Tantangan Kemiskinan Ekstrem di Sulbar, BPS dan Pj Gubernur Tawarkan Solusi

INTUISI.ID, Mamuju – Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2024, tingkat kemiskinan di Sulawesi Barat mencapai 11,21 persen.

Meski terjadi sedikit penurunan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan pada Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 0,05 poin dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,03 poin.

Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, Tina Wahyufitri, menjelaskan bahwa mayoritas kepala rumah tangga miskin hanya tamat SD, sebesar 46,17 persen, dan 22,73 persen dari mereka tidak bisa membaca dan menulis, yang menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam menurunkan kedua indeks tersebut.

Menurut Tina, peningkatan kemiskinan ekstrem di Sulbar juga disebabkan oleh penurunan pengeluaran pada kelompok penduduk tingkat terbawah, terutama yang masuk dalam kategori miskin ekstrem.

Perubahan dari bantuan sosial berbentuk tunai serta penghapusan aturan penggunaan dana desa minimal untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem turut mempengaruhi kondisi ini. Oleh karena itu, kemiskinan ekstrem di Sulbar menjadi perhatian serius bagi pemerintah pusat sebagai agenda prioritas nasional.

Menanggapi data ini, Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin, yang mulai menjabat sejak 17 Mei 2024, melihat kemiskinan ekstrem sebagai masalah mendasar yang harus segera ditangani oleh seluruh pemerintahan di Sulbar. Ia berfokus pada pemanfaatan potensi alam Sulbar dalam merancang program jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mengurangi kemiskinan.

Pj Gubernur Bahtiar mengedepankan pendekatan inovatif dengan menggalakkan gerakan menanam hortikultura dan menebar ribuan kepiting bakau di hutan bakau Mamuju tanpa mengandalkan anggaran dari APBD. Inisiatif ini dilihatnya sebagai langkah strategis dalam meningkatkan ketahanan pangan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Pemberian bibit gratis kepada warga yang selama ini dilakukan, menurut Bahtiar, tidak hanya bermanfaat sebagai sumber pangan tetapi juga penting untuk mencegah bencana alam seperti longsor di daerah dengan potensi bencana tinggi seperti Sulbar.

“Pohon sukun merupakan sumber air bersih dan dapat menambah gizi serta menjadi sumber pendapatan masyarakat,” ungkapnya.

Kebijakan Bahtiar mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim, menilai Bahtiar telah tepat dalam mengidentifikasi masalah yang dihadapi Sulbar dan dalam menawarkan solusi. Menurutnya, Bahtiar berhasil menggerakkan birokrasi untuk bekerja secara kolaboratif dalam menghadapi kemiskinan ekstrem, stunting, dan pengangguran.

“Kebijakan visioner Bahtiar harus kita petik di Sulbar,” ujarnya.

Dosen Politik dan Kebijakan Publik FISIP Unsulbar, Farhanuddin, juga mengapresiasi program pemerintah Sulbar di sektor pertanian, perkebunan pisang Cavendish, dan sukun. Menurutnya, program-program ini akan berdampak positif pada pengembangan ekonomi masyarakat.

“Program yang dijalankan Pj Gubernur, seperti pemberian bibit pisang Cavendish, durian musang king, serta penyebaran kepiting, harus dikawal bersama karena langsung menyentuh masyarakat dan bisa menjadi bagian dari upaya menanggulangi kemiskinan,” tegas Farhanuddin.

(*)