Pemprov Sulbar Terima SK Mendagri Evaluasi RPJMD 2025–2029, Bapperida Gelar Rapat Finalisasi
- BERITA Pemerintahan
- calendar_month Minggu, 24 Agt 2025
INTUISI.ID, Mamuju – Setelah melalui proses evaluasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat resmi menerima Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, mengungkapkan bahwa SK Mendagri tersebut diterima pada Kamis, 21 Agustus 2025. “Alhamdulillah akhirnya setelah evaluasi Ranperda RPJMD pada 11 Juli lalu, kita telah menerima Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 600.5-3275 Tahun 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJMD Sulbar Tahun 2025–2029,” ujar Junda, Jumat (22/8/2025) di Kantor Bapperida Sulbar.
Menindaklanjuti keputusan tersebut, Bapperida Sulbar langsung menggelar rapat finalisasi penyempurnaan bersama tim penyusun RPJMD. Rapat dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, hingga Minggu (24/8/2025), dengan target menyelesaikan dokumen hasil penyempurnaan sesuai rekomendasi Kemendagri.
“Tentunya Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga bersama DPRD Sulbar berkomitmen untuk melakukan percepatan pembahasan penyempurnaan sehingga dapat dituntaskan secepatnya,” jelas Junda.
Dalam SK Mendagri tersebut, Pemprov Sulbar diberi waktu maksimal tujuh hari sejak diterimanya keputusan untuk menyampaikan dokumen hasil penyempurnaan ke Kemendagri agar memperoleh nomor register. Nomor register ini menjadi syarat utama penetapan RPJMD sebagai Peraturan Daerah.
“Waktu yang diberikan sangat terbatas, namun kami optimis dapat menyelesaikannya segera. Kami akan mencermati hasil evaluasi dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah disampaikan,” tegas Junda.
Adapun empat poin rekomendasi Mendagri dalam keputusan tersebut, yaitu:
1. Rancangan Akhir (Ranhir) RPJMD Sulbar 2025–2029 disempurnakan dengan menindaklanjuti masukan kementerian/lembaga serta laporan hasil reviu Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah.
2. Ranhir RPJMD Sulbar yang telah diperbaiki dan disempurnakan agar diinput dan diproses ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
3. Ranhir RPJMD Sulbar yang telah disempurnakan segera ditetapkan menjadi Perda dan disampaikan kepada kepala perangkat daerah sebagai dasar perubahan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah.
4. Penyusunan Perda RPJMD Sulbar 2025–2029 agar menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, hasil terbaru verifikasi dan validasi nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah, serta memedomani RPJMN 2025–2029. (ADV)
forum Komentar (0)
Terkait
-
Bukan Sekadar Ngopi, Pupuk Kaltim Dorong Pegiat Kopi Bontang Naik Kelas
- 0Komentar
INTUISI.ID – Bisnis kopi di Bontang tak lagi sebatas soal secangkir minuman. Tumbuhnya kedai kopi, komunitas, home brewer hingga barista membuka ruang ekonomi baru yang bisa dikembangkan menjadi usaha mandiri. Melihat potensi tersebut, PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) melalui Gerakan Mandiri Usaha Mikro Kecil (GEMA UMK) mendorong peningkatan kompetensi para pegiat kopi di Bontang. […]
-
Pergantian Kades Bukan Alasan Pecat Perangkat Desa, Muhammad Ramli Bawa Penjelasan Kemendagri
- 0Komentar
INTUISI.id – Kepala desa yang baru terpilih tidak serta-merta memiliki kewenangan untuk merombak atau memberhentikan perangkat desa sesuka hati hanya karena terjadi pergantian kepemimpinan. Hal tersebut ditegaskan anggota DPRD Kabupaten Pangkep dari Partai Demokrat, Muhammad Ramli, setelah melakukan kunjungan ke Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di Jakarta, Senin (14/9/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk membahas Rancangan […]
-
Wakili Kapolda Sulbar, Kapolresta Mamuju Hadiri Peletakan Batu Pertama Pembangunan Ponpes Al Ikhlas Oleh Menteri Agama RI
- 0Komentar
