Pemprov Sulbar Gelar Rakerda Perdana Libatkan Seluruh Kabupaten, Perkuat Kolaborasi Pembangunan

Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) lingkup Pemprov Sulbar di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 20 Januari 2025. Rakerda ini menjadi yang pertama kali dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemerintah kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat.

Rakerda dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dan dihadiri para bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, serta kepala OPD dari enam kabupaten di Sulbar secara virtual. Hadir pula para tenaga ahli gubernur dan seluruh kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar.

Sekretaris Daerah Sulbar, Junda Maulana, melaporkan kehadiran pemerintah kabupaten dalam forum tersebut. Pemerintah Kabupaten Mamuju dihadiri secara virtual oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan kepala OPD. Kabupaten Majene serta Polewali Mandar dihadiri lengkap oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan kepala OPD. Kabupaten Mamasa dihadiri Bupati, Sekda, dan kepala OPD. Kabupaten Pasangkayu dihadiri Wakil Bupati dan kepala OPD, sementara Kabupaten Mamuju Tengah dihadiri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan kepala OPD.

Junda Maulana menjelaskan bahwa Rakerda ini dilaksanakan atas arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka untuk mengubah pola kerja pemerintahan ke arah kolaboratif antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

“Kolaborasi ini penting untuk memastikan sinkronisasi program dan kegiatan, terutama di tengah kondisi fiskal yang sangat terbatas pada tahun 2026,” ujar Junda.

Ia menegaskan, melalui kolaborasi dan sinergi program, target-target pembangunan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten diharapkan dapat tercapai secara optimal.

Menurutnya, langkah awal kolaborasi adalah menyatukan persepsi terhadap permasalahan pembangunan daerah. Setelah itu, pemerintah provinsi dan kabupaten dapat menentukan isu-isu strategis yang menjadi prioritas penanganan bersama, baik dari sisi sumber daya manusia maupun pembiayaan.

Junda Maulana juga memaparkan target utama visi-misi pembangunan Sulawesi Barat tahun 2025–2030, yakni mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Sulbar mencapai 8 persen pada 2030, dengan target tahun 2025 sebesar 5,9 persen.

Selain itu, Pemprov Sulbar menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar 1 persen per tahun, dari posisi saat ini 10,41 persen menuju 5,80 persen pada 2030, serta penurunan rasio gini hingga 0,28 sebagai upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai target tersebut, ditetapkan beberapa sasaran utama, antara lain peningkatan kinerja pertanian yang produktif dan berdaya saing, peningkatan investasi daerah, penguatan tata kelola pemerintahan digital yang bersih dan akuntabel, serta peningkatan ketahanan terhadap risiko bencana.

Sementara untuk penurunan kemiskinan, fokus diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, penguatan kemandirian desa, serta peningkatan kualitas kehidupan sosial yang demokratis.

Rakerda ini dibagi ke dalam tiga bidang pembahasan. Bidang keamanan, ketertiban, dan hukum dipaparkan oleh Kepala Kesbangpol Sulbar Muhammad Darwis Damir.

Bidang ekonomi dan pariwisata dipresentasikan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Hamdani Hamdi. Sedangkan bidang kesejahteraan, termasuk isu kesehatan dan pendidikan, dipaparkan oleh Plt. Kepala Dinas Sosial PMD dan Pemberdayaan Perempuan Darmawati.

Setiap sesi diikuti dengan diskusi dan tanggapan dari pemerintah kabupaten guna memastikan keselarasan isu strategis dan program kegiatan antara provinsi dan kabupaten.

Hasil Rakerda ini akan ditindaklanjuti dalam tahapan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang), kemudian dibahas dalam Musrenbang kabupaten, Musrenbang provinsi, hingga Musrenbang nasional melalui Rakortekbang Nasional pada awal tahun 2026.

Sementara itu, Gubernur Sulbar Suhardi Duka menegaskan bahwa Rakerda ini bertujuan untuk mengidentifikasi persoalan pembangunan, mencari solusi, serta menyesuaikan dukungan anggaran yang tersedia melalui kerja sama lintas pemerintahan.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Dengan keterbatasan anggaran, kolaborasi adalah kunci. Kalau kita isi bersama-sama, maka hasilnya akan jauh lebih terasa,” ujar Suhardi Duka. (ADV)