Suhardi Duka di Puncak HKG PKK Sulbar: Jangan Jadi “00”, Istri Pejabat Harus Bijak di Media Sosial

Intuisi.id, Mamuju – Puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK 2025 tingkat Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) berlangsung meriah dan penuh makna di Ballroom Andi Depu, lantai III Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 12 November 2025.

Kegiatan yang mengusung tema “Bergerak Bersama PKK, Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas” ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK), Wakil Gubernur Salim S Mengga, TP PKK Provinsi Sulbar, TP PKK Kabupaten se-Sulbar, serta jajaran Forkopimda.

Dalam sambutannya, Gubernur Suhardi Duka mengapresiasi kiprah PKK sebagai organisasi yang tumbuh dari semangat keikhlasan dan kepedulian sosial para ibu di Indonesia.

“PKK ini awalnya lahir dari keprihatinan terhadap masalah kelaparan dan busung lapar di Jawa Tengah. Artinya, gerakan ini lahir dari rasa cinta dan ketulusan seorang ibu,” ujar Suhardi Duka.

Ia menegaskan, peran ibu dalam kehidupan sosial dan keluarga tidak bisa tergantikan. Bahkan menurutnya, keberhasilan seorang pemimpin tidak lepas dari dukungan perempuan di belakangnya.

“Tidak ada seorang pemimpin atau laki-laki yang bisa sukses tanpa ada wanita di belakangnya. Tapi hati-hati juga, karena wanita bisa menjadikan suaminya sukses, tapi juga bisa menjerumuskan,” kata SDK mengingatkan.

Dalam kesempatan itu, Suhardi Duka juga menyoroti pentingnya menjaga etika bermedia sosial, terutama bagi istri pejabat publik. Ia meminta agar istri pejabat berhati-hati menampilkan gaya hidup di ruang digital.

“Kalau dulu sering foto-foto di tempat wisata atau rumah makan, silakan. Tapi setelah suami jadi pejabat, jangan unggah hal-hal yang menunjukkan kehidupan glamor. Walaupun mampu beli barang mahal, tak perlu dipublikasikan,” pesannya.

Lebih lanjut, Suhardi Duka menekankan agar TP PKK di seluruh kabupaten ikut membantu pemerintah provinsi dalam menangani stunting, perkawinan usia dini, dan kemiskinan ekstrem. Ia menyebut peran PKK sangat strategis dalam mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat.

“Perkawinan usia dini itu bagian dari budaya lama, dan mengubahnya butuh proses. PKK bisa berperan di situ. Begitu pula dengan penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting. Ibu-ibu PKK adalah bagian dari tim pastipadu di Sulbar,” tegas Suhardi Duka.

Di akhir sambutannya, Suhardi Duka juga menyinggung istilah “00” yang sering muncul di masyarakat sebagai sebutan bagi istri pejabat yang terlalu dominan dalam urusan suami.

“Kalau ada yang disebut ‘00’, jangan bangga. Itu adalah koreksi publik terhadap peranan istri pejabat yang terlalu menonjol. Biarlah suami yang jadi 01 di instansinya, jangan jadi 00,” tutupnya.

Puncak HKG PKK 2025 ini menjadi momentum penting bagi seluruh kader PKK Sulbar untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. (*)