Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Gubernur Suhardi Duka Paparkan Prioritas Anggaran 2026 Usai Pengesahan Laporan APBD 2024

Gubernur Suhardi Duka Paparkan Prioritas Anggaran 2026 Usai Pengesahan Laporan APBD 2024

INTUISI.ID, Mamuju – DPRD Provinsi Sulbar dan Pemprov Sulbar sepakati ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2024 untuk di sahkan melalui rapat paripurna, Selasa 15 Juli 2025.

Juru bicara masing-masing komisi menyampaikan pandangannya terhadap pertanggung jawaban APBD tahun 2024, sekaligus Gubernur Sulbar, Suhardi Duka menjawab atas pandangan masing-masing komisi.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Sulbar Amalia Aras, didampingi Wakil Ketua Hj. St. Suraidah Suhardi, Abdul Halim dan Munandar Wijaya, serta hadir juga Plh Sekprov Herdin Ismail, para anggota DPRD maupun pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar.

Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) memaparkan rancangan kebijakan umum anggaran dan perkiraan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun 2026. Bebagai indikator makro dan sasaran pembangunan tahun 2026 akan dilaksanakan.

“Kita akan mengalokasikan belanja untuk pemenuhan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah seperti mendukung ketahanan pangan, mendukung program pendidikan, mendukung program kesehatan, mendukung pembangunan desa, koperasi, dan UMKM, serta mendukung peningkatan akselerasi investasi,” kata Suhardi Duka.

Sementara itu, Pemprov Sulbar juga akan mengalokasikan belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan provinsi.

“Kita juga mengalokasikan belanja yang bersifat mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan dialokasikan dalam jumlah yang cukup diantaranya gaji dan tunjangan ASN, DPRD dan KDH/WKDH,” ungkapnya.

Hal ini, dilakukan dalam rangka pemenuhan pencapaian prioritas pembangunan daerah.

“Kebijakan pendapatan tahun 2026, kita mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dan negeri (PPh, OPDN), PPh pasal 21, dan PPh badan. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan yang lebih intensif antara pusat dan daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan transfer. Termasuk meningkatkan kinerja daerah yang menjadi prasyarat pengalokasian insentif fiskal oleh pemerintah pusat,” tandasnya. (ADV)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Hari Sumpah Pemuda ke-97, Gubernur Sulbar Ajak Pemuda Bergerak Hadapi Perubahan Zaman

    Hari Sumpah Pemuda ke-97, Gubernur Sulbar Ajak Pemuda Bergerak Hadapi Perubahan Zaman

    • 0Komentar

    INTUISI.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025 di Lapangan Upacara Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 28 Oktober 2025. Dalam upacara tersebut, Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) bertindak sebagai pembina upacara dan menyampaikan pesan penting kepada generasi muda Sulbar agar terus menjadi penggerak perubahan menuju masa […]

  • Aliansi Pemuda Berau Desak Dinas Pertanian Transparan dalam Program Swasembada Pangan

    Aliansi Pemuda Berau Desak Dinas Pertanian Transparan dalam Program Swasembada Pangan

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Berau – Aliansi Pemuda Berau menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Berau sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja instansi tersebut. Mereka menilai program pertanian di Berau tidak sejalan dengan visi pemerintah pusat, khususnya dalam mendukung program swasembada pangan nasional dan regenerasi petani muda. Akbar, Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah […]

  • Tim Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi Sulbar Siap Dukung Pelaksanaan Monitoring dan Uji Petik Desa Antikorupsi oleh KPK RI

    Tim Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi Sulbar Siap Dukung Pelaksanaan Monitoring dan Uji Petik Desa Antikorupsi oleh KPK RI

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Tim Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi Provinsi Sulawesi Barat menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Monitoring dan Uji Petik Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Dit. Permas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI). Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian calon desa percontohan antikorupsi di enam kabupaten di […]

  • Kadis Perhubungan Sulbar: Operasi Zebra Marano 2025 Momentum Perbaikan Disiplin Lalu Lintas

    Kadis Perhubungan Sulbar: Operasi Zebra Marano 2025 Momentum Perbaikan Disiplin Lalu Lintas

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Marano 2025, di Lapangan Tribrata Mapolda Sulbar, Senin (17/11/25). Operasi ini akan berlangsung selama 14 hari ke depan (17-30 November 2025), bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) menjelang Operasi Lilin 2025. Apel gelar pasukan ini […]

  • Bantuan Parpol di Sulbar Disalurkan, SDK: Pendidikan Politik Wajib Diperkuat

    Bantuan Parpol di Sulbar Disalurkan, SDK: Pendidikan Politik Wajib Diperkuat

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka menyerahkan bantuan hibah kepada Partai Politik yang memiliki kursi legislatif, Senin 28 April 2025. Turut hadir perwakilan Partai Politik, Kabinda Sulbar, Korem 142/Tatag, Polda Sulbar, dan para Organisasi Kepemudaan (OKP). “Kita meminta agar proses kaderisasi dan pendidikan politik itu jalan di internal partai politik,” kata SDK. Hal ini, […]

  • Pengembangan IAD Kutim Dianggap Bupati Jadi Jalan Menuju Tata Kelola SDA yang Lebih Baik

    Pengembangan IAD Kutim Dianggap Bupati Jadi Jalan Menuju Tata Kelola SDA yang Lebih Baik

    • 0Komentar

    INTUISI.ID – Setelah berbulan-bulan disusun, dokumen Integrated Area Development (IAD) berbasis perhutanan sosial milik Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) akhirnya rampung. Namun sebelum diajukan kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, legitimasi dari Pemkab Kutim diperlukan. Oleh sebab itu dilakukan penandatanganan dokumen IAD yang berlangsung pada Kamis (19/12/2024), pagi, di Ruang Kerja Bupati Kutai Timur. Kegiatan […]

expand_less