INTUISI.ID – Pemerintah Kota Bontang terus berupaya mencari jalan keluar atas keterbatasan anggaran daerah menyusul pemangkasan drastis Dana Bagi Hasil (DBH). Salah satu strategi yang kini mulai digencarkan adalah mendorong sinergi antara pemerintah dan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menjelaskan bahwa keterlibatan perusahaan sangat dibutuhkan agar program-program prioritas kota tidak terhambat. Terlebih, banyak program prorakyat yang membutuhkan dukungan pembiayaan besar.
“APBD kita terbatas karena adanya mandatori spending, misalnya dana kelurahan lima persen dari APBD. Karena itu, kita ingin CSR perusahaan bisa diarahkan agar mendukung program pemerintah, baik di bidang lingkungan, sosial, maupun ekonomi,” tuturnya.
Untuk memperkuat koordinasi, Wakil Wali Kota Agus Haris yang juga menjabat Ketua Forum CSR akan langsung mengomunikasikan program-program pemerintah dengan perusahaan. Dengan begitu, arah CSR dapat lebih terstruktur dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pemkot Bontang menilai CSR bukan sekadar kewajiban perusahaan, melainkan instrumen penting dalam pembangunan inklusif. Jika dikelola dengan baik, sinergi ini bisa menciptakan ekosistem pembangunan yang berkelanjutan dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Kita berharap CSR tidak hanya formalitas, tetapi menjadi bagian dari pembangunan kota. Kalau semua pihak ikut serta, insya Allah kesejahteraan masyarakat bisa lebih cepat terwujud,” tambah Neni.
Pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan program pusat, sehingga sumber daya pembangunan menjadi lebih beragam. Dengan pola ini, Bontang berupaya menjaga stabilitas pembangunan meski kemampuan fiskal menurun.
Kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan perusahaan diharapkan menjadi pilar utama mewujudkan Bontang yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing. (*)
