Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Bapperida Sulbar Perkuat Tata Kelola Perencanaan Lewat Rapat Internal Bidang PSDA

Bapperida Sulbar Perkuat Tata Kelola Perencanaan Lewat Rapat Internal Bidang PSDA

Intuisi.id, Mamuju – Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat, Darwis Damir, menggelar rapat koordinasi internal bersama jajaran Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA), Kamis, 27 November 2025.

Rapat ini merupakan bagian dari komitmen Bapperida Sulbar untuk melaksanakan koordinasi internal secara rutin sebagai upaya memperkuat tata kelola perencanaan pembangunan daerah. Langkah tersebut sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga.

Darwis Damir mendorong penyempurnaan kualitas dokumen perencanaan, peningkatan sinkronisasi data lintas perangkat daerah, serta penerapan sistem pelaporan kinerja yang lebih terintegrasi.

Rapat yang awalnya dipimpin oleh Perencana Ahli Muda, Muh. Saleh, kemudian turut dihadiri langsung oleh Plt. Kepala Bapperida Sulbar. Dalam forum tersebut dibahas urgensi ketepatan, konsistensi, dan kelengkapan data yang harus dipenuhi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD-PGBPSDL) 2025–2029.

Muh. Saleh menekankan perlunya percepatan koordinasi lanjutan agar proses pengumpulan data dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar perencanaan. Hingga saat ini, masih terdapat sejumlah perangkat daerah yang belum melengkapi data sesuai format dan kebutuhan indikator, termasuk penyediaan data baseline tiga tahun terakhir (2022–2024).

Selain itu, ia menegaskan pentingnya penguatan peran Bidang PSDA dalam mengawal isu-isu strategis melalui sinkronisasi dokumen perencanaan, mulai dari Renstra, Renja, RKPD, RKA hingga DPA. Seluruh perangkat daerah diharapkan memahami keterkaitan antardokumen tersebut, sehingga program, kegiatan, dan subkegiatan benar-benar mencerminkan prioritas pembangunan provinsi.

Pada kesempatan yang sama, Darwis Damir menegaskan pentingnya kedisiplinan dan penguasaan informasi oleh seluruh staf perencana, khususnya terkait OPD mitra kerja masing-masing.

“Staf harus memahami pagu anggaran OPD tahun 2026, prioritas program, hingga aktivitas utama yang direncanakan. Pemahaman tersebut diperlukan agar staf mampu tampil percaya diri dan siap dalam setiap rapat bersama pimpinan maupun mitra kerja,” ujarnya.

Meski tidak dituntut memahami detail teknis belanja, wawasan terhadap prioritas program dan aktivitas strategis tetap menjadi keharusan. Selain itu, staf juga harus mampu membedakan antara usulan masyarakat melalui DPRD dan program prioritas perangkat daerah agar proses verifikasi, sinkronisasi, dan evaluasi berjalan lebih tertib dan profesional.

Rapat turut menyoroti persoalan klasik berupa ketidaksinkronan antar dokumen perencanaan, yang kerap terjadi antara RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, hingga RKA.

“Staf perencana diwajibkan mengevaluasi dan mencatat potensi ketidakkonsistenan tersebut untuk kemudian disampaikan sebagai rekomendasi tindak lanjut. Ini merupakan bagian penting dari tahapan pengendalian perencanaan yang akan berlanjut ke pengendalian pelaksanaan,” jelasnya.

Dengan penguatan ini, Bapperida Sulbar menargetkan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja berjalan semakin terukur, transparan, dan akuntabel. Langkah tersebut sekaligus menjadi wujud komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat tata pemerintahan yang baik dan efektif. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • RSUD Sulbar Laksanakan Kredensialing Perpanjangan Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan

    RSUD Sulbar Laksanakan Kredensialing Perpanjangan Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – RSUD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali melaksanakan proses kredensialing dalam rangka perpanjangan kerja sama dengan BPJS Kesehatan, sebagai upaya memastikan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap memenuhi standar mutu, keselamatan pasien, serta kelayakan fasilitas. Kegiatan kredensialing ini diadakan di ruang pertemuan RSUD Sulbar, Rabu 19 November 2025, […]

  • Percepat Penyelesaian Temuan Audit, Dinkes Sulbar Gelar Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut LHP

    Percepat Penyelesaian Temuan Audit, Dinkes Sulbar Gelar Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut LHP

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai langkah strategis dalam mempercepat penyelesaian seluruh temuan audit yang masih memerlukan tindak lanjut. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Selasa 9 Desember 2025, dihadiri oleh Sekretaris, para Kepala Bidang, Kepala UPTD […]

  • Pemprov, KPU, dan Kemenag Sulbar Teken MoU Pendidikan Pemilih untuk Siswa SMA dan MA

    Pemprov, KPU, dan Kemenag Sulbar Teken MoU Pendidikan Pemilih untuk Siswa SMA dan MA

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju –  Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama KPU Sulbar dan Kanwil Kementerian Agama Sulbar menandatangani nota kesepakatan tentang sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Sulbar di ruang kerja Gubernur Sulbar, Rabu 20 Mei 2026. Kerja sama itu difokuskan pada penguatan pendidikan pemilih bagi pelajar tingkat SMA dan Madrasah Aliyah (MA). Asisten I Pemprov Sulbar, […]

  • Tantangan Kemiskinan Ekstrem di Sulbar, BPS dan Pj Gubernur Tawarkan Solusi

    Tantangan Kemiskinan Ekstrem di Sulbar, BPS dan Pj Gubernur Tawarkan Solusi

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2024, tingkat kemiskinan di Sulawesi Barat mencapai 11,21 persen. Meski terjadi sedikit penurunan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan pada Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 0,05 poin dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,03 poin. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, Tina Wahyufitri, menjelaskan […]

  • Kuasa Hukum Zulfahmi Ajukan Banding, Sebut Ada Fakta Persidangan yang Diabaikan

    Kuasa Hukum Zulfahmi Ajukan Banding, Sebut Ada Fakta Persidangan yang Diabaikan

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Tim kuasa hukum terdakwa perkara dugaan korupsi pembangunan Gerbang Mamuju menyatakan akan mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Negeri Mamuju yang menjatuhkan pidana kepada Zulfahmi alias Andis dan H. Ahmad. Pihak kuasa hukum menilai sejumlah pertimbangan dalam putusan majelis hakim belum sepenuhnya mencerminkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Kuasa hukum […]

  • Listrik untuk Botteng: Dinas ESDM Sulbar Pantau Langsung Usulan Warga

    Listrik untuk Botteng: Dinas ESDM Sulbar Pantau Langsung Usulan Warga

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Dalam upaya mempercepat pemerataan akses energi di daerah pedesaan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan pemantauan langsung atas usulan penambahan jaringan listrik di Desa Botteng, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Rabu 9 Juli 2025. Program percepatan ini juga sejalan dengan visi Panca Daya Gubernur Sulbar Suhardi Duka […]

expand_less