Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Gubernur Suhardi Duka Pertemuan dengan Menteri Kehutanan Bahas Tiga Agenda Krusial Sulbar: Karbon, TORA, dan RTRW

Gubernur Suhardi Duka Pertemuan dengan Menteri Kehutanan Bahas Tiga Agenda Krusial Sulbar: Karbon, TORA, dan RTRW

Intuisi.id, Jakarta – Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), didampingi Sekretaris Daerah Junda Maulana, melakukan pertemuan dengan Menteri Kehutanan untuk membahas sejumlah agenda terkait kondisi kehutanan di Sulbar.

Sekda Junda Maulana menjelaskan, pertemuan tersebut penting karena sekitar 60 persen wilayah Sulbar merupakan kawasan hutan.

“Di satu sisi kita menjaga hutan, kita punya potensi tambang, potensi mineral dan lain sebagainya, tapi kita tidak mengelola itu karena kita menjaga hutan, lalu kita berharap dengan kita menjaga hutan itu ada kompensasi kepada kita berkaitan dengan karbon,” kata Junda Maulana.

Kata Junda Maulana, Pemprov Sulbar berharap dasar itu sehingga, pemerintah daerah sedang menyusun proposal pengajuan kompensasi karbon yang dibantu oleh pihak NGO yang sudah melakukan kajian. Selain itu, Sulbar juga mengajukan proposal perbaikan kawasan hutan.

“Disamping itu juga mengajukan proposal untuk perbaikan kawasan-kawasan hutan dan kita berharap itu bisa diwujudkan,” ujar Junda Maulana.

Selain isu karbon dan hutan, pertemuan ini juga membahas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang belum bersertifikat. Junda menyebut, banyak lokasi yang sudah dihuni masyarakat namun tercatat sebagai kawasan hutan.

“Kita berharap bahwa itu segera, karena yang kita usul ini adalah masyarakat yang sudah mendiami tempat itu, kemudian dinyatakan tempat itu sebagai kawasan hutan, bahkan ada kantor pemerintah, ada sawah, ladang mereka, dan Pak Menteri akan segera menentukan itu,” jelas Junda Maulana.

Junda Maulana juga mengatakan, hal lain yang dibahas terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sulbar, Junda menyebut ada beberapa kawasan yang diusulkan untuk penurunan status lahannya.

“Beliau pelajari dan Insya Allah tanggal 11 Desember kita akan melakukan pengkajian lintas sektor di pusat, dan pak gubernur akan hadir langsung berkaitan dengan itu,” kata Junda Maulana.

Selain itu, pemerintah Sulbar juga menyiapkan pelepasan sebagian kawasan hutan untuk kawasan ekonomi khusus. Menurut Junda, langkah ini tetap memperhatikan keseimbangan antara konservasi hutan dan pengembangan kawasan produktif.

“Standar itu kan tidak boleh kurang dari 40 persen kita enggak sampai, kita hanya sekitar berapa persen dari 60 persen ini kita masih menjaga kawasan kita, masih ada di atas 40 bahkan sampai 50 persen. Artinya masih aman, itu juga kita peruntukan untuk beberapa kawasan kawasan produktif seperti pembangunan kawasan, industri Pasangkayu, kemudian kawasan ekonomi khusus yang kita akan bangun,” ujarnya. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Dinsos Sulbar Salurkan Bantuan Beras untuk Warga Miskin Ekstrem di Mamasa

    Dinsos Sulbar Salurkan Bantuan Beras untuk Warga Miskin Ekstrem di Mamasa

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamasa – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat (Dinsos Sulbar) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan ekstrem dengan menyalurkan bantuan beras kepada warga kurang mampu di Kabupaten Mamasa pada Rabu, 10 Desember 2025. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Sulbar, Surdin. Bantuan beras ini diserahkan […]

  • DLHK Sulbar Gelar Rakor Pemeriksaan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk TPA Malabo di Mamasa

    DLHK Sulbar Gelar Rakor Pemeriksaan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk TPA Malabo di Mamasa

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi pemeriksaan dokumen pengelolaan lingkungan hidup untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Malabo, yang berlokasi di Kecamatan Tandukkalua, Kabupaten Mamasa, pada Selasa (14/4). Kegiatan ini juga sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan, […]

  • Kadisdikbud Sulbar Gandeng Mahasiswa KKN IHS, Validasi Data ATS di Polman

    Kadisdikbud Sulbar Gandeng Mahasiswa KKN IHS, Validasi Data ATS di Polman

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbu) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Muhammad Nehru Sagena menghadiri dan membuka secara resmi kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) “Berdampak” Institut Hasan Sulur (IHS) tahun 2026 yang diselenggarakan di Kampus Insitut Hasan Sulur, Wonomulyo, pada Rabu, 21 Januari 2026. Kehadiran jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini merupakan langkah […]

  • Pemprov Sulbar Persiapkan Evidence Penilaian MCP KPK, Targetkan Nilai 78 Poin Tahun 2025

    Pemprov Sulbar Persiapkan Evidence Penilaian MCP KPK, Targetkan Nilai 78 Poin Tahun 2025

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat koordinasi untuk mempersiapkan bahan menindaklanjuti permintaan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegiatan ini berlangsung di ruang RPJMD Kantor Bapperida Sulbar, Rabu 3 September 2025. Dalam pertemuan tersebut membahas kelengkapan bukti dukung (evidence) yang diperlukan dalam proses penilaian […]

  • Koordinator lapangan aksi, Alimustakim

    Himpunan Mahasiswa Manakarra Tuntut Kepala Inspektorat Sulbar Dicopot

    • 0Komentar

    INTUISI.ID – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Manakarra (HMM) kembali menggelar aksi jilid II di depan Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Kamis, 3 Oktober 2024. Aksi ini dilakukan untuk menuntut kejelasan terkait hasil audit dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Sulbar, di mana massa mendesak pencopotan Kepala Inspektorat Sulawesi Barat. Koordinator lapangan aksi, Alimustakim, […]

  • WTP ke-11 untuk Sulbar: BPK Puas, Tapi Wagub Bilang Masih Banyak yang Harus Dibangun

    WTP ke-11 untuk Sulbar: BPK Puas, Tapi Wagub Bilang Masih Banyak yang Harus Dibangun

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) kembali membuktikan komitmennya dalam transparansi pengelolaan keuangan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Ini adalah kali ke-11 Pemprov Sulbar meraih predikat tertinggi ini secara berturut-turut sejak 2014. Dalam rapat paripurna DPRD […]