Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Dukung Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Biro Organisasi Setda Sulbar Ikuti FGD dan Sosialisasi Permendagri Nomor 14 Tahun 2025

Dukung Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Biro Organisasi Setda Sulbar Ikuti FGD dan Sosialisasi Permendagri Nomor 14 Tahun 2025

Intuisi.id, Mamuju – Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengikuti secara virtual kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 18 Desember 2025 ini diikuti oleh Kabag Tatalaksana dan Pelayanan Publik Subuki, didampingi Plt. Kasubag Tata Usaha Simon Sinai dan Penata Layanan Operasional Octaviano Darmansya Putra.

Kegiatan ini sejalan dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel serta Mewujudkan Pelayanan Dasar yang Berkualitas.

Menurut Subuki, FGD ini sebagai upaya pemantapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

‘’Kegiatan yang kami ikuti ini bertujuan menyamakan persepsi antara pusat dan daerah, memberikan pemahaman komprehensif tentang Permendagri terbaru (Permendagri Nomor 14 Tahun 2025) dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,’’ ujar Subuki.

Kegiatan ini menghadirkan Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, yakni Rooy John Erasmus Salamony dan Maya Restusari. Keduanya masing-masing membawakkan materi Kebijakan Dalam Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Teknis Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Dalam paparannya, Rooy John Erasmus Salamony menyampaikan, terdapat alokasi belanja yang wajib disediakan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 yakni belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib.

Ia menjelaskan, belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa.

‘’Sedangkan, belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan Pelayanan Dasar masyarakat, antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,’’ terang Rooy John.

Sementara, Plt. Kepala Biro Organisasi, Nur Rahmah Parampasi menilai kegiatan ini sangat positif dalam mendukung peningkatan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah serta berorientasi pada hasil (kinerja). (Rls)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Kominfo Sulbar Paparkan Kinerja 2025 di DPRD, Fokus Perluasan Digitalisasi hingga Atasi Blankspot

    Kominfo Sulbar Paparkan Kinerja 2025 di DPRD, Fokus Perluasan Digitalisasi hingga Atasi Blankspot

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo SS) Provinsi Sulawesi Barat membeberkan capaian kinerja tahun 2025 dalam rapat bersama DPRD Sulbar, sekaligus merumuskan arah penguatan program ke depan. Ruang rapat komisi di DPRD Sulbar menjadi panggung evaluasi kinerja pemerintah daerah, saat Dinas Kominfo SS hadir membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulbar […]

  • Parkir Liar Marak, DPRD Bontang Tegas: Jangan Tunggu Perda untuk Bertindak

    Parkir Liar Marak, DPRD Bontang Tegas: Jangan Tunggu Perda untuk Bertindak

    • 0Komentar

    INTUISI.id – Maraknya praktik parkir liar di sejumlah titik di Bontang, termasuk kawasan wisata Bontang Kuala, mendapat sorotan DPRD. Aktivitas tersebut dinilai semakin meresahkan dan tidak memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dinas Perhubungan (Dishub) sebelumnya menyebut penertiban belum bisa maksimal karena belum memiliki dasar hukum berupa peraturan daerah (perda). Namun, pandangan itu mendapat […]

  • Gubernur Suhardi Duka Pantau Stok Pangan Jelang Nataru 2025-2026

    Gubernur Suhardi Duka Pantau Stok Pangan Jelang Nataru 2025-2026

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, melakukan kunjungan ke gudang Perum Bulog Cabang Mamuju, Kamis, 18 Desember 2025. Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Pemprov Sulbar dalam memantau ketersediaan stok pangan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Suhardi Duka didampingi unsur […]

  • Dukungan Nelayan dan Petani Sulbar untuk APBD 2025, Pj Gubernur Bahtiar Gelar Pertemuan di Rujab

    Dukungan Nelayan dan Petani Sulbar untuk APBD 2025, Pj Gubernur Bahtiar Gelar Pertemuan di Rujab

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Pj Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Bahtiar Baharuddin, mengadakan jamuan makan malam dan silaturahmi bersama perwakilan Pemerintah Desa, Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, dan Himpunan Peternak se-Sulbar di Rumah Jabatan Gubernur, Minggu, 9 September 2024. Acara tersebut dihadiri oleh Asisten I Pemkesra, Muh. Jaun, sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar, anggota Apdesi se-Sulbar, serta […]

  • Pimpin PKB Mamasa, Suhadi Kandoa Siap Perkuat Struktur Partai hingga Akar Rumput

    Pimpin PKB Mamasa, Suhadi Kandoa Siap Perkuat Struktur Partai hingga Akar Rumput

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamasa –  Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi mengukuhkan kepengurusan baru Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Mamasa untuk masa bakti 2026-2031. Dalam susunan kepengurusan tersebut, Suhadi Kandoa dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua DPC PKB Mamasa. Pengukuhan dilakukan secara virtual pada Kamis (11/6/2026) dan menjadi bagian dari penetapan struktur kepengurusan DPC […]

  • Rakortekbang 2027: Sulbar Fokus Stunting, PKG, dan Penguatan Layanan Rumah Sakit

    Rakortekbang 2027: Sulbar Fokus Stunting, PKG, dan Penguatan Layanan Rumah Sakit

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengikuti pembahasan Desk Program Prioritas Nasional (ProSN)/Tematik Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) Tahun 2027 antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara daring pada Kamis (5/3/2026). Forum tersebut dihadiri oleh sejumlah kementerian dan perangkat daerah, di antaranya Direktorat Jenderal Bina […]

expand_less