Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Sulbar Perkuat Penganekaragaman Pangan, Bentuk Tim Kerja SIGAP untuk Implementasi Perpres 81/2024

Sulbar Perkuat Penganekaragaman Pangan, Bentuk Tim Kerja SIGAP untuk Implementasi Perpres 81/2024

INTUISI.ID, Mamuju – Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan rapat Tim Kerja Aksi Perubahan Sinergi Aksi Daerah untuk Penganekaragaman Pangan (SIGAP PANGAN) Tahun 2025. Kegiatan ini merupakan langkah strategis sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

Rapat tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, Bidasari yang juga bertindak sebagai Ketua Tim Kerja, mewakili Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulbar, H. Abdul Waris Bestari. Dalam sambutannya, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan komitmen bersama dalam mewujudkan pola konsumsi masyarakat yang lebih beragam, bergizi seimbang, dan aman.

Hadir sebagai narasumber utama, Nugroho Hamid Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. Beliau memaparkan arah kebijakan, strategi, serta langkah-langkah konkret yang harus ditempuh Tim Kerja SIGAP PANGAN untuk memperkuat gerakan penganekaragaman pangan di Sulawesi Barat.

“Keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat,” kata Nugroho, Jumat 12 September 2025.

Dalam rapat ini juga disoroti urgensi lahirnya Peraturan Gubernur Sulbar Suhardi Duka sebagai payung hukum turunan dari Perpres 81 Tahun 2024. Pergub tersebut dipandang penting agar kebijakan penganekaragaman pangan dapat lebih terarah, memiliki kekuatan regulasi yang jelas, serta memudahkan integrasi program di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Dengan adanya Pergub, diharapkan setiap langkah yang dijalankan Tim Kerja SIGAP PANGAN memiliki landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin keberlanjutan program.

Melalui rapat ini, Tim Kerja SIGAP PANGAN diharapkan mampu menyusun rencana aksi yang terukur, sistematis, dan selaras dengan kebijakan nasional.

Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan, tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat melalui pemanfaatan potensi pangan lokal yang melimpah, serta memperkuat identitas pangan daerah. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Sri Puji Astuti : Sekolah Rakyat Jadi Langkah Nyata Wujudkan Pendidikan Inklusif di Samarinda

    Sri Puji Astuti : Sekolah Rakyat Jadi Langkah Nyata Wujudkan Pendidikan Inklusif di Samarinda

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda mendapat apresiasi dari DPRD setempat atas peluncuran program Sekolah Rakyat, yang ditujukan untuk menjangkau anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi sangat rentan. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyebut program ini sebagai bentuk nyata perhatian terhadap kelompok masyarakat yang selama ini sulit mengakses pendidikan formal. “Banyak […]

  • HUT ke-66 Pangkep, Momentum Evaluasi Kinerja dan Masa Depan Daerah

    HUT ke-66 Pangkep, Momentum Evaluasi Kinerja dan Masa Depan Daerah

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, PANGKEP – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) tahun ini berlangsung meriah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mengusung tema “Sinergi Wujudkan Sumber Daya Kompetitif Menuju Pangkep Hebat Berkelanjutan”, perayaan tersebut diharapkan tidak berhenti pada seremoni semata. Anggota DPRD Pangkep, Muhammad Ramli, menilai momentum hari jadi daerah harus dimaknai lebih dalam sebagai […]

  • Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra. (Foto : Him)

    Pengoperasian Pom Mini Masih Marak Terjadi di Samarinda, Samri : Kami Akan Panggil Satpol PP

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, SAMARINDA – Pengoperasian Pom Mini di Kota Samarinda masih berlangsung, meskipun telah dilarang oleh pemerintah. Kegiatan ini terus berjalan tanpa adanya tindakan tegas dari pihak berwenang untuk menertibkannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang komitmen pemerintah dalam menjalankan kebijakan dan menegakkan hukum di Kota Samarinda. Padahal, Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat […]

  • BPKAD Sulbar Sinkronisasi Belanja Pegawai 2026: Pastikan Data Tertib, Anggaran Tepat dan Sesuai Aturan

    BPKAD Sulbar Sinkronisasi Belanja Pegawai 2026: Pastikan Data Tertib, Anggaran Tepat dan Sesuai Aturan

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamujju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Plt. Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Abd. Kuddus, didampingi Plt. Kasubid Anggaran dan Bina Kabupaten Wilayah II, Muhammad Apriady, melaksanakan kegiatan Sinkronisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, mulai 18 hingga 19 Februari 2026, di ruang […]

  • DPRD Bontang Ingatkan Pemkot Soal Fasilitas Paskibraka, Jangan Abaikan Peserta

    DPRD Bontang Ingatkan Pemkot Soal Fasilitas Paskibraka, Jangan Abaikan Peserta

    • 0Komentar

    INTUISI.id – Keterbatasan anggaran kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Bontang tahun 2026 menjadi perhatian DPRD Kota Bontang. Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Bontang, Alfin Rausan Fikry, meminta pemerintah daerah tidak mengabaikan kebutuhan dasar para peserta selama menjalani masa pelatihan. Sorotan tersebut disampaikan Alfin dalam rapat kerja Pansus LKPJ bersama sejumlah organisasi perangkat […]

  • Dinsos Sulbar Terima Audiensi Bank BSI Cabang Mamuju Bahas Penguatan Layanan Sosial Keuangan

    Dinsos Sulbar Terima Audiensi Bank BSI Cabang Mamuju Bahas Penguatan Layanan Sosial Keuangan

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menerima audiensi dari Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Mamuju, memperkuat koordinasi dan membahas peluang kolaborasi dalam pengembangan layanan sosial berbasis keuangan syariah, termasuk dukungan terhadap program pemberdayaan masyarakat rentan, pemanfaatan layanan perbankan untuk penyaluran bantuan, serta peningkatan literasi keuangan kelompok-kelompok binaan Dinsos Sulbar. Kunjungan tersebut diterima langsung […]

expand_less