Kunjungan Perdana Kadis DKP Safaruddin ke BBIP Poniang, Tegaskan Kolaborasi dan Penguatan Budidaya Perikanan

Intuisi.id, Mamuju – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat, Safaruddin, S.DM, melakukan kunjungan kerja perdana setelah resmi dilantik. Kunjungan tersebut dipusatkan di UPTD Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Poniang serta sejumlah lokasi aset milik DKP Sulbar berupa tanah dan bangunan di Kabupaten Majene dan Polewali Mandar. Dalam kunjungannya, Rabu 11 Februari 2026, ia didampingi Sekretaris DKP Provinsi Sulawesi Barat, Oktorio, AS.

Kunjungan ini merupakan bagian dari langkah awal konsolidasi program kerja DKP Sulbar dalam mendukung dan merealisasikan visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Suka, khususnya di sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah.

Rombongan diterima secara resmi oleh Kepala UPTD BBIP Poniang, Irwan Latif, bersama jajaran staf. Suasana penuh keakraban terasa saat rombongan disambut dengan jamuan khas setempat sebagai bentuk penghormatan dan kebersamaan.

Dalam arahannya, Safaruddin menegaskan bahwa UPTD BBIP Poniang merupakan bidang teknis yang memiliki peran strategis dalam pengembangan perikanan budidaya di Sulawesi Barat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antarbidang teknis di lingkup DKP Provinsi Sulbar.

“Tempat ini adalah bidang teknis. Kita harus mengutamakan kolaborasi dan sinergi oleh semua bidang. Hindari ego sektoral. Kita bekerja untuk tujuan bersama,” tegasnya.

Safaruddin juga menegaskan bahwa UPTD Poniang merupakan ujung tombak DKP dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian, ia mengingatkan bahwa peningkatan PAD bukanlah tujuan utama.

“Yang utama adalah bagaimana kita melayani masyarakat. Jika pelayanan kita baik dan berdampak, maka PAD akan mengikuti,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mendorong agar BBIP Poniang menjadi role model dalam pengembangan usaha perikanan budidaya, khususnya di Sulawesi Barat. DKP Sulbar juga berencana membentuk kelompok-kelompok pembudidaya ikan di setiap kabupaten untuk dibina secara berkelanjutan.

Safaruddin menekankan pentingnya pendampingan pascapenyaluran bantuan kepada masyarakat, baik perorangan maupun lembaga. Menurutnya, setiap bantuan yang diberikan harus dipantau dan dievaluasi agar dampaknya benar-benar dirasakan.

“Setelah bantuan diserahkan, harus ada pendampingan. Kita harus tahu efeknya, berkembang atau tidak,” jelasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Kepala Dinas juga menginstruksikan agar lahan kosong yang masih tersedia di area UPTD BBIP Poniang dimanfaatkan secara produktif, seperti untuk menanam tanaman yang dapat menunjang operasional maupun kebutuhan tambahan. Ia juga mengingatkan agar seluruh aset yang telah ada dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Selain itu, Safaruddin memerintahkan penyusunan laporan lengkap terkait kondisi terkini UPTD BBIP Poniang, termasuk analisis usaha yang telah berjalan, yang sedang dikembangkan, serta rencana usaha ke depan. DKP Sulbar juga berencana melakukan studi tiru ke daerah yang dinilai lebih maju dalam pengembangan perikanan budidaya, sebagai langkah percepatan peningkatan kapasitas.

Dari sisi teknis, potensi budidaya di BBIP Poniang dinilai cukup menjanjikan. Berdasarkan informasi dari Suleman M, Kepala Seksi Informasi dan Pembesaran Benih, tambak semi intensif ikan nila dengan ukuran 10 x 40 m² mampu menebar 10.000 ekor benih, sedangkan ukuran 30 x 40 m² dapat menebar hingga 20.000 ekor. Pada usia 45 hari, berat ikan nila rata-rata telah mencapai 100 gram per ekor, menunjukkan pertumbuhan yang cukup optimal.

Rangkaian kunjungan kerja ini juga mencakup peninjauan Pelabuhan Perikanan Palipi, Pelabuhan Perikanan Banggar, serta aset tanah dan bangunan milik DKP di Kabupaten Polewali Mandar. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemetaan kondisi riil sarana dan prasarana yang dimiliki DKP Sulbar.

Melalui kunjungan perdana ini, diharapkan sinergi internal semakin kuat, pelayanan kepada masyarakat semakin optimal, serta sektor perikanan budidaya di Sulawesi Barat mampu tumbuh sebagai pilar ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing. (*)