Gubernur Sulbar Suhardi Duka Dorong Prinsip Keadilan Fiskal, Harap Ada Pertimbangan Terkait Penyeragaman Kebijakan TKD

INTUISI.ID, Mamuju – Gubernur Sulbar Suhardi Duka mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan arahan Menteri Keuangan RI terkait percepatan realisasi belanja pemerintah daerah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Rakor tersebut digelar secara virtual (Zoom Meeting) dari Ruang Oval Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 20 Oktober 2025.

Dalam rakor tersebut, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia mengenai pentingnya mempercepat realisasi anggaran, terutama menjelang akhir tahun, agar dapat mendukung stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional.

Gubernur Suhardi Duka mengungkapkan, berdasarkan paparan Menteri Keuangan, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara nasional masih relatif rendah, yakni rata-rata baru mencapai 55 persen dan belum ada daerah yang mencapai 70 persen. Selain itu, isu yang menjadi perhatian nasional adalah masih adanya sejumlah pemerintah daerah yang menyimpan dana besar di rekening bank tanpa dibelanjakan secara optimal.

“Ada beberapa provinsi dan kabupaten yang uang kasnya besar, bahkan mencapai angka Rp3,7 triliun. Pemerintah pusat menilai hal itu tidak efektif karena dana tersebut seharusnya digunakan untuk pembangunan, bukan disimpan terlalu lama di perbankan,” ujar Suhardi Duka.

Ia menegaskan, kondisi tersebut berbeda dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang tergolong daerah dengan kemampuan fiskal terbatas dan tidak memiliki kebiasaan menahan dana di bank.

“Kalau kita di Pemprov Sulbar hampir tidak ada uang yang disimpan di bank, kecuali Kas Daerah (Kasda). Kasda kita saat ini kurang lebih Rp60 miliar, dan akan digunakan untuk pembayaran gaji dan TPP pegawai,” jelasnya.

Lebih lanjut, Suhardi Duka mengingatkan agar pemerintah daerah lain berhati-hati dalam mengelola dana publik, terutama yang masih menunda penyerapan anggaran. Ia menilai, penundaan belanja daerah dapat menghambat pembangunan dan berpotensi berdampak pada kebijakan fiskal pemerintah pusat, termasuk kemungkinan penarikan dana yang tidak terserap di akhir tahun anggaran.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Suhardi Duka juga menyinggung soal pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang dilakukan pemerintah pusat. Ia menyebut, kebijakan tersebut memberikan dampak signifikan terhadap fiskal daerah-daerah kecil seperti Sulawesi Barat.

“Dengan adanya pemotongan TKD, totalnya di Sulbar termasuk enam kabupaten dan provinsi kurang lebih mencapai hampir Rp1 triliun. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi itu saya sudah ukur kita akan mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi kira-kira antara 0,5 persen sampai dengan 0,7 persen,” ungkap Suhardi Duka

“Jadi yang tadinya mungkin kita bisa tumbuh 5 persen, ya kita hanya mungkin bisa tumbuh 4,2 persen. Jadi kira kira itu,” tambahnya.

Lebih lanjut, Gubernur Sulbar juga menyinggung pertemuan 18 gubernur dengan Menteri Purbaya beberapa waktu lalu membahas terkait pemotongan dan TKD ini.

“Tentu sama nasib kita. Kami justru meminta agar terjadi perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Saya tidak hadir karena undangannya baru saya terima pukul 4 sore, sementara acaranya dimulai jam 9 pagi keesokan harinya. Jadi bukan karena saya tidak mau hadir,” terang Suhardi Duka.

Ia menegaskan agar kebijakan fiskal nasional tidak diseragamkan mengingat kondisi keuangan tiap daerah berbeda-beda. “Kita sepakat supaya jangan menyeragamkan daerah, karena setiap provinsi punya karakteristik fiskal yang berbeda,” pungkasnya. (*)