Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Syarat Kesehatan Gratispol Dinilai Terlalu Ketat, DPRD Bontang Khawatir Warga Sulit Akses Layanan Kesehatan

Syarat Kesehatan Gratispol Dinilai Terlalu Ketat, DPRD Bontang Khawatir Warga Sulit Akses Layanan Kesehatan

INTUISI.id – Ketatnya proses verifikasi program kesehatan Gratispol di Kota Bontang menjadi sorotan. Hingga kini, realisasi penerima program tersebut baru mencapai 1.918 warga dari total kuota 3.800 penerima yang disediakan untuk Kota Bontang.

Kepala Dinas Kesehatan Bontang, Bahktiar Mabe, menjelaskan pengajuan peserta Gratispol memang harus melalui proses persetujuan pemerintah provinsi sehingga verifikasinya dilakukan cukup selektif.

Menurutnya, pengajuan peserta umumnya baru dapat diproses ketika warga sudah menjalani perawatan di fasilitas kesehatan.

“Kalau belum sakit biasanya belum diproses. Tetapi ketika sudah dirawat di rumah sakit atau puskesmas baru bisa diproses. Itu yang menjadi kendala saat ini,” jelasnya.

Kondisi tersebut mendapat perhatian dari DPRD Kota Bontang. Anggota Komisi A DPRD Bontang, Yusuf, meminta pemerintah lebih fleksibel dalam menerapkan syarat administrasi program Gratispol agar tidak menyulitkan masyarakat saat membutuhkan layanan kesehatan.

Menurutnya, persoalan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh terhambat prosedur administrasi.

“Jangan sampai nanti muncul persoalan baru di masyarakat. Karena urusan kesehatan ini tidak bisa ditunda,” ujarnya.

Politikus PKB itu menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi terhadap berbagai kondisi di lapangan, terutama bagi warga yang kesulitan melengkapi persyaratan administrasi ketika membutuhkan penanganan medis.

Ia menegaskan pemerintah tidak bisa hanya berpatokan pada aturan administrasi semata.

“Pemerintah harus mulai memikirkan langkah antisipasi untuk kebutuhan masyarakat ke depan,” katanya.

Yusuf juga meminta adanya kebijakan khusus dalam kondisi darurat agar warga tetap bisa memperoleh layanan kesehatan meski belum memenuhi seluruh persyaratan administrasi.

“Ada kondisi tertentu yang memang perlu disikapi dengan kebijakan khusus. Karena masyarakat yang sedang sakit tentu lebih fokus mencari pengobatan,” tegasnya.

Selain menyoroti Gratispol, ia juga mengingatkan adanya potensi kekurangan anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp1,2 miliar yang perlu segera diantisipasi pemerintah daerah.

“Hal seperti ini harus dipikirkan dari sekarang supaya pemerintah tidak kewalahan nantinya,” pungkasnya. (AJ)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra. (Foto : Him)

    Legislator Samarinda Minta Pemkot dan Masyarakat Guna Ciptakan Komunikasi yang Baik

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, SAMARINDA – Dalam upaya membangun Kota Samarinda yang lebih baik dan dapat menyejahterakan masyarakatnya, maka diperlukan komunikasi yang harmonis antara Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dan Masyarakat. Untuk menciptakan keutuhan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra menekankan bahwa Pemerintah harus sejalan dengan keinginan masyarakat agar setiap program pembangunan dapat berjalan lancar dan tidak […]

  • Perkuat Pembangunan Hijau, Plt Karo Pemkesra Dampingi Gubernur untuk Jajaki Peluang Pendanaan dari BPDLH

    Perkuat Pembangunan Hijau, Plt Karo Pemkesra Dampingi Gubernur untuk Jajaki Peluang Pendanaan dari BPDLH

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Jakarta – Pemprov Sulbar melakukan audiensi dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di Gedung JB Tower, Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama daerah antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Lembaga Perantara Sulawesi Cipta Forum yang menitikberatkan pada penguatan program pendanaan perubahan iklim pada Rabu 5 November 2025. Audiensi ini dipimpin […]

  • Junda Maulana, Birokrat Visioner yang Akan Menakhodai Sekretariat Daerah Sulbar

    Junda Maulana, Birokrat Visioner yang Akan Menakhodai Sekretariat Daerah Sulbar

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) dijadwalkan akan melantik Junda Maulana sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulbar pada Senin, 10 November 2025 mendatang. Sosok birokrat berpengalaman ini dikenal berprestasi, berdedikasi tinggi, serta memiliki rekam jejak panjang dalam pemerintahan dan pembangunan daerah. Pendidikan dan Kehidupan Pribadi Junda Maulana dikenal sebagai pribadi gemar membaca […]

  • Dukung UMKM, Prayunita Utami Serukan Penguatan Program dan Digitalisasi

    Dukung UMKM, Prayunita Utami Serukan Penguatan Program dan Digitalisasi

    • 0Komentar

    Kutai Timur, intuisi.id  – Dalam upayanya mendukung ekonomi lokal, Wakil Ketua 2 DPRD Kutai Timur, Prayunita Utami, menekankan pentingnya peran UMKM sebagai pilar utama pembangunan ekonomi di daerah. Ia menyatakan, “UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita. Tugas kita sebagai pemimpin adalah memberikan dukungan yang nyata agar mereka bisa tumbuh dan bersaing, baik di pasar lokal […]

  • DPRD Pastikan Anggaran Proyek MY, Pandi Harap Komitmen Pemerintah dan Kontraktor

    DPRD Pastikan Anggaran Proyek MY, Pandi Harap Komitmen Pemerintah dan Kontraktor

    • 0Komentar

    Kutai Timur – Anggota DPRD Kutai Timur dari Fraksi Partai Demokrat, Pandi Widiarto, menyoroti pentingnya proyek multiyears di wilayah tersebut dan meminta semua pihak yang terlibat untuk menjalankannya dengan komitmen penuh. DPRD, kata Pandi, telah memastikan anggaran yang memadai untuk proyek-proyek ini agar pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan. “Kami di DPRD telah berjuang memastikan bahwa […]

  • Anjungan Sulbar di TMII Jadi Ruang Edukasi Budaya bagi Pelajar SDIT Mentari Ilmu Karawang

    Anjungan Sulbar di TMII Jadi Ruang Edukasi Budaya bagi Pelajar SDIT Mentari Ilmu Karawang

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Anjungan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang berada didalam TMII merupakan salah satu aset dari Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki fungsi sangat strategis dalam sektor pengembangan dan pusat pelestarian, pameran, dan promosi budaya serta potensi unggulan daerah Sulawesi Barat. Anjungan ini menampilkan rumah adat, benda etnografi, kesenian, wastra, alat musik hingga kuliner […]

expand_less