INTUISI.ID, Mamuju – Kepala Bidang Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat, Andi Rahmat, mengikuti Rapat Pembahasan Capaian Bauran Energi Daerah Tahun 2024 untuk Regional Jawa, Bali, dan Indonesia Bagian Timur. Rapat dilaksanakan oleh Dewan Energi Nasional (DEN) melalui Zoom Meeting pada Senin (29/09).
Dalam forum tersebut, Andi Rahmat menyampaikan paparan terkait potensi dan realisasi pengembangan energi di Sulawesi Barat, pencapaian bauran energi daerah, serta permasalahan dan tantangan penyediaan dan pemanfaatan energi. Selain itu, ia juga menyampaikan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan oleh DEN sebelumnya.
Menurutnya, salah satu tantangan utama yang dihadapi Sulawesi Barat adalah tingginya target bauran energi dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Sulawesi Barat, sementara hingga saat ini pembangunan infrastruktur pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) di wilayah tersebut belum terealisasi secara optimal.
“Target bauran energi di RUED Sulbar cukup tinggi, tetapi realisasi pembangunan pembangkit EBT masih belum berjalan. Kondisi ini menjadi tantangan serius sehingga perlu dilakukan revisi terhadap RUED untuk menyesuaikan dengan kondisi faktual di lapangan,” jelas Andi Rahmat.
Selain kendala tersebut, Andi juga menyoroti keterbatasan alokasi anggaran dalam upaya pengembangan EBT, yang menyebabkan beberapa program strategis belum dapat terealisasi.
Rapat ini menjadi wadah bagi pemerintah daerah bersama DEN untuk melakukan evaluasi, sinkronisasi kebijakan, dan mencari solusi atas berbagai hambatan dalam pencapaian bauran energi nasional maupun daerah. Sejalan dengan Pancadaya Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pengembangan energi di Sulawesi Barat diarahkan tidak hanya untuk memperkuat ketahanan energi, tetapi juga untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.
Partisipasi aktif Sulawesi Barat dalam rapat ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung agenda nasional menuju ketahanan energi berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. (*)
