Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Sinergi Kesbangpol Sulbar dan MUI: Perkuat Dakwah Menyejukkan dan Ketahanan Umat

Sinergi Kesbangpol Sulbar dan MUI: Perkuat Dakwah Menyejukkan dan Ketahanan Umat

Intuisi.id, Mamuju – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat , Darwis dDamir melakukan kunjungan strategis ke jajaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulbar. Pertemuan yang berlangsung dialogis ini bertujuan memperkuat koordinasi antara pemerintah dan ulama dalam menjaga harmoni sosial, kualitas dakwah, serta ketahanan masyarakat menghadapi tantangan zaman.

Hal ini juga sejalan dengan misi pembangunan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wagub Salim s mengga melalui misi Pancadaya.

Hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris MUI , M. Sahlan bersama jajaran pengurus seperti Yamin Syarif, H. Samsumarlin, Fatmah, Kamaruddin, dan Hakim, serta tim teknis Bidang Ormas Kesbangpol Sulbar.

Kaban Kesbangpol menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap dampak negatif media sosial pada generasi muda. Beliau mendorong agar materi dakwah tidak hanya fokus pada aspek religius, tetapi juga mengintegrasikan nilai wawasan kebangsaan, visi-misi pembangunan daerah, serta edukasi mitigasi bencana.

Menjelang Ramadan, MUI diharapkan menjadi rujukan bagi kabupaten dalam menyelaraskan materi dakwah yang menyejukkan dan solutif. Program pembinaan kader ulama juga menjadi prioritas agar lahir dai yang memiliki pemahaman keagamaan mendalam sekaligus semangat nasionalisme yang kuat.

Fokus pada Sertifikasi Halal dan Ekonomi Syariah
Dalam sesi diskusi, MUI melalui H. Samsumarlin menyoroti urgensi penguatan produk halal hingga tingkat kabupaten. MUI berharap pemerintah memberikan dukungan fasilitasi pelatihan sertifikasi halal bagi pelaku usaha dan rumah potong unggas. Selain itu, isu strategis seperti wakaf uang dan penguatan ekonomi umat melalui skema syariah menjadi poin penting dalam menyambut arus investasi ke Sulawesi Barat.
Menjawab Tantangan Sosial

Pengurus MUI juga menyampaikan keresahan terkait radikalisme, pengaruh aliran menyimpang, hingga isu moral seperti pornografi dan miras. MUI berkomitmen terus memberikan edukasi, namun memerlukan sinergi regulasi dan pengawasan ketat dari pemerintah.

Kesbangpol dan MUI sepakat bahwa sinergi ulama dan umara (pemerintah) sangat diperlukan dalam menjaga Sulawesi Barat tetap damai, religius, dan toleran di tengah dinamika global. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Hadapi Cuaca Ekstrem, BPBD Sulbar Intensifkan Pemantauan Cuaca dan Koordinasi Lintas Wilayah

    Hadapi Cuaca Ekstrem, BPBD Sulbar Intensifkan Pemantauan Cuaca dan Koordinasi Lintas Wilayah

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat terus memantau kondisi cuaca di seluruh wilayah Sulbar. Pemantauan dilakukan secara rutin sebagai langkah antisipatif terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti hujan lebat, angin kencang, dan tanah longsor yang kerap terjadi pada musim penghujan. Koordinasi intensif juga dilakukan bersama BMKG Stasiun […]

  • DPRD Bontang Kenang Dedikasi Almarhum H. Maming dalam Rapat Paripurna

    DPRD Bontang Kenang Dedikasi Almarhum H. Maming dalam Rapat Paripurna

    • 0Komentar

    INTUISI.id – Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan III Tahun 2026 DPRD Kota Bontang yang digelar, Rabu (13/5/2026). Agenda tersebut tidak hanya membahas pemberhentian pimpinan DPRD almarhum H. Maming, tetapi juga menjadi momen penghormatan atas pengabdian almarhum di lembaga legislatif. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat DPRD Kota Bontang dan dipimpin Ketua DPRD Kota Bontang, Andi […]

  • Bapperida Sulbar Matangkan Monev Infrastruktur Bersama Bappenas

    Bapperida Sulbar Matangkan Monev Infrastruktur Bersama Bappenas

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan Tim Direktorat Konektivitas dan Infrastruktur Logistik Kementerian PPN/Bappenas di Ruang Rapat RPJMD Kantor Bapperida Sulbar, Senin (13/4/2026). Pertemuan ini digelar untuk mematangkan persiapan monitoring dan evaluasi (monev) lapangan terkait pembangunan infrastruktur konektivitas di Sulawesi Barat. Langkah ini sejalan dengan […]

  • Hadapi EPSS 2026, Bapperida Sulbar Tegaskan Perencanaan Harus Berbasis Data

    Hadapi EPSS 2026, Bapperida Sulbar Tegaskan Perencanaan Harus Berbasis Data

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mulai bersiap menghadapi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026. Salah satu langkah awalnya terlihat dari rapat persiapan yang digelar di Ruang Rapat Kepala Dinas Kominfoss Sulbar, Selasa (21/4/2026). Rapat ini dihadiri sejumlah perangkat daerah terkait, mulai dari Kepala Dinas Kominfoss, Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan, hingga […]

  • Komisi IV DPRD Samarinda Dorong Penguatan Ekosistem Sosial untuk Bendung Krisis Ketahanan Keluarga

    Komisi IV DPRD Samarinda Dorong Penguatan Ekosistem Sosial untuk Bendung Krisis Ketahanan Keluarga

    • 0Komentar

    INTUISI.ID – DPRD Kota Samarinda menyoroti kembali persoalan ketahanan keluarga yang dinilai semakin rentan akibat cepatnya perubahan sosial, tingginya tekanan ekonomi, serta terbatasnya ruang publik bagi masyarakat. Komisi IV menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan krisis serius jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang lebih komprehensif dan terukur. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, […]

  • Bapperida Sulbar Dorong Perbaikan Pengelolaan Sampah di Seluruh Kabupaten

    Bapperida Sulbar Dorong Perbaikan Pengelolaan Sampah di Seluruh Kabupaten

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) mempercepat pembenahan sistem pengelolaan sampah di seluruh kabupaten. Langkah ini diambil menyusul adanya sanksi administratif akibat pengelolaan persampahan yang dinilai belum memenuhi standar. Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan koordinasi dan konsultasi bersama Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku […]

expand_less