Kutai Timur, Intuisi.id – Dalam rangka memperkuat birokrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel, Yulianus Palangiran, anggota DPRD Kutai Timur, menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip tersebut di lingkungan pemerintahan daerah. Hal ini disampaikan Yulianus usai menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) di Ruang Hearing DPRD Kutai Timur. Rapat ini menjadi ajang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, termasuk lambatnya realisasi program-program pemerintah yang telah direncanakan.
Yulianus menekankan bahwa keterbukaan dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah sangat penting untuk membangun kepercayaan publik. “Masyarakat berhak mengetahui dan memahami bagaimana program-program pemerintah dijalankan,” ujarnya. Menurutnya, dengan transparansi yang lebih baik, pemerintah dapat membangun kepercayaan dan dukungan dari masyarakat.
Politisi dari Partai NasDem ini juga menggarisbawahi pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan evaluasi program. “Kita butuh masukan dari masyarakat untuk menentukan prioritas program,” jelas Yulianus. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan membawa manfaat yang lebih besar bagi warga.
Selama RDP, Yulianus mencatat berbagai keluhan masyarakat, mulai dari masalah infrastruktur hingga kebutuhan peningkatan fasilitas kesehatan. Keluhan ini menunjukkan perlunya langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemerintah di Kutai Timur.
“Transparansi tidak hanya sekadar kewajiban, tapi merupakan hak masyarakat untuk mengetahui,” tambahnya. Ia berharap bahwa dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang diterapkan dengan baik, pemerintah dapat menciptakan kolaborasi yang lebih erat dengan masyarakat. Hal ini diharapkan akan memperlancar proses pembangunan di Kutai Timur dan memastikan program-program berjalan dengan efektif.
Yulianus percaya bahwa implementasi prinsip-prinsip ini akan menjadi landasan yang kuat bagi pembangunan berkelanjutan di Kutai Timur. Dengan keterbukaan yang terjaga, kepercayaan publik akan meningkat, dan pembangunan dapat berjalan sesuai harapan masyarakat.(ADV)
