Intuisi.id, Mamuju – Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Subuki bersama jajarannya, memantau tindak lanjut Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri pada penyelenggara pelayanan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Dinas Sosial (Dinsos) Sulbar, Rabu 12 November 2025.
Pemantauan dilaksanakan berdasarkan hasil pendampingan Tim Pelayanan Publik (Yanlik) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) di Mamuju 30 Oktober lalu.
Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Biro Organisasi, Subuki menjelaskan pemantauan ini dilaksanakan untuk memacu peningkatan kualitas layanan publik, sesuai Misi Kelima Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas.
‘’Hari ini (Rabu 12 November red.) kami memantau terlebih dahulu di Disnaker dan Dinsos Sulbar, sebab kami cermati kedua penyelenggara pelayanan tersebut masih membutuhkan pendampingan teknis agar bukti dukung segera dimaksimalkan,’’ terang Subuki.
Sekretaris Disnaker Sulbar, Muhammad Alwi mengungkapkan masih adanya beberapa bukti dukung yang belum bisa disiapkan petugas pelayanan pada Disnaker dikarenakan minimnya produk data pendukung dari Bidang Teknis.
‘’Kendati kami sedikit mendapatkan hambatan dalam pengumpulan bukti dukung, kami optimis akan ada penambahan bukti dukung sesuai target waktu yang diberikan Tim Yanlik KemenPANRB,’’ kata Alwi.
Sementara, Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahmah Parampasi mengapresiasi insiatif Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik yang turun ke penyelenggara pelayanan publik melakukan pemantauan progres pemenuhan bukti dukung PEKPPP Mandiri.
‘’Selain memantau progres pemenuhan bukti dukung, kegiatan ini kita harapkan dapat memberi motivasi ke organisasi penyelenggara pelayanan untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan agar lebih sesuai standar, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik,’’ ujar Rahmah. (*)
