Kutai Timur, Intuisi.id – Anggota DPRD Kutai Timur, Yusuf T. Silambi, menyoroti pentingnya transparansi anggaran sebagai fondasi utama pemerintahan yang akuntabel. Dalam rapat kerja DPRD Kutai Timur, Jumat (28/11/2024), Yusuf menyerukan agar pemerintah daerah memprioritaskan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
“Transparansi anggaran harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah. Dengan memperjelas alokasi dan penggunaan anggaran, masyarakat diharapkan dapat mengetahui secara jelas tujuan penggunaan dana tersebut untuk kepentingan umum,” kata Yusuf.
Yusuf menyatakan bahwa keterbukaan dalam pengelolaan anggaran merupakan wujud pelayanan publik yang baik dan mendukung prinsip demokrasi. Ia mengusulkan agar pemerintah daerah membangun portal informasi anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat. Dengan portal tersebut, masyarakat dapat mengetahui rincian penggunaan anggaran, program-program yang telah dilaksanakan, dan rencana-rencana masa depan.
“Kita percaya bahwa keterbukaan informasi ini dapat mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran,” tambahnya.
Lebih jauh, Yusuf menyoroti perlunya melibatkan masyarakat dalam pengawasan anggaran. Ia menyarankan agar musyawarah terbuka dan forum publik diadakan secara rutin, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan yang relevan terhadap perencanaan dan evaluasi anggaran. Langkah ini diyakini dapat membuat masyarakat merasa lebih terlibat dalam proses pembangunan.
“Keterlibatan ini dapat difasilitasi melalui musyawarah dan forum-forum terbuka yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan,” jelas Yusuf.
Yusuf juga menekankan bahwa keterbukaan anggaran tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan rakyat. Ketika masyarakat memiliki akses informasi yang jelas, mereka akan lebih yakin bahwa dana yang dikumpulkan dari pajak digunakan untuk kesejahteraan bersama dan pembangunan berkelanjutan.
Di era digital saat ini, Yusuf mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi informasi guna menyampaikan informasi anggaran secara efisien. Ia menyarankan penggunaan media sosial, situs web resmi, dan aplikasi berbasis digital untuk memastikan informasi dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat di seluruh Kutai Timur.
“Hal ini bukan sekadar kewajiban, tetapi penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif,” tegasnya.
Mengakhiri pernyataannya, Yusuf berharap pemerintah daerah segera mengimplementasikan langkah-langkah transparansi anggaran ini. Ia optimistis bahwa pendekatan ini akan mendorong pengelolaan keuangan yang lebih bertanggung jawab dan menciptakan pemerintahan yang lebih baik bagi masyarakat Kutai Timur. (ADV)
