Kolaborasi Jadi Kunci, Ribuan Warga Bontang Dapat Pelatihan Kerja untuk Tekan Pengangguran
- BERITA PARIWARA Pemerintahan Pemkot Bontang
- calendar_month Rabu, 8 Apr 2026

Intuisi.id –Upaya Pemerintah Kota Bontang dalam menekan angka pengangguran menunjukkan hasil positif melalui kolaborasi lintas sektor. Hal ini mendapat perhatian dari pemerintah pusat dalam kegiatan validasi lapangan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Rabu (08/04/2026).
Kegiatan yang digelar secara daring dari Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memaparkan capaian sekaligus strategi dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Wali Kota Bontang menegaskan bahwa peningkatan kompetensi menjadi kunci utama dalam menekan pengangguran. Salah satunya diwujudkan melalui pelatihan kerja yang rutin dilaksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK).
“Fokus kami adalah meningkatkan keterampilan tenaga kerja, sehingga mereka benar-benar siap bersaing di dunia kerja,” ujarnya.
Sepanjang tahun 2025, program pelatihan yang didukung dana provinsi telah menjangkau 572 peserta. Menariknya, program ini juga diikuti oleh peserta dari luar daerah, seperti Kutai Timur dan Berau.
“Ini menunjukkan bahwa program pelatihan di Bontang cukup diminati dan memberikan manfaat luas,” tambahnya.
Tak hanya itu, pelatihan juga diperkuat melalui berbagai sumber pendanaan. Dari APBD Kota Bontang, sebanyak 1.857 orang telah mengikuti pelatihan melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Dukungan dari pemerintah pusat melalui APBN mencakup 35 peserta, sementara sektor perusahaan turut berkontribusi melatih 110 orang.
“Secara keseluruhan, ada 2.574 orang yang sudah mendapatkan pelatihan sepanjang 2025. Ini hasil kerja bersama semua pihak,” jelasnya.
Selain peningkatan keterampilan, Pemkot Bontang juga menghadirkan inovasi melalui program jaringan gas (jargas) yang dinilai mampu mendorong tumbuhnya usaha kecil dan industri rumahan.
“Jargas membantu menekan biaya energi, sehingga masyarakat bisa lebih leluasa membuka usaha. Ini tentu berdampak pada penyerapan tenaga kerja,” katanya.
Di tengah tantangan efisiensi anggaran, pemerintah juga tetap menjaga keseimbangan antara pengurangan tenaga kerja daerah (TKD) dengan kebutuhan pelayanan publik, salah satunya melalui pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kami pastikan efisiensi tetap berjalan, tetapi kesempatan kerja juga harus tetap terbuka,” tegasnya. (*)
- person

Saat ini belum ada komentar