Kadis Dukcapil Sulbar Ditahan, Gubernur Tunjuk Utari Sagena sebagai Plh
- BERITA Pemerintahan
- calendar_month Selasa, 23 Des 2025
Intuisi.id, Mamuju – Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menunjuk Utari Sagena yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Sulawesi Barat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Dukcapil Pemprov Sulbar.
Penunjukan tersebut dilakukan menyusul Kepala Dinas Dukcapil Sulbar, Muhammad Ilham Borahima, yang resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri Polewali Mandar pada Kamis, 18 Desember 2025.
Penahanan dilakukan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan atau penggelapan pengadaan baju Linmas untuk Pemilu dan Pilkada 2024.
Dalam perkara tersebut, kerugian korban ditaksir mencapai sekitar Rp1,6 miliar. Kasus ini bermula saat Muhammad Ilham Borahima masih menjabat sebagai Penjabat Bupati Polewali Mandar.
Untuk memastikan roda organisasi dan pelayanan administrasi kependudukan tetap berjalan optimal, Gubernur Suhardi Duka melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) penunjukan Pelaksana Harian Kepala Dinas Dukcapil kepada Utari Sagena di ruang kerja Sekda Sulbar, Senin, 22 Desember 2025.
Sekda Sulbar, Junda Maulana, menjelaskan bahwa penunjukan Plh dilakukan guna menjaga kesinambungan kinerja organisasi dan pelayanan publik di lingkungan Dinas Dukcapil Sulbar.
“Surat Keputusan Plh telah kami serahkan kepada Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menjaga kesinambungan kinerja di dinas tersebut. Kepala dinas saat ini berstatus tersangka dan sedang ditahan, sehingga tidak memungkinkan menjalankan tugas,” ujar Junda.
Ia menegaskan, penunjukan yang dilakukan saat ini adalah Pelaksana Harian (Plh), bukan Pelaksana Tugas (Plt). Plh hanya melaksanakan tugas-tugas rutin dan administratif di Dinas Dukcapil Sulbar hingga adanya persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait pemberhentian jabatan definitif.
“Setelah ada persetujuan teknis dari BKN dan pemberhentian jabatan secara resmi, barulah pemerintah daerah akan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) atau mengisi jabatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Penunjukan Plh ini diharapkan dapat menjaga stabilitas organisasi serta memastikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat Sulawesi Barat tetap berjalan tanpa hambatan. (*)
forum Komentar (0)
Terkait
-
Patroli Patmor Polresta Mamuju Bubarkan Aksi Balap Liar di Depan Pasar Baru
- 0Komentar
Mamuju – Tim Patmor Polresta Mamuju yang dipimpin Ipda Jefrinal selaku Pamapta melaksanakan patroli di sejumlah wilayah Kota Mamuju sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya pada malam hari Dalam pelaksanaan patroli, personel mendapati adanya aktivitas balap liar di depan Pasar Baru Mamuju yang berpotensi mengganggu ketertiban serta membahayakan keselamatan pengguna jalan dan masyarakat. […]
-
Perkuat Sinergitas, Polresta Mamuju Ikut Aksi Donor Darah HUT TNI ke-81
- 0Komentar
Mamuju – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-81, personel Polresta Mamuju turut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah yang digelar di Makodim 1418 Mamuju, Minggu (20/9/2026). Kegiatan tersebut diikuti oleh personel Polresta Mamuju yang dipimpin oleh Ipda Kamsil sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas dalam mendukung kegiatan sosial kemanusiaan. Donor […]
-
Polisi Hadir untuk Sesama, Polsek Tapalang Bantu Pria Terlantar Asal Jawa Timur
- 0Komentar
Mamuju – Mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya seorang pria yang mencurigakan dan diduga sebagai korban tabrak lari atau tindak pidana lainnya, personel piket Polsek Tapalang Polresta Mamuju segera merespons dengan mendatangi lokasi yang dimaksud. Sabtu dini hari, 19 september 2026 Setibanya di lokasi, personel piket mendapati seorang pria tanpa identitas yang sedang tertidur […]
-
Pupuk Kaltim Salurkan Bantuan Rp100 Juta untuk Petani Terdampak Banjir di Kota Padang
- 0Komentar
Intuisi.id – PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) menyalurkan bantuan sarana produksi pertanian senilai Rp100 juta bagi tiga kelompok tani terdampak banjir di Kota Padang, Sumatera Barat. Bantuan ini merupakan bentuk dukungan Perusahaan terhadap pemulihan aktivitas pertanian, agar masyarakat setempat dapat kembali bangkit pascabencana. Direktur Utama Pupuk Kaltim, Rafli Yandra, mengatakan bantuan menyasar tiga kelompok tani, […]
Rekomendasi
-
Hari Ketiga Operasi Ketupat Marano 2026, Kapolresta Mamuju Cek Pos Pam Polsek Sampaga
- 0Komentar
Mamuju – Memasuki hari ketiga pelaksanaan Operasi Ketupat Marano 2026, Kapolresta Mamuju Ferdyan Indra Fahmi melaksanakan pengecekan di Pos Pengamanan (Pos Pam) yang berada di wilayah Sampaga, tepatnya di Polsek Sampaga. Senin, 16 Maret 2026 Kegiatan pengecekan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan personel gabungan dalam memberikan pelayanan dan pengamanan kepada masyarakat selama arus mudik dan […]
-
Gubernur Suhardi Duka Serahkan LKPD Unaudited TA 2025 Tepat Waktu, BPK RI Beri Apresiasi
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar), menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran (TA) 2025 kepada Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulbar. Penyerahan dilakukan di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sulbar, Jalan H. Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulbar pada, Selasa 31 Maret 2026. Laporan diserahkan langsung oleh Gubernur […]
-
Ketua DPRD Sulbar Terima Kunjungan Silaturahmi Dirlantas Polda Sulbar
- 0Komentar
INTUISI.ID, Mamuju – Ketua DPRD Sulawesi Barat, Hj. Amalia Fitri Aras, menerima kunjungan silaturahmi dari Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sulbar, Kombes Pol Wahid Kurniawan, di ruang kerjanya di Kantor DPRD Sulbar. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Kasat PJR Ditlantas Polda Sulbar, AKBP Anindhita Rizal. Dalam suasana hangat dan penuh keakraban, Kombes Pol Wahid Kurniawan […]
-
Hadiri Paripurna DPRD Sulbar, Murdanil: Pengelolaan APBD Jadi Instrumen Nyata Layani Masyarakat
- 0Komentar
INTUISI.ID, Mamuju – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban Gubernur Sulbar, Suhardi Duka atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung di Gedung DPRD Sulbar, Kamis (11/9/2025). Dalam rapat tersebut, Gubernur Sulbar, Suhardi […]
-
Audit Pendapatan Daerah Menguat, Bapenda Sulbar Bersama BPK Bedah Tunggakan PAP Mamuju Tengah*
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Upaya memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendapatan daerah terus dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Bapenda Sulbar). Kali ini, Bapenda Sulbar menerima kunjungan koordinasi dari tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam rangka membahas pengelolaan serta potensi tunggakan Pajak Air Permukaan (PAP) di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah. Pertemuan […]
-
Sinergi Pengendalian Inflasi, BPKAD Sulbar Ikuti Rakor Nasional Bahas Komoditas Strategis dan DAK Nonfisik
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat peran strategisnya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Hal ini ditunjukkan melalui partisipasi dalam rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi yang dilaksanakan secara virtual bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan perangkat daerah terkait, Kamis (9 April 2026). Dalam kegiatan tersebut, BPKAD […]
Saat ini belum ada komentar