Mamuju – Mewakili Kapolda Sulawesi Barat, Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ferdyan Indra Fahmi menghadiri kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Ikhlas Cabang Mamuju, yang berlokasi di Dusun Pasada Desa Botteng Utara, Kabupaten Mamuju, Senin (21/9/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar, unsur Forkopimda Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, […]
-
Menteri Agama RI Nazarudin Umar Pimpin Peletakan Batu Pertama Ponpes Al Ikhlas Mamuju, Kapolresta : Kunker Berjalan Aman dan Lancar
- 0Komentar
Mamuju – Mewakili Kapolda Sulawesi Barat, Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ferdyan Indra Fahmi menghadiri kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Ikhlas Cabang Mamuju, yang berlokasi di Dusun Pasada Desa Botteng Utara, Kabupaten Mamuju, Senin (21/9/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar, unsur Forkopimda Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, […]
Rekomendasi
-
Sekdis PUPR Sulbar Paparkan Arah Pembangunan Konstruksi 2026 dalam Wawancara Live RRI
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat, Ridwan Alimulk, tampil dalam wawancara live RRI, Kamis 22 Januari 2026. Program ini membahas arah dan strategi pembangunan sektor konstruksi Sulawesi Barat tahun 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan komitmen Dinas PUPR untuk terus menghadirkan infrastruktur yang berkualitas, andal, dan berdampak […]
-
DKPPKB Sulbar Gelar Sosialisasi Regulasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bagi Rumah Sakit
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Sosialisasi Regulasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan bagi seluruh Rumah Sakit di wilayah Sulawesi Barat, Senin 19 Januari 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 […]
-
550 Anak Putus Sekolah di Sulbar Kembali Belajar, Gerakan Pemprov Mulai Tunjukkan Hasil
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Sebanyak 550 anak tidak sekolah (ATS) di Provinsi Sulawesi Barat kembali mengenyam pendidikan setelah mengikuti program Gerakan Kembali Bersekolah. Angka ini merupakan bagian dari total 1.700 ATS yang tersebar di enam kabupaten. Peluncuran gerakan tersebut digelar di Ballroom Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Sabtu (2/5/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Rincian […]
-
Yusuf T. Silambi Usulkan Edukasi Hak dan Kewajiban untuk Warga Lebih Responsif terhadap Pemerintahan
- 0Komentar
Sangatta, Intuisi.Id – Anggota DPRD Kutai Timur, Yusuf T. Silambi, menilai pentingnya pelaksanaan pelatihan mengenai hak dan kewajiban masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga dalam pemerintahan. Ia menganggap kegiatan ini sebagai langkah penting untuk membangun sistem demokrasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kutai Timur. Menurut Yusuf, masyarakat perlu memahami hak-hak mereka, […]
-
Suhardi Duka: Sulbar Komitmen Jaga Inflasi di Bawah 2,5 Persen
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Gubernur Suhardi Duka menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) untuk menjaga inflasi tetap terkendali di bawah 2,5 persen. Hal tersebut disampaikan usai mengikuti rapat high level meeting pengendalian inflasi di Mamuju, Selasa, 10 Maret 2026. Suhardi Duka menyebutkan, secara bulanan inflasi di Sulbar pada Februari 2026 tergolong baik karena berada […]
-
Pantau Pesisir Mamuju, BPBD Sulbar Petakan Risiko dan Mitigasi Bencana Laut
- 0Komentar
INTUISI.ID, Mamuju – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat melakukan pemantauan dan monitoring di wilayah pesisir Kabupaten Mamuju, Minggu (5/10/2025). Kegiatan ini dipimpin oleh Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana (Plt. Kalaksa) BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, bersama sejumlah staf. Pemantauan dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan masyarakat pesisir dalam menghadapi potensi bencana, terutama banjir […]
Saat ini belum ada komentar