Ikuti Kami

Beranda » BERITA » BPKPD Sulbar Ajukan Ranperda APBD 2026 ke Inspektorat untuk Reviu : Pastikan Kualitas Perencanaan Keuangan Daerah

BPKPD Sulbar Ajukan Ranperda APBD 2026 ke Inspektorat untuk Reviu : Pastikan Kualitas Perencanaan Keuangan Daerah

INTUISI.ID, Mamuju – Dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) secara resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 kepada Inspektorat Sulbar untuk dilakukan proses reviu.

Penyerahan dokumen dilakukan oleh Kasubid Penganggaran Pendapatan dan Belanja Operasi, Muhammad Apriadi, didampingi pejabat fungsional AKPD Ahli Muda, Abdul Kuddus, serta staf Mas’ad. Dokumen diterima langsung oleh Sekretaris Inspektorat Sulbar, Abdul Syahid Hasan, di ruang kerjanya pada Senin (8/9/2025).

Langkah ini sejalan dengan Misi Pembangunan Sulbar yang digagas Gubernur Sulbar ,Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Pengajuan dokumen Ranperda ini dilengkapi pula dengan dokumen pendukung, diantaranya Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun 2026 dan Nota Keuangan APBD Tahun 2026. Proses reviu diharapkan dapat memberikan masukan penting dalam penyempurnaan Ranperda sebelum diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar untuk dibahas dan disetujui.

Dalam kesempatan itu, Abdul Kuddus menegaskan bahwa proses reviu Inspektorat menjadi bagian penting untuk memastikan kualitas perencanaan keuangan daerah.

“Kami berharap reviu ini bisa membantu menyempurnakan rancangan APBD, sehingga setiap rupiah yang dialokasikan dapat tepat sasaran, efektif, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Sulbar,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Sulbar, Abdul Syahid Hasan, menyambut baik penyampaian Ranperda ini.

“Inspektorat berkomitmen memberikan reviu yang objektif dan konstruktif. Kami ingin memastikan APBD 2026 tersusun sesuai aturan, sekaligus mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulbar,” ungkapnya.

Secara terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra menegaskan, hasil reviu ini sangat penting agar rancangan APBD 2026 semakin matang dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Sulbar secara adil dan transparan.

Dengan tersusunnya Ranperda APBD 2026 dan melalui reviu Inspektorat, diharapkan Sulbar dapat menghadirkan APBD yang lebih efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Pemkot Bontang Dorong Donor Darah Jadi Gaya Hidup, 150 Pendonor Dapat Penghargaan

    Pemkot Bontang Dorong Donor Darah Jadi Gaya Hidup, 150 Pendonor Dapat Penghargaan

    • 0Komentar

    INTUISI.id – Pemerintah Kota Bontang mendorong masyarakat menjadikan donor darah sebagai bagian dari gaya hidup sekaligus bentuk kepedulian terhadap sesama. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan darah bagi warga yang sewaktu-waktu membutuhkan transfusi. Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, saat membuka Peringatan Hari Donor Darah Sedunia 2026 yang dirangkaikan dengan Hari Bakti Dokter […]

  • Perkuat Efisiensi dan Akuntabilitas, Biro Organisasi Sulbar Bahas Penyusunan Probis

    Perkuat Efisiensi dan Akuntabilitas, Biro Organisasi Sulbar Bahas Penyusunan Probis

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Penyusunan Proses Bisnis (Probis), bertempat di Ruang Rapat Biro Organisasi, Selasa 27 Januari 2026. Penyusunan Probis sejalan dengan Misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, dalam membangun SDM […]

  • Anggota DPR RI, Zulfikar Suhardi Siap Fasilitasi Perjuangan Percepatan Terbentuknya Kota Mamuju

    Anggota DPR RI, Zulfikar Suhardi Siap Fasilitasi Perjuangan Percepatan Terbentuknya Kota Mamuju

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Zulfikar Suhardi akan menfasilitasi forum perjuangan percepatan kota Mamuju dengan komisi II DPR RI Hal tersebut terungkap dalam rapat forum dengan pimpinan partai politik, di kantor DPW PKS Sulawesi Barat (Sulbar), Minggu, 3 Agustus 2025. Sebelumnya ketua forum H. Sandi menyampaikan beberapa agenda penting yang dibahas […]

  • Kadis Pangan Sulbar Jadi Pemateri pada Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan

    Kadis Pangan Sulbar Jadi Pemateri pada Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Suyuti Marzuki, menjadi pemateri pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Sulawesi Barat, Selasa (10/3/2026). Mengangkat tema “Peningkatan Ketahanan Pangan Sulawesi Barat”, kegiatan tersebut dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dan diikuti oleh masyarakat serta unsur terkait sebagai bagian dari upaya […]

  • Bapperida Sulbar dan BWS V Mamuju Perkuat Strategi Pengelolaan SDA di Awal 2026

    Bapperida Sulbar dan BWS V Mamuju Perkuat Strategi Pengelolaan SDA di Awal 2026

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) V Mamuju mengambil langkah strategis dalam optimalisasi pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) di awal tahun 2026. Langkah tersebut merupakan hasil rapat koordinasi antara Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bapperida Sulbar, Hasanuddin, dengan Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber […]

  • Pemkesra Sulbar Gelar Rakor Penyusunan Laporan dan Penetapan Target Penerapan Standar Pelayanan Minimal

    Pemkesra Sulbar Gelar Rakor Penyusunan Laporan dan Penetapan Target Penerapan Standar Pelayanan Minimal

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Pemkesra melaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan dan Penetapan Target Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bertempat di Ruang Rapat Karo Pemkesra. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.4/2851/S tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Target Jumlah Warga Negara dan Mutu Layanan […]

expand_less