INTUISI.ID – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bontang Tahun 2026 mulai dibahas dalam Rapat Paripurna yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Jumat (19/9/2025) malam.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD, Andi Faizal Sofyan Hasdam, turut dihadiri Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, serta sejumlah pejabat terkait. Dalam rapat tersebut, Agus Haris menyampaikan Pengantar Nota Keuangan yang menyoroti arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan daerah.
Ia menyebutkan, RAPBD 2026 diproyeksikan dengan nilai belanja daerah mencapai Rp2,8 triliun. Dana tersebut akan diarahkan pada program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Tujuh program unggulan, termasuk Bontang Sehat dan Bontang Pintar, akan menjadi fokus utama. Semua diarahkan untuk mewujudkan Bontang yang inklusif, sejahtera, dan berkelanjutan,” terang Agus Haris.
Selain memaparkan prioritas, Agus juga menyoroti tantangan serius yang akan dihadapi. Mulai 2026, pemerintah pusat merencanakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD). Kebijakan ini dikhawatirkan akan mengurangi ruang fiskal Bontang, yang selama ini masih banyak bergantung pada dana transfer pusat.
“Kami melihat kebijakan ini bisa menghambat realisasi program strategis. Karena itu, pemerintah daerah harus bijak merespons dengan memperkuat PAD dan efisiensi belanja,” tambahnya.
Agus menegaskan, APBD 2026 diharapkan menjadi instrumen keuangan yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga mampu menjaga keberlanjutan pembangunan.
Di sisi lain, Wali Kota Bontang selaku Ketua APEKSI Komisariat Wilayah V Kalimantan, telah mendorong agar aspirasi penolakan pemangkasan TKD disuarakan di tingkat nasional. Hal ini demi memastikan daerah tetap memiliki ruang fiskal yang adil dalam membangun.
“Pemerintah Kota dan DPRD akan terus bersinergi agar RAPBD ini segera rampung dan ditetapkan, sehingga program strategis dapat segera direalisasikan,” tutup Agus Haris. (*)
