Dorong Tata Kelola Akuntabel, Dinsos P3A dan PMD Sulbar Terima LPJ BKK Desa
- BERITA Pemerintahan SOSIAL
- calendar_month Senin, 12 Jan 2026

Intuisi.id, Mamuju –Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3A dan PMD) Provinsi Sulawesi Barat kembali menerima Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas penyaluran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2025 dari tujuh desa.
Penyerahan LPJ tersebut berlangsung pada Senin, 12 Januari 2026, bertempat di ruang kerja Kepala Bidang Pemerintahan Desa, dan diterima langsung oleh Farida selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinsos P3A dan PMD Sulbar.
Adapun tujuh desa yang menyerahkan LPJ BKK kali ini meliputi Desa Sumare, Kalepu, Kabuloang, Bunde, Boda-Boda, Pangasaan, dan Desa Botteng. Penyerahan laporan ini merupakan bagian dari kewajiban pemerintah desa dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel yang sejalan dengan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S, khususnya terkait pemanfaatan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinsos P3A dan PMD Sulbar, Darmawati, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Farida, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah desa yang telah menunjukkan komitmen dalam menyelesaikan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini dinilai sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam peningkatan tata kelola pemerintahan.
“Kami mengapresiasi pemerintah desa yang telah menyerahkan LPJ BKK tepat waktu. Ini menunjukkan keseriusan desa dalam mengelola bantuan keuangan secara transparan dan bertanggung jawab,” ujar Farida.
Lebih lanjut, Farida menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban BKK menjadi salah satu instrumen penting dalam evaluasi pelaksanaan program desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.
“Melalui laporan ini, kami dapat memastikan bahwa dana BKK digunakan sesuai peruntukannya dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Kami berharap ke depan kualitas perencanaan dan pelaporan desa semakin meningkat,” tambahnya.
Dinsos P3A dan PMD Sulbar terus mendorong pemerintah desa untuk tertib administrasi dan taat regulasi, sebagai upaya mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (*)
- person

Saat ini belum ada komentar