INTUISI.ID, SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda mendapat apresiasi dari DPRD setempat atas peluncuran program Sekolah Rakyat, yang ditujukan untuk menjangkau anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi sangat rentan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyebut program ini sebagai bentuk nyata perhatian terhadap kelompok masyarakat yang selama ini sulit mengakses pendidikan formal.
“Banyak anak tidak bisa bersekolah bukan karena malas atau tidak mampu belajar, melainkan karena situasi ekonomi yang membuat mereka harus bekerja lebih awal atau tidak mendapat dukungan pendidikan dari keluarga,” kata Puji.
Program Sekolah Rakyat dijadwalkan mulai berjalan di Kecamatan Palaran dengan kuota awal sebanyak 100 siswa. Selain memberikan pendidikan tanpa biaya, program ini juga difokuskan pada pembinaan karakter, pelatihan keterampilan dasar, serta penguatan nilai-nilai sosial yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat.
“Konsepnya bukan sekadar menggantikan sekolah formal. Ini adalah ruang belajar alternatif yang mengutamakan pendekatan holistik, mengasah akademik sekaligus membina mental dan sosial anak-anak yang terpinggirkan,” jelasnya.
Sri Puji menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor, khususnya antara Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial, dalam pelaksanaan program tersebut.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya proses pendataan yang transparan dan tepat sasaran agar peserta yang direkrut benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
“Seleksi harus dilakukan dengan cermat, agar program ini tidak salah sasaran. Tujuan utamanya adalah menjangkau mereka yang paling tertinggal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Puji berharap agar Sekolah Rakyat bisa menjadi titik awal pembentukan sistem pendidikan alternatif yang lebih inklusif. Ia menilai program ini berpotensi direplikasi di kecamatan-kecamatan lain yang memiliki tantangan serupa dalam hal akses pendidikan.
“Kalau program ini berhasil menunjukkan hasil positif, tentu akan sangat baik bila diterapkan lebih luas lagi. Semua anak berhak mendapatkan pendidikan, tidak peduli latar belakang sosial atau ekonominya,” tambahnya.
Menurutnya, kehadiran Sekolah Rakyat adalah simbol nyata keberpihakan pemerintah terhadap hak dasar anak, dan menjadi bukti bahwa pendidikan tidak boleh hanya menjadi milik mereka yang mampu.
“Ini bukan hanya soal membangun sekolah, tapi membangun masa depan. Kita harus memastikan bahwa keadilan dalam pendidikan benar-benar terwujud,” tutupnya. (Him/Adv/DPRDSamarinda)
