Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Soal Pengawasan Tambang Ilegal di KHDKT, Begini Kata Deni Hakim Anwar

Soal Pengawasan Tambang Ilegal di KHDKT, Begini Kata Deni Hakim Anwar

INTUISI.ID, SAMARINDA – Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar, menilai bahwa pengawasan terhadap tambang ilegal masih lemah, sehingga menyebabkan kawasan Kebun Raya Unmul dibabat untuk kepentingan aktivitas tambang ilegal. Padahal, kawasan tersebut diketahui merupakan bagian dari Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK).

Menurutnya, kejadian ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pemantauan, yang sebagian besar kewenangannya berada di pemerintah pusat.

“Aktivitas ilegal seperti ini menunjukkan bahwa baik provinsi maupun pusat tidak cukup sigap dalam melakukan pengawasan,” terangnya.

Deni menyebut jika kawasan yang diduga terdampak tambang ilegal ini merupakan area konservasi seluas sekitar 300 hektare yang seharusnya berfungsi sebagai hutan pendidikan. Namun, belakangan diketahui bahwa sekitar 3,5 hektare lahan telah rusak akibat aktivitas pertambangan ilegal.

Lebih lanjut kata Deni, penanganan masalah ini berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, yakni Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK) serta Inspektur Tambang.

“Kita mengimbau agar semua pihak menunggu hasil investigasi resmi, mengingat hingga kini belum ada kepastian mengenai pelaku atau perusahaan yang terlibat,” ungkap Deni.

Dirinya juga menyampaikan bahwa berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan provinsi, bersama dengan Rektor Unmul, telah melakukan peninjauan ke lokasi hutan yang terdampak.

Politisi Gerindra itu juga menyoroti kebijakan perizinan tambang yang sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat, yang menurutnya menyulitkan daerah dalam melakukan pengawasan yang efektif.

“Kami tidak menginginkan perizinan dikembalikan ke daerah, namun setidaknya daerah perlu dilibatkan dalam pengawasan, agar ada tanggung jawab bersama. Jangan sampai pusat mengeluarkan izin, sementara daerah hanya menanggung dampak kerusakan,” tegasnya.

“Kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar dari pada jaminan reklamasi yang ada,” tutupnya. (Him/Adv/DPRDSamarinda)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Optimalisasi SP4N LAPOR, Diskominfo Sulbar Gencarkan Konsolidasi Antar OPD

    Optimalisasi SP4N LAPOR, Diskominfo Sulbar Gencarkan Konsolidasi Antar OPD

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo) Provinsi Sulawesi Barat terus mengoptimalkan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) LAPOR dengan memperkuat konsolidasi dan koordinasi lintas OPD. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat ditangani lebih cepat, tepat, dan berkualitas. Tercatat, tahun ini aduan yang masuk melalui aplikasi SP4N Lapor mencapai […]

  • Kemendagri Apresiasi Sulbar, GPM dan Satgas Kebencanaan Jadi Program Andalan

    Kemendagri Apresiasi Sulbar, GPM dan Satgas Kebencanaan Jadi Program Andalan

    • 0Komentar

    INTUISI.ID – Tim Evaluator Irjen Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi kinerja PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin. Sejumlah program dijalankan dinilai memberi dampak positif untuk kondusifitas daerah dan stabilitas perekonomian di daerah. Berdasarkan catatan Kemendagri, program yang diapresiasi seperti Terbentuknya Satgas Kesehatan Pilkada Serentak, Satgas Kebencanaan, dan Konsisten menjalankan Gerakan Pangan Murah. Kepala Dinas Kominfopers Sulbar Mustari […]

  • TP-PKK Sulbar Apresiasi Tempat Bermain Anak di BKD Sulbar

    TP-PKK Sulbar Apresiasi Tempat Bermain Anak di BKD Sulbar

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Barat, Harsinah Suhardi, meresmikan Tempat Bermain Anak di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar, Jumat (3/10/2025). Fasilitas tersebut hadir sebagai bentuk dukungan terhadap pegawai, khususnya para ibu yang memiliki balita, agar tetap bisa bekerja dengan tenang tanpa khawatir meninggalkan anaknya. Dalam kesempatan itu, Harsinah mengapresiasi langkah BKD […]

  • Rakortekrenbang 2026 Hari Kedua, Sulbar Bahas Ketahanan Pangan hingga Ekonomi Syariah

    Rakortekrenbang 2026 Hari Kedua, Sulbar Bahas Ketahanan Pangan hingga Ekonomi Syariah

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali mengikuti pembahasan desk tematik Program Strategis Nasional (ProSN) dalam rangka Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2026 antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Langkah ini menjadi bagian dari penguatan pembangunan sumber daya manusia dalam kerangka agenda pembangunan nasional, sekaligus selaras dengan misi pembangunan daerah di bawah kepemimpinan […]

  • Jelang Nataru, Dinas TPHP Sulbar Bersama PT. CIOMAS Pantau Ketersediaan Bahan Pangan Asal Hewan di Pasar Baru Mamuju

    Jelang Nataru, Dinas TPHP Sulbar Bersama PT. CIOMAS Pantau Ketersediaan Bahan Pangan Asal Hewan di Pasar Baru Mamuju

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Nur Kadar, melakukan pemantauan terhadap komoditi peternakan di Pasar Regional atau Pasar Baru Mamuju, Kamis, 18 Desember 2025. Pemantauan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan […]

  • Rakortekrenbang Sulbar, Bantuan Perkebunan Harus Penuhi Syarat Teknis

    Rakortekrenbang Sulbar, Bantuan Perkebunan Harus Penuhi Syarat Teknis

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat ikut ambil bagian dalam pembahasan desk usulan program sektor perkebunan pada Rakortekrenbang, Selasa (7/4/2026), di Ruang Rapat RPJMD Bapperida Sulbar. Program yang dirumuskan melalui Rakortekrenbang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan arah kebijakan Gubernur Sulawesi Barat, Suhari Duka. Forum ini dipandu langsung […]

expand_less