Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Sekprov Sulbar Tekankan Akurasi Data dalam Pelaporan Kinerja Kepala Daerah

Sekprov Sulbar Tekankan Akurasi Data dalam Pelaporan Kinerja Kepala Daerah

Intuisi.id, Mamuju – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, memimpin rapat persiapan pelaporan evaluasi kinerja kepala daerah tahun 2026 bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Senin, 16 Maret 2026.

Rapat tersebut membahas percepatan penyusunan laporan kinerja Gubernur, Suhardi Duka terhadap pelaksanaan program strategis nasional yang harus disampaikan kepada pemerintah pusat paling lambat 31 Maret 2026.

Junda Maulana menjelaskan, rapat digelar untuk memastikan proses pelaporan dilakukan secara optimal dengan dukungan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Pelaporan ini tentu harus dibarengi dengan data yang akurat. Evident-evidentnya harus jelas, misalnya alokasi anggaran harus ada datanya bahwa tertuang dalam APBD, kemudian SK-SK terkait juga harus diunggah,” ujar Junda Maulana.

Ia menekankan kepada seluruh OPD agar segera melakukan penginputan data yang dibutuhkan dalam sistem pelaporan. Untuk mempercepat proses tersebut, Sekda juga menyusun sejumlah langkah strategis.

Langkah pertama, Sekda meminta agar surat resmi segera dikeluarkan kepada OPD terkait agar segera melakukan penginputan data. Kedua, tim inti diminta menggelar rapat teknis guna memastikan proses penginputan berjalan baik dan sesuai ketentuan.

“Kita tidak ingin nilainya di bawah rata-rata. Kalau bisa kita yang terbaik, sehingga kita bisa mendapatkan insentif. Di tengah keterbatasan fiskal daerah, insentif itu sangat berharga bagi daerah,” katanya.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar menargetkan proses pelaporan dapat selesai sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Untuk memastikan progresnya, Junda Maulana akan melakukan pengecekan langsung sebelum akhir Maret. Menurutnya, setelah kembali dari masa cuti, ia akan langsung mengevaluasi perkembangan laporan tersebut.

“Saya akan kontrol pada tanggal 28 Maret. Begitu masuk kantor setelah cuti, saya akan mengecek sejauh mana laporan itu. Karena tanggal 31 Maret 2026 laporan sudah harus final dan ditandatangani oleh gubernur,” pungkas Junda Maulana.(*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Kadispar Sulbar Bau Akram Dai Resmi Tutup Event Gema Sulbar 2025, Jacson Zeran Bikin Panggung Heboh

    Kadispar Sulbar Bau Akram Dai Resmi Tutup Event Gema Sulbar 2025, Jacson Zeran Bikin Panggung Heboh

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Kemegahan event Gema Sulbar 2025 yang dilaksanakan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) berakhir pada Selasa malam, 23 September 2025. Event ini resmi ditutup oleh Kepala Dinas Pariwisata Sulbar, Bau Akram Dai, mewakili Gubernur Sulbar Suhardi Duka. Ribuan pengunjung memadati Pantai Anjungan Manakarra Mamuju yang datang ke sana sejak sore menjelang malam. Selama […]

  • Gubernur Sulbar Temui Mendagri, Bahas Pajak hingga Investasi Daerah

    Gubernur Sulbar Temui Mendagri, Bahas Pajak hingga Investasi Daerah

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Jakarta – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Jakarta, Jumat (29/8/2025). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis terkait kondisi fiskal dan pembangunan daerah. Dalam pertemuan itu, Gubernur Sulbar, Suhardi Duka melaporkan kondisi terkini Sulbar, termasuk tren nasional mengenai peningkatan pajak daerah yang belakangan menjadi sorotan. Ia […]

  • Pandi Widiarto Tegaskan Pentingnya Keterbukaan dalam Proyek Pembangunan Kutim

    Pandi Widiarto Tegaskan Pentingnya Keterbukaan dalam Proyek Pembangunan Kutim

    • 0Komentar

    Kutai Timur,Intuisi.Id – Anggota DPRD Kutai Timur, Pandi Widiarto, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek pembangunan di Kutai Timur. Sebagai bagian dari Komisi C yang membidangi pembangunan, Pandi mengingatkan bahwa keterbukaan dalam pengelolaan anggaran sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan manfaat pembangunan dirasakan oleh semua pihak. “Sebagai wakil rakyat, kami ingin […]

  • Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie. (Foto : Ist)

    Novan Syahronny Beri Apresiasi Pelayanan BPJS Kesehatan Kota Samarinda

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, SAMARINDA – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Novan Syahronny Pasie, mengungkapkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Samarinda dinilai telah memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku. Dirinya menyampaikan jika skema kepesertaan yang ada di BPJS terbagi menjadi tiga kelas, yakni kelas I, II, dan III. Novan sapaan akrabnya, […]

  • Wawali Sebut Mini Soccer Dispopar Cup 2026 Jadi Ajang Silaturahmi dan Dongkrak UMKM di Bontang

    Wawali Sebut Mini Soccer Dispopar Cup 2026 Jadi Ajang Silaturahmi dan Dongkrak UMKM di Bontang

    • 0Komentar

    Intuisi.id – Ajang Mini Soccer Dispopar Cup 2026 tak hanya menjadi kompetisi olahraga antar organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga membawa dampak positif bagi kebersamaan pegawai hingga perputaran ekonomi lokal. Dalam laga yang berlangsung di Lapangan HOP 1, Selasa (21/4/2026), Tim Sekretariat Daerah (Setda) berhasil mengalahkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan skor 3-1. Namun lebih […]

  • Langkah Nyata Tekan Kemiskinan, Sulbar Gandeng Kemensos Perkuat Bantuan Sosial

    Langkah Nyata Tekan Kemiskinan, Sulbar Gandeng Kemensos Perkuat Bantuan Sosial

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Jakarta – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mempercepat penanganan kemiskinan dengan mendorong dukungan konkret dari pemerintah pusat melalui audiensi antara Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono. Senin 13 April 2026. Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Sosial RI, Jakarta Pusat, membahas penguatan intervensi sosial untuk mengatasi kemiskinan dan kerentanan sosial yang […]

expand_less