kendaraan di Pinggir Pantai Manakarra

    Samsat Malam “Sambongi”: Cara Kreatif UPTD Kendaraan di Pinggir Pantai Manakarra

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Gemerlap lampu anjungan Pantai Manakarra berpadu dengan semaraknya Mamuju Festival 2025. Di antara riuh pengunjung yang menikmati suasana malam, pada Kamis 30 Oktober 2025, tampak satu sudut layanan publik yang tak kalah menarik perhatian: Samsat Malam “Sambongi”, inovasi pelayanan dari UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Kabupaten Mamuju. Layanan unik ini […]

  • IPP Kesehatan dan Kesejahteraan Sulbar Lampaui Capaian Nasional

    IPP Kesehatan dan Kesejahteraan Sulbar Lampaui Capaian Nasional

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Sulawesi Barat mencatat prestasi positif pada Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 2025. Provinsi ini meraih skor 72,50 pada domain kesehatan dan kesejahteraan, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang sebesar 70. Secara keseluruhan, IPP Sulbar tercatat 56,50, menempatkan provinsi ini di tengah-tengah wilayah regional Sulawesi, sekaligus menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas […]

  • Komitmen SDK-JSM Atasi Masalah Sampah dan Pembangunan di Polman dengan Anggaran 70 Miliar Pertahun 

    Komitmen SDK-JSM Atasi Masalah Sampah dan Pembangunan di Polman dengan Anggaran 70 Miliar Pertahun 

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Polman – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) nomor urut 3, Suhardi Duka (SDK) dan Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga (JSM), berjanji akan mengalokasikan anggaran sebesar 70 miliar rupiah per tahun untuk pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Janji tersebut disampaikan SDK saat menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang sekaligus […]

  • DPRD Samarinda Tegaskan Penyesuaian Tarif Harus Tepat Sasaran dalam Revisi Perda Pajak dan Retribusi

    DPRD Samarinda Tegaskan Penyesuaian Tarif Harus Tepat Sasaran dalam Revisi Perda Pajak dan Retribusi

    • 0Komentar

    INTUISI.ID – Pembahasan awal revisi Perda Pajak Daerah dan Retribusi di DPRD Kota Samarinda diwarnai sejumlah catatan kritis dari para legislator. Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengungkapkan bahwa beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) mengusulkan penambahan objek retribusi baru, seiring dengan perluasan layanan yang diberikan Pemerintah Kota Samarinda. Rohim menjelaskan bahwa pembahasan saat ini […]

  • Tekan Angka Putus Sekolah, Pemprov Sulbar Targetkan 350 Anak Kembali Belajar

    Tekan Angka Putus Sekolah, Pemprov Sulbar Targetkan 350 Anak Kembali Belajar

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menekan angka anak putus sekolah saat memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tingkat Provinsi Sulbar, Sabtu (2/5/2026). Usai upacara, Gubernur Suhardi Duka mengungkapkan bahwa tingginya angka putus sekolah di Sulbar masih menjadi persoalan serius. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai […]

  • Biro Pemkesra Sulbar Tinjau Perubahan Nama Rupabumi dan Penambahan Pulau Baru di Mamuju

    Biro Pemkesra Sulbar Tinjau Perubahan Nama Rupabumi dan Penambahan Pulau Baru di Mamuju

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju –  Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat menghadiri Rapat Koordinasi Penelaahan Perubahan Nama Rupabumi Unsur Pulau yang dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom. Rapat ini dilaksanakan guna membahas usulan perubahan nama rupabumi serta penelaahan terhadap aspek teknis dan administrasi di wilayah Sulawesi Barat, termasuk adanya laporan penambahan satu pulau baru di wilayah Kabupaten […]

expand_less