INTUISI.ID, Jakarta – Dalam upaya memperkuat pembangunan berbasis kawasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Gubernur Sulawesi Barat, Dr. H. Suhardi Duka (SDK), bersama enam bupati se-Sulbar melakukan audiensi resmi dengan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia di kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Senin (5/5/25).
Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Menteri Transmigrasi dan jajaran Dirjen Transmigrasi. Turut hadir dalam audiensi ini anggota DPR RI, Tenaga Ahli Gubernur Bidang Kerja Sama Antar Lembaga dan Transmigrasi, serta Asisten II Bidang Pembangunan Pemprov Sulbar.
Dalam sambutannya, Gubernur Suhardi Duka menegaskan bahwa Sulawesi Barat memiliki ikatan historis yang kuat dengan program transmigrasi. Sekitar 50% penduduk di provinsi ini merupakan warga transmigran, terutama di Kabupaten Polewali Mandar, Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu.
“Transmigrasi telah menjadi bagian integral dari Sulbar. Saatnya kita naik kelas. Kami ingin kawasan seperti SP Tanjung Cina di Pasangkayu dan SP Ratte untuk pertanian menjadi motor penggerak ekonomi lokal berbasis klaster, seperti kakao di Polman dan komoditas unggulan lainnya,” ujar Gubernur SDK.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulbar siap mendukung penuh program-program strategis dari kementerian, termasuk dengan skema pembiayaan bersama (cost sharing) bila diperlukan. “Selama kementerian membutuhkan kami, kami siap mendukung,” tegasnya.
Menteri Transmigrasi Apresiasi Komitmen Sulbar
Menteri Transmigrasi menyambut positif komitmen kuat dari Gubernur dan para Bupati Sulbar. Ia menyatakan bahwa pendekatan baru dalam transmigrasi bukan hanya soal pemindahan penduduk, tetapi juga membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi.
“Kita tidak lagi bicara transmigrasi sebagai sekadar perpindahan, tetapi sebagai penciptaan kawasan ekonomi berskala ekspor. Komitmen Gubernur dan para Bupati Sulbar sangat menginspirasi,” kata Menteri.
Dalam kesempatan itu, Menteri juga memaparkan lima program unggulan transmigrasi ke depan yang akan dijalankan secara bertahap (sequenced steps):
1. Penyiapan lahan matang dan legal
2. Pemberdayaan masyarakat lokal sebagai prioritas
3. Program Patriot Transmigrasi, berupa penguatan SDM melalui beasiswa pendidikan
4. Skema Trans Karya Nusa (TKN) untuk penciptaan lapangan kerja lokal
5. Model Transmigrasi Gotong Royong (GR), yakni kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam revitalisasi kawasan transmigrasi
Menteri juga menyampaikan rencana untuk membawa investor besar ke Sulawesi Barat, termasuk perusahaan multinasional seperti Nestlé, guna membangun industri kakao di daerah tersebut. Namun, ia menekankan pentingnya penyusunan rencana bisnis (business plan) yang solid dari pihak daerah untuk menarik minat dan pendanaan investor
“Yang datang hari ini lengkap, ada Gubernur dan enam Bupati. Ini sangat kami hargai dan dapat menjadi model kolaborasi daerah dan pusat dalam pembangunan kawasan transmigrasi,” puji Menteri.
Tiga Lokasi Prioritas Nasional dan Fokus Baru di Sulbar
Dalam pemaparannya, Kementerian Transmigrasi menyebut tiga lokasi prioritas nasional dalam pengembangan transmigrasi modern: Kepulauan Riau, Salor (Papua), dan Tubbi-Taramanu di Kabupaten Mamuju. Khusus di Sulbar, perhatian juga akan difokuskan pada wilayah Polewali Mandar serta pengembangan kawasan Botteng dan Bonda di Mamuju.
Pemerintah pusat berkomitmen mendukung kebutuhan daerah, dengan prinsip utama bahwa penyelesaian legalitas lahan di kawasan transmigrasi harus menjadi prioritas sebelum pelaksanaan program dimulai.
Audiensi ini menandai babak baru kerja sama antara Kementerian Transmigrasi dan Pemerintah Provinsi Sulbar dalam menghadirkan transmigrasi modern yang produktif, inklusif, dan berdaya saing tinggi – serta berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat lokal. (*)
