INTUISI.ID, Mamuju – UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Dinas Koperindag Sulawesi Barat (Sulbar) secara resmi menyosialisasikan inovasi layanan digital UPTD BPSMB, Selasa, 9 September 2025.
Terobosan ini merupakan Aksi Perubahan yang digagas oleh Kasubag Tata Usaha UPTD BPSMB, Yenny Christina Kiding, dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan V Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025. Ini juga sejalan dengan visi Panca Daya Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakilnya salim S Mengga.
Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Dinas Koperindag Sulbar, H. Masriadi Nadi Atjo, dihadiri oleh Sekretaris Dinas, Andi Purnama, Kepala UPTD BPSMB, Adnan Rasjid, serta para pelaku usaha kopi dan kakao sebagai peserta utama.
Dalam sambutannya, Masriadi menekankan pentingnya inovasi ini sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia berharap agar terobosan ini tidak berhenti setelah diluncurkan, melainkan harus terus berlanjut dan dikembangkan secara berkelanjutan.
“Digitalisasi ini hal yang sangat penting. Inovasi seperti ini jangan hanya seremonial, tapi harus terus dikembangkan,” tegas Masriadi.
“Layanan digital tidak hanya mempermudah akses, tetapi juga secara signifikan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh para pelaku usaha, karena mereka tidak perlu lagi datang langsung ke kantor,” tambahnya.
Masriadi juga menegaskan bahwa digitalisasi layanan publik adalah sebuah keharusan untuk merespons tuntutan zaman yang serba cepat. Ia memberikan contoh konkret tentang kemudahan pendaftaran layanan rumah sakit di Makassar yang kini bisa dilakukan dari Mamuju berkat teknologi.
“Dulu kita harus datang subuh-subuh ke Makassar hanya untuk dapat nomor antrean. Sekarang, dari Mamuju pun kita sudah bisa mendaftar. Kemudahan seperti inilah yang harus kita replikasi di semua layanan kita,” tegas Masriadi.
Langkah proaktif ini sejalan dengan visi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga untuk menciptakan birokrasi yang responsif, efisien, dan gerak cepat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di sektor komoditas unggulan. (*)
