Kutai Timur,intuisi.id – Yusuf T. Silambi, anggota DPRD Kutai Timur, mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi pendekatan pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis komunitas. Dalam keterangannya usai rapat koordinasi di Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi, Jumat (22/11/2024), Yusuf menegaskan bahwa masyarakat lokal harus dilibatkan secara langsung dalam setiap proses pembangunan.
“Masyarakat lokal adalah pihak yang paling memahami kondisi dan kebutuhan di lingkungan mereka, sehingga kolaborasi dalam pembangunan sangat dibutuhkan,” ujar Yusuf.
Ia mengkritik bahwa selama ini banyak proyek pemerintah di Kutai Timur yang tidak melibatkan komunitas lokal secara optimal. Menurut Yusuf, proyek semacam itu sering kali menghasilkan infrastruktur yang kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat sehingga tidak termanfaatkan secara maksimal.
“Pembangunan yang tidak didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat hanya akan menghasilkan infrastruktur yang tidak dimanfaatkan dengan baik,” tegasnya.
Sebagai solusi, Yusuf mengusulkan penerapan pendekatan pembangunan partisipatif. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat untuk terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Ia percaya bahwa keterlibatan ini dapat mempercepat implementasi proyek serta meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan.
“Ketika keterlibatan ini terjalin, masyarakat akan lebih peduli untuk merawat hasil pembangunan,” tambahnya.
Lebih jauh, Yusuf menjelaskan bahwa pembangunan berbasis komunitas mendukung prinsip keberlanjutan. Dengan memahami kebutuhan lokal, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien, memastikan manfaat pembangunan tidak hanya terasa dalam jangka pendek tetapi juga dapat dinikmati oleh generasi mendatang.
Ia juga mendorong pemerintah untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta dalam mendukung pembangunan inklusif. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk memastikan keberhasilan program pembangunan. “Saya juga mengajak pemangku kepentingan lainnya, termasuk organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta, untuk berpartisipasi dalam memfasilitasi dialog dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan dalam pembangunan,” tandas Yusuf.
Sebagai penutup, Yusuf berharap agar pemerintah pada tahun anggaran mendatang dapat merancang program-program yang lebih inklusif dan berbasis komunitas. Ia menekankan bahwa kolaborasi yang kuat antara masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya adalah kunci untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan yang merata di Kutai Timur. (ADV)
