INTUISI.ID, Mamuju – Di tengah euforia penyambutan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Gerakan Front Marhaenis dari DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sulbar, GMNI Mamuju, dan Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) cabang Mamuju melakukan unjuk rasa, Senin, 3 Maret 2025.
Ketua DPD GMNI Sulbar, Sugiarto Alberth, menyampaikan, mereka turun ke jalan untuk mengingatkan pemimpin yang baru dilantik agar tegak lurus untuk kepentingan rakyat.
Sugiarto menyebut, pekerjaan rumah seperti membereskan pertambangan yang jadi momok bagi masyarakat Sulbar khususnya di pesisir dan pelosok harus diselesaikan. Hal itu karena dalam beberapa pekan terakhir masyarakat dari Karossa, Kalukku, hingga Kabuloang berjibaku melawan tambang pasir.
“Setidaknya hari telah terjadi perampasan hak ruang hidup masyarakat, khususnya di Karossa, Kalukku, dan wilayah pesisir lainnya akibat pengelolaan tambang yang semrawut. Kini masyarakat tengah dihantui ketakutan karena tambang,” ungkap Sugiarto, dalam orasinya di depan kantor Gubernur.
Sementara Ketua GMNI Mamuju, Adam Jauri, dalam orasinya menyampaikan aksi selamat datang dengan unjuk rasa itu merupakan bentuk kritis. Dimana hingga saat ini pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur masih tertinggal.
“Kami meminta pemerataan pendidikan dan kesehatan untuk seluruh masyarakat Sulbar, dimana sampai saat ini masih terjadi banyak wilayah yang tidak bisa menikmati layanan dasar ini. Olehnya itu kami berharap pemerintahan baru ini dapat menyelesaikan permasalahan ini,” ujar Adam Jauri.
Disisi lain, Sarinah GMNI Mamuju, Virgia, menyoroti kekerasan perempuan dan eksploitasi anak di Sulbar yang masih marak. Ia mendesak, pemerintahan baru dapat lebih proaktif dalam melindungi perempuan dan anak-anak.
“Hingga saat ini kekerasan perempuan terus meningkat, kami meminta pemerintah daerah hadir dan melindungi perempuan dari kekerasan. Selain itu saat ini eksploitasi anak di bawah umur juga masih terjadi di Kota Mamuju,” ujarnya.
Setelah melakukan unjuk rasa para peserta mengaku kecewa karena tidak ditemui pihak pemprov Sulbar, mereka mengaku akan kembali dengan 14 tuntutan yang mereka bawah, berikut tuntutannya :
1. Laksanakan pemerataan pendidikan dan kesehatan di Sulbar
2. Segera buat perda keterbukaan informasi publik (KIP )
3. perhatikan dan bangun infrastruktur di Sulbar
4. Kembalikan pesisir untuk rakyat, tolak privatisasi dan bangunan swasta di pesisir Sulbar
5. Segera salurkan dana stimulan tahap ll ( dua )
6. Tolak tambang yang merampas hak dan tanah rakyat
7. Audit kepala desa se – Sulbar
8. Audit bantuan operasional kesehatan di Sulbar
9. Perhatikan nelayan dan bangun SPBN
10. Bangun pelabuhan internasional di Sulbar
11. Buatkan bank sampah dan buat pabrik daur ulang sampah di setiap kabupaten di Sulbar
12. Tolak pembangunan PLTA DND HYDRO ECO POWER di Kalumpang
13. Sejahterakan petani
14. Hentikan eksploitasi anak dan sikapi secara tegas pelaku pelecehan seksual di Sulbar
(*)